PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Syamsul Bahri, SE

PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Di Propinsi Jambi tahun 2010 – 2011 akan melaksanakan Pilkada Bupati dan walikota secara berturut telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses PILKADA, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan dan atau bakal pasangan berprinsip bahwa PILKADA adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa PILKADA. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesungguhnya PILKADA memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi (kabupaten/kota) kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang PILKADA, jangan lagi memandang PILKADA sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa PILKADA sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui PILKADA.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diembankan oleh pasangan tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berati, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi, diabaikan.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, banyak pasangan dalam Pilkada Kota/Kabupaten di Prop Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi baik perkebunan, pertambangan, dll.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui PILKADA  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di berepa Propinsi/Kabupaten/Kota di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses PILKADA aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam PILKADA, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan PILKADA dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).

KLAIM DUKUNGAN DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

KLAIM DUKUNGAN

DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist)

Drs. Zulhelmi dan Ir Novizon, ME

(????) dengan Drs. Besmi Elfian Anas

Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2010, oleh Gubernur Jambi Drs. Hasan Basri Agus (HBA) telah melantik Ir. Akmal Thaib, MM menjadi  Pejabat Wali Kota Sungaipenuh sebagai Pejabat walikota yang ke III, menggantikan Pejabat Wali Kota ke II Drs Hasvia, MTP

Drs. Ahmadi Zubir, MM dengan (??)

AJB dan Adrinal Salim

Drs. Hasvia Hasyimi, MTP + (????)

Dengan pelantikan ini, maka peta politik menjelang Pilwako tanggal 11 Desember 2010, terjadi perubahan, yaitu Drs Hasvia, MTP sebagai bacawako dari PAN tidak berstatus incumbent, tentunya warna yang sudah diwarnakan selama menjabat sebagai pejabat Walikota ke II, pegganti Drs. H. Masril Muhammad, MM, yang sekaligus sebagai bacawako dengan melakukan sosialisasi dan pencitraan diri terkesan stagnan dan mungkin akan membuat pencitraan non kelembagaan.

Dari Pemantuan sampai saat ini, indikasi pada Pilwako tanggal 11 Desember 2010 nanti, akan muncul sedikitnya 6 pasangan cawako, adalah 5 pasangan melalui jalur perahu Partai Politik yaitu Prof Asyfari Jaya Bakri (AJB) dari Golkar, berpasangan dengan Ardinal Salim (ketua PKS Kota Sungaipenuh); Drs Hasvia, MTP yang diusung oleh parahu PAN, sampai saat ini belum  dan masih mencari pasangan, kemungkinan Politisi atau birokrat; Drs Ahmadi Zubir, MM yang sampai saat ini belum mendapatkan dan sedang mencari pasangan; pasangan Daniel Miftah dengan Yos Adrino;  Pasangan Ir. Zubir Muchtar dan Syafriadi, SH dan satu pasangan jalur ”Perahu Rakyat” atau jalur Independen yaitu Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME

Dalam pencarian pasangan pendamping untuk maju sebagai cawako Sungaipenuh, telah muncul calon yang menawarkan menjadi calon wakil walikota yaitu Drs. Besmi Elfian Anas, yang dikenal dengan nama akrab ”Uteaih bes” seorang tokoh senior kota Sungaipenuh di Jambi yang berasal dari Wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh dan mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Sungaipenuh khususnya masyarakat adat lima luhah Sungaipenuh dan adat Dusun Baru 75%, sebuah modal yang cukup pantastik, tentunya peluang untuk mendamping calon walikota dari luar kecamatan Sungaipenuh yang akan dilirik.

Mengklaim dan mengaku mendapat dukungan dari masyarakat sesuatu hal yang menjadi trend dalam meningkatkan pencitraan diri, seperti pasangan Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME , mengklaim dan sudah dideklarasi didukungan oleh masyarakat adat Depati Payung Pondok Tinggi, masyarakat Adat Kumun Debai dan Masyarakat Adat Hamparan Rawang bersama Masyarakat Adat Dusun Baru, jika kenyataan klaim ini benar maka, dukungan ini sebuah dukungan yang memilki peluang yang sangat besar untuk membuat Pilwako Sungaipenh menjadi 1 putaran, karena secara matematis telah didukung lebih dari 30% pemilih kota Sungaipenuh

Sementara  Drs Hasvia MTP yang saat ini kebinggungan untuk mendapatkan pendamping, karena PAN mengharapkan didampingi oleh Internal Partai, sehingga kalkulasi dukungan sampai saat ini baru kelihatan dimiliki bersama dengan Drs. Besmi Elfian Anas (Uteih bes) yang berasal dari masyarakat Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh, dan Dusun baru

Seterusnya pasangan Asyfari Jaya Bakri (AJB)  dan Adrinal Salim, mengkalim didukung oleh masyarakat Kecamatan Tanah Kampung dan militansi anggota PKS Kota Sungaipenuh, dan Drs. Ahmadi Zubir, MM kemungkinan akan berpasangan dengan     tokoh hamparan Rawang, mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dan sebagaian masyarakat adat Hamparan Rawang.

Peta Politik sebagaimana digambarkan diatas, akan tetap dinamis dan berubah, perubahan tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan pasangan, namun tergantung bagaimana sang pasangan mengelola dan memanegemen potensi-potensi positif dan negatif tersebut untuk dapat memberi nilai positif bagi pasangan calon agar meraih kemenangan dalam Pilwako nantinya

Diakui dan dimaklumi, bahwa salah satu keuntungan yang telah dimanfaatkan selama ini adalah Drs Hasvia MTP sebagai bacawako dari PAN mendapat manfaat dan keuntungan dalam pencitraan diri selama menjabat pejabat walikota, namun apakah pencitraan tersebut akan tetap bertahan setelah tidak menjabat, tergantung bagaimana mengelola citra yang dibentuk selama ini, kecenderungan meningkat atau menurun, karena dari perkembangan terakhir, keinginan Drs Hasvia MTP untuk berdampingan dengan salah satu kader PAN yaitu Depati Satmarlendan Ketua DPRD kota Sungaipenuh belum berhasil, karena Satmarlendan belum siap, tentunya membuat nilai-nilai yang telah diperoleh Drs. Hasvia, MTP akan berubah.

Penentuan pasangan secara dadakan dan tidak terencana, akan memberi pengaruh ketidaksamaan persepsi pasangan, yang akan memberikan pengaruh negatif dalam proses Pilwako, karena penentuan pasangan adalah salah satu indikator utama untuk menaikan nilai-nilai tambah yang akan disumbangkan oleh sang calon wakil,  baik sumbangan masa pemilih, pemikiran dan financial.

Kemunculan Drs. Besmi Elfian Anas sebagai bakal calon wakil wali kota Sungaipenuh dari wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh, sebuah fenomena menarik dan mengklaim didukung lebih 75% dari masyarakat, dan kemunculan beliau cukup membuat resah para bacawako yang berasal dari Kecamatan Sungaipenuh, terutama yang berbasis di Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh