By Syamsul Bahri, SE (syamsul_12@yahoo.co.id)
PIL”GUB”KADA Prop Jambi yang kemungkinan besar tetap dilaksanakan tahun 2010 merupakan PIL”GUB”KADA yang ke dua kali untuk “Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah”, sebuah pesta demokrasi, jika dilihat berdasarkan pengalaman 1 kali Pil”gub”kada Tahun 2005, dan berapa Pil”bup” kada di beberapa wilayah Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi
Dengan fakta politik saat ini dalam dinamika politik terutama dalam PIL”GUB”KADA tahun 2010, telah memunculkan beberapa bekal calon gubernur sebanyak (data sementara) sebanyak 9 (sembilan) orang (sesuai pemantauan penulis), baik bacagub yang berasal dari Incumbent (bupati aktif), seperti Hasan Basri Agus (HBA), Zulfikar Ahmad (ZA), Madjid Mu’az (MM), Safrial (Sf), Abdullah Hich (ABH) dan Politisi seperti Zurman Manaf (ZM), Ahamd Murady Drmansyah (AMD), serta pengusaha seperti Hajrin Nurdin (HN) dan Ahamd Murady darmansyah (AMD), serta Sudirman M Johan (SMJ) dari Akademisi dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan PIL”GUB”KADA Kabupaten/kota lain di Indonesia, disamping banyaknya calon, secara persyaratan untuk menjadi balon gubenrnur, secara umum beluam ada, karena secara konkrit Perahu Parpol pengusung belum ada kesepakatan yurudis, termasuk akan memakai jalur perorangan, tetapi gaung perahu saat ini semakin santer dan bergema dengan berbagai trik dan startegi, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat, bahkan membentur mekanisme dan komitmen yang disepakati dan dibuat sendiri oleh masing-masing parpol.
Terkesan apa yang terjadi, untuk menyeleksi serta berkoalisi antar Parpol, terkesan mengabaikan azas dan flat form partai yang selama ini menjadi roh dan jiwa gerakan parpol secara nasional, jika dimungkin untuk berkoalisi, tentunya terjadi “koalisi semu”, yang kompak dalam rangka PIL”GUB”KADA saja, namun diyakinkan akan bercerai berai bahkan terpecah belah setelah masa bulan madu nantinya. Dengan melihat proses dan fakta sementara yang terjadi, pemilihan bacagub oleh parpol memiliki kecenderungan adalah (1). Take and give, baik financial maupun non financial; (2).komitmen kesepakatan untuk parpol bersakala 5 tahun kedepan; (3). Mengabaikan flat form dan jiwa serta roh partai; (4). Menghianati komitmen dan kesepakatan yang dibuat sendiri, koalisi semu dan hanya terbatas pada proses untuk pemenangan, sehingga akan terpecah setelah itu, karena azas dan flat form yang sangat berbeda, bahkan visi dan misi sang “bacagub” tidak begitu menjadi bagian persyaratan seleksi, namun lebih diutamakan transkasi untuk Parpol untuk jangka waktu 5 tahun, sunggu ironis
Kondisi ini diperparah tarik ulur calon pedamping, kecenderungan apa yang terjadi di tingkat seleksi untuk bacagub, akan lebih diperluas dalam kontek penentuan bacawagub, sehingga penggabungan 2 personal dengan jiwa yang berbeda dalam sebuah visi dan misi dalam satu pasangan terkesan terpaksa dan dipaksakan nantinya, walaupun visi dan misi merupakan visi dan misi bacagub, namun sebagai bacawagub juga harus sealing pemahaman dan mengerti dalam aplikasinya, kalaupun bisa menyatu nantinya dalam waktu yang singkat sebuah hal yang sangat istimewa, sehingga tidak terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrative saja, sehingga secara tahapan proses penentuan bacagub dan bacawagub memberi kesan hanya sebuah ambisius kekuasaan, tidak melalui proses yang komprehensif, kondisi ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat pemilih.
Secara mekanisme pasangan bacagub / bacawagub menjadi cagub / cawagub melalui proses pendaftaran ke KPU, tentunya dengan dukungan Partai Politik sesuai ketentuan kursi yang dimiliki atau melalui jalur perorangan dengan prosentase dukungan yang telah ditetapkan, mesin politik yang diserahkan ke calon melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Parpol, untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan kampanye pemenangan, namun pendayung perahu tsb masih berada di Kekuatan elit Parpol atau pengurus partai.
Dari semua tahapan dan kegiatan yang dilakukan, baik pra, proses, maupun saat pelaksanaan pencontrengan, semuanya dibutuhkan biaya atau cost politik yang mungkin dalam tahap pra (sosialisasi) beberapa bacagub menghabiskan dana milyaran rupiah, apalagi sampai pada saat pencontrengan, diperkirakan setiap pasangan cagub dengan dukungan parpol setingkat “kapal pesiar” mungkin akan menghabiskan lebih 100 milyar, apakah dana tersebut merupakan uang hilang atau uang habis, dan justru sangat tidak benar bahwa uang tersebut apakah cost politik dan/atau money politik merupakan uang habis, dari kajian ekonomi itu merupakan investasi jangka pendek selama 5 tahun yang spekulatif.
Dengan cost politik dan/atau money politik sebesar tersebut, yang secara hukum ekonomi tidak mungkin merupakan capital lose atau capital fligt, namun merupakan Capital Investation, sehingga disadari, bahwa masyarakat dan para individu masih memiliki hati nurani serta memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki dan membangun Jambi yang akan datang, yang terakumulasi dalam “arus perubahan”, secara hitungan matematika ekonomi, keinginan calon untuk membangun dan membawa arus perubahan berbanding terbalik dengan cost politik. Hal ini disadari oleh masyarakat bahwa dibanyak daerah, semakin besar biaya yang dikeluarkan calon dalam proses PIL”GUB”KADA semakin kecil perubahan positif yang didapat oleh masyarakat. Disadari atau tidak disadari bahwa cost politik adalah investasi bagi calon, setiap investasi tentu sudah memperhitungkan rugi laba, walaupun investasi financial dan non financial dalam PIL”GUB”KADA lebih cenderung investasi spekulasi dengan resiko yang cukup tinggi.
Fakta yang factual bahwa sistim dan mekanisme menggiring untuk jabatan public harus diperebutkan melalui uang yang kadang jumlahnya tidak masuk akal itu, maka konsekuensinya adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia birokrasi. Hukum bisnis akan berlaku. Uang yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk mendapatkan jabatan tersebut harus bisa kembali. Jika untuk menjadi caleg, bupati, wali kota
Memang berebut itu biayanya sangat mahal, apalagi berebut kekuasaan di zaman sekarang. Tidak sedikit wilayah public, di negeri ini, yang menuntut beaya tinggi bagi calon pejabatnya. Mereka harus menyediakan modal besar. Rakyat pun juga tahu semua itu. Akhirnya jabatan itu di mata public juga tidak terlalu dianggap mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan karena, mereka menjadi pejabat bukan karena prestasi yang mulia, semisal lebih pandai, lebih arif dan juga berakhlak mulia, melainkan sebatas karena ditopang oleh uang. Lantas dengan begitu, rakyat akan menganggap bahwa jabatan itu tidak lebih hanya sebatas permainan untuk mendapatkan kekuasaan dan uang belaka.
Masyarakat Jambi membutuhkan sebuah Perubahan yang merupakan arus yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, baik di akar rumput maupun di level menengah ke atas, arus ini menjadi sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh para Calon, dan isu ini meupakan factor penentu kemenangan dalam proses PIL”GUB”KADA Jambi nantinya, bahwa pemimpin Jambi yang akan datang, harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pembangunan globalisasi, maka masyarakat Jambi mengingin terjadinya perubahan pada tahun kepemimpinan 2010-2015, dengan kriteria antara lain, memilki kemampuan Internasional dan Nasional serta Lokal, Arief dalam ekonomi dan Lingkungan, bisa memahami dan mendengarkan kebutuhan serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas, Bebas KKN dan Berkepribadian sebagai panutan.
Mudahan-mudahan, Jambi masa depan akan lebih baik, sipapun yang menjadi Pemimpin Jambi dan mengusung arus perubahan akan membawa Jambi lebih baik, amin.
