DAS BATANGHARI DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT

DAS BATANGHARI

DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationist di Jambi, Dosen STIE SAK)

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang membentang dari ujung Propinsi Jambi bahkan wilayah Sumatera Barat bagian Solok Selatan, Solok dan Kota Madya Solok, Dharmasraya menuju selat Berhala sesungguhnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang mendukung hidup dan kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya baik yang dihulu, tengah maupun di muaranya, sehingga peran DAS ini sangat vital dalam mendukung pembangunan di Propinsi Jambi, bahkan dalam mendukung pengelolaan DAS berbasis ecobioregion saat ini sistim pengelolaan Taman Nasional di sekitar DAS ini terdapat 4 Taman Nasional yaitu untuk kawasan Hulu DAS Batanghari terdapat kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dibagaian tengah terdapat Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan hilir atau Muara terdapat Taman Nasional Berbak (TNB)

Kondisi DAS Batanghari dengan kondisi saat ini, yang banyak memunculkan lahan kritis, peramabahan, illegal logging, luasnya lahan monokultur, banjir, kebakaran hutan, pendangkalan sungai serta berbagai akibat dari kerusakan catchmen area dari DAS Batanghari, yang memunculkan bahwa kekeringan dan banjir serta dampak lingkungan lainnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penurunan nilai penting dan nilai fungsi DAS Batanghari sebagai suatu kesatuan ecobioregion planning management, apalagi dikaitkan dengan pemanasan global yang membawa implikasi terjadinya perubahan keseimbangan alam terhadap perubahan permukaan air laut yang semakin naik, pergeseran iklim, dampak negatif secara langsung atau tidak langsung terhadap sub sektor pertanian, Sub sektor Kehutanan, Sub sektor Perternakan, Kesehatan, kalender musim yang susah diprediksi, dengan side efek negatif terhadap kemanusian dan sistem sumber daya alam terutama sumber air, pertanian, kehutanan, sistem ekologi, keanekaragaman hayati dan kesehatan.

DAS Batanghari sebagai ecobioregion management tidak dilihat sebagai aset ekonomi dan aset politik semata-mata, karena ecobioregion adalah batas darat dan perairan di mana batas tersebut ditentukan bukan oleh batas secara politik, melainkan harus dilihat dari batas geografis dari komunitas manusia dan sistim lingkungan, dan memang DAS sebagai satu kesatuan ecobioregion management yang memiliki keluasan yang luas ini harus cukup besar guna mempertahankan integritas komunitas biologi wilayah tersebut, habitat dan ekosistem; untuk menyokong proses-proses ekologi yang penting seperti siklus nutrien dan limbah, migrasi dan aliran arus;  untuk menjaga habitat dari spesies-species penting;  dan juga mencakup komunitas manusia yang terlibat di dalam pengelolaanm, penggunaan, dan memahami proses-proses biologi.

DAS Batanghari sebagai ecobioregion management yang terimplementasi dalam  pemanfaatan daratan dan perairan di mana masing-masing wilayah menyediakan habitat dari berbagai macam species hidup dan berkembang dengan baik, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan populasi manusia pada wilayah tersebut. Semua elemen-elemen dalam  mosaic tersebut berinterkasi secara aktif. Sebagai contoh pengelolaan terhadap daerah tangkapan air akan mempengaruhi habitat aliran sungai, perikanan dan terumbu karang. 

Prinsip pengelolaan DAS Batanghari dalam ecobioregion management, hendaknya melihat DAS dalam kontek DAS sebagai (1) aset ekosistem adalah sumberdaya alam yang ada didalamnya sebagai aset ekosistim yang tak dapat diperbarui (non-renewable resources) atau dalam batas tertentu secara potensial dapat diperbarui (potentially renewable resources); Jika pemanfaatannya melebihi tingkat kelestarian maka berakibat degradasi lingkungan; Nilai kemanfaatan sumberdaya alam yang ada di DAS perlu diarahkan untuk mendapatkan manfaat nilai ekonomi tidak lagi mengarah pada maksimalisai tetapi optimalisasi; (2) Pemanfaan sumberdaya alam versus pertumbugan ekonomi adalah Kenaikan PAD atau PDRB sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi akan memberikan konsekuensi pada peningkatan konsumsi energi, konsumsi air,  konsumsi lahan, ruang dan mobilitas; (3) Sumberdaya alam suatu aset yaitu pembangunan ekonomi hanya mengejar pertumbuan saja cenderung tidak mengindahkan kelestarian sumberdaya alam itu sendiri yang pada gilirannya akan memberikan akibat pada menurunnya mutu lingkungan hidup, mengoptimalisasi pemanfaatan berarti sumberdaya alam dalam DAS tidak hanya dilihat sebagai suatu aset produksi tetapi juga aset lingkungan, Interaksi antara aktivitas ekonomi dan sumberdaya alam dalam DAS sebagai bagian dari lingkungan; (4) pembangunan berkelanjutan adalah usaha dan upaya menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan biodiversity, optimalisasi pemanfaatan SDA yang tak terbarukan sesuai daya dukung, mengintegrasikan kerangka kerja untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian, menciptakan kerjasama global sumber penyediaan bahan mentah; (5) aset sumberdaya alam yang berwawasan konservasi melalui pendekatan Pelestarian fungsi lingkungan hidup, keuntungan pengusaha atau perusahaan digeser pada keuntungan sosial, kelestarian produksi digeser pada kelestarian ekosistem; (6) aset dalam pembangunan pertanian berkelanjutan adalah eksplotasi sumberdaya alam  erat kaitannya dengan proses bio produksi membawa dampak yang cukup signifikan dalam  keberlangsungan kehidupan; pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture).

Tentunya dalam management ecobioregion ini, adalah integrasi pengelolaan baik fisik maupun non fisik hulu, tengah dan muara secara komprehensif yang mengarah pada keseteraan ekonomi, kesetaraan lingkungan, kesetaraan sumber pendapatan, yang lepas dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melihat DAS dalam ecobioregion management, dalam pengelolaannya kontek utama sebagai aset ekonomi dan aset lingkungan, untuk menghindari dan mengurangi faktor stress lingkungan dan upaya yang biasa dilakukan untuk memperbaikinya  dilakukan dengan adaptasi dan modifikasi manusia dalam mengatasi faktor stress.

Upaya kearah ecobioregion management untuk DAS Batanghari yang terletak di Prop Jambi dan sebagaian di Prop Sumatera Barat, merupakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Prop Jambi, bahkan seluruh Pemerintahan di Pulau Sumartera sebagaimana yang telah menjadi ”Kesepakatan Gubernur se Sumatera dalam dokumen Kesepakatan bersama seluruh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera”, di Jakarta pada tanggal 18 September 2008 dalam upaya penyelamatan dan pelestarian ekosistem Sumatera guna menyeimbangkan fungsi ekologis dengan pembangunan ekonomi masyarakat melalui antara lain Penataan tata ruang pulau sumatera berbasis ekosistem, restorasi kawasan krisis untuk perlindungan sistem kehidupan, melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, kesepakatan tersebut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS (komitmen dalam pengelolaan)

TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS

(komitmen dalam pengelolaan)

Oleh syamsul Bahri, SE

Taman Nasional Bukit Duabelas, yang terletak cukup startegis  di antara 3 taman nasional yang ada di Propinsi Jambi, yaitu TN Kerinci Seblat, TN Berbak dan TN Bukit Tigapuluh, sebagai sebuah taman nasional perwakilan dataran rendah, dengan memiliki tujuan pengelolaan dwifungsi, yaitu fungsi konservasi dan fungsi ruang hidup suku anak dalam (SAD) atau orang rimba (OR).

Keberadaan Taman Nasional di Indonesia oleh beberapa pihak di era otonomi daerah dianggap sebegai faktor penghambat, hal itu juga dirasakan dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas saat ini, dimana tekanan semakin kuat, dengan berbagai intrik untuk bisa melegalkan pemanfaatan kawasan untuk kebun/perkebunan, pertambangan, hasil kayu dll demi mengejar nilai-nilai ekonomi dan memperjuangkan nafsu kerakusan dan pemaksaaan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, baik lingkungan maupun ekonomi secara mikro dan makro.

Jika kita fahami sejerah proses pembentukan TN Bukit Duabelas ini, bahwa pembentukan dimulai dari Surat usulan Bupati Sarolangun Bangko No: 522/182/1984 tanggal 17 Februari 1984  tentang Usulan Kawasan Hutan BD menjadi hutan lindung dan Cagar Biosfire, yang  diteruskan melaui 
Surat Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Jambi (sekarang SBKSDA Jambi) No: 163/V/813 PPA/1984 tanggal 15 Februari 1984 perihal yang sama, dan oleh Gubenrnur Jambi meneruskan usulan tersebut ke Manteri Kehutanan dengan No. 522.51/863/84 tgl 25 April 1984 agar Kawasan Bukit Duabelas seluas 28.707 ha diperuntukan sebagai Cagar biosfire yang oleh Menteri kehutanan kawasan tersebut di tetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfire dengan SK Menhut No: 46/Kpts-II/1987 tgl 12 Februari 1987 seluas 29.485 ha, namun setelah dilakukan Penataan Batas tahun 1989, kawasan tersebut menjadi seluas 26.788 ha

Pada tahun 1997, LSM KKI Warsi  yang telah secara konkrit dan intensif melakukan pendampingan di wilayah tersebut melakukan kajian kehidupan dan penghidupan Orang Rimba (OR) di kawasan tersebut, merekomendasikan agar areal Kawasan PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Lestari yg terletak di sisi luar bagian utara Cagar Biosfire sebagai Kawasan hidup komunitas Orang Rimba, rekomendasi tersebut ditindak lanjut oleh Menteri Kegutanan dengan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan kajian mikro di Kawasan Bukit Duabelas, dan  melahirkan rekomendasikan agar areal Kawasan di sisi utara yang berbatasan dengan Cagar Biosfire Bukit Duabelas dijadikan Kawasan lindung

Menyikapi rekomendasi dari Tim terpadu tersebut, oleh Gubernur Jambi dengan surat No525/0496/Perek, tanggal 20 Januari 2000, mengusulkan agar Menhutbun membatalkan Pencadangan Lahan PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Hutan Lestari seluas 38.500 ha, guna diperntukkan bagi Kawasan Cagar Biosfire menjadi 65.300 ha.

Menteri Kehutanan, bertitik tolak, bahwa kawasan ini harus dikelola secara intensif melalui unit organisasi yang syah, makamelalui SK Menhutbun No : 258/Kpts-II/2000 tanggal 23/08/2000, kawasan tersebut ditunjuk dengan sistim pengelolaan Taman Nasional, yang bernama Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha yg terletak di  (3) tiga Kabupaten yaitu Sarolangun (6.758 ha),  Batanghari (41.259 ha), dan Tebo (12.483 ha), dan pada tanggal 26 Januari 2001, Presiden RI mendeklarasikan Taman Nasional Bukit Duabelas di di Jambi

Dari data dan kronologis yang diuraikan diatas, bahwa penetapan TNBD melalui sejarah yang cukup panjang, berawal dari semakin maraknya kegiatan eksploitasi hutan untuk HPH, Perkebunan, pertambangan pada dekade tahun 1980-an, yang berdampak areal dan tempat hidup OR semakin hari semakin sempit, bahkan mungkin hilang, dan merupakan sebuah keputusan Politik (political will) yang memiliki pemahaman yang mendasar, untuk menyelamatkan kawasan bukit duabelas sebagai kawasan biodiversity dataran rendah, serta melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya OR (Suku Anak Dalam) yg sejak lama berada dan hidup di kawasan bukit duabelas, disamping melindungi dan melestarikan serta mengembangkan tanaman obat-obatan yg merupakan sumber daya penghidupan OR, hal itu sebagai tindak lanjut dari kajian KKI Warsi melalui Rekomendasi untuk “perluasan kawasan Bukit Duabelas untuk menjadi kawasan “tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba (OR)

Rentetan sejarah Taman Nasional Bukit Duabelas tersebut secara specifik memiliki dua tujuan pengelolaan, yaitu tujuan umum yaitu
melindungi proses ekologis yang menunjang kehidupan, mengawetkan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik, memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang ada untuk kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, wisata alam dan jasa lingkungan serta kegiatan penunjang budi daya; sedangkan tujuan khusus adalah melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan kawasan hutan hujan dataran dataran rendah yg memiliki keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem yg tinggi dan sudah terancam punah, melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya orang rimba (OR) yang sejak lama berada di Kawasan Bukit Duabelas, melindungi dan melestarikan serta mengembangkan tanaman obat-obatan yg merupakan sumber daya penghidupan Orang Rimba.

Dengan melihat kronologis pembentukan tersebut, maka visi dari Balai Taman Nasional Bukit Duabelas adalah “Menjadi contoh TN yg mengintegrasikan kepentingan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dg pembangunan Masyarakat terasing”, yang ditindak lanjuti dalam misi-misi implementatif antara lain penyusunan Zonasi TNBD yang dilaksanakan secara partisipatif bersama-sama dengan suku anak dalam, mulai tahap perencanaan, sampai tersusunya rancangan zonasi (design Zonasi) yang saat ini dalam pembahasan di tingkat Kacamatan, sebagai tindak lanjut dari konsultasi Publik ditingkat lapangan dengan suku anak dalam (SAD)

Dari design zonasi TNBD yang telah dilakukan sebagai rancangan zonasi TNBD, jelas komitmen pengelolaan sejalan dan searah dengan sejarah pembentukan, sehingga dalam rancangan zonasi TNBD mencerminkan fungsi dan tujuan pengelolaan Taman Nasional, seperti tujuan khusus untuk tempat hidup dan penghidupan orang rimba, lebih dari 80% luas kawasan diperuntukan sebagai tempat hidup dan kehidupan Orang rimba, meliputi zona tradisional yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dgn sumber daya alam, seluas 68,30%; Zonas religi yang diperuntukan untuk kegiatan religi yg masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat, seluas 12,13%.

Sedangkan untuk tujuan umum yaitu tujuan murni konservasi dan rehabilitasi seluas 19,57%, yang meliputi zona inti seluas 16,19%, Zona rimba seluas 1,31%,  zona pemanfaatan seluas 0,9% dan zona rehablitasi seluas 1,08%

Sedangkan untuk masyarakat dan desa penyangga TNBD yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat ekonomi TNBD, telah dan sedangkan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi lokal berdasarkan skala prioritas, baik oleh BTNBD maupun oleh Instansi tehnis lainnya yang secara hirarki menjadi bagian dari tanggung jawab pemberdayaan masyarakat melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sampai saat i Kegiatan Penguatan Ekonomi lokal telah dimulai pada tahun ke 3 semenjak operasional secara resmi Balai Taman Nasional Bukit Duabelas yaitu semenjak tahun 2009, dari 23 desa Penyangga, telah dilakukan kegiatan pemberdayaan melalui kelompok usaha di 11 desa Penyangga, yang ditentukan berdasarkan kajian dan analisis skala prioritas.

Dari kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal tersebut melalui kelompok usaha di 11 desa, sebanyak 82 % bantuan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan Pertanian masyarakat, sedangkan sisanya 18% bantuan dalam bentuk kegiatan Industri Rumah tangga (Home Industry) tepat guna, seperti Konveksi, dan pengolahan tahu, kerajinan dll.

Bantuan terasebut lebih bersifat ransangan dan ajakan kepada kelompok untuk mengurangi tekanan dan tingkat ketergantungan terhadap hasil hutan dan hutan secara langsung, sekaligus untuk menumbuh kembangkan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan keluarga anggota Kelompok Usaha, minimal dapat menembus terpenuhinya kebutuhan minimum keluarga atau menembus Powerty line (garis kemiskinan).

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan ekonomi lokal ini dilakukan melalui tahapan Orientasi lapangan yang dilanjutkan dengan identifikasi, analisis aspek kelayakan ekologi/konservasi, kelayakan ekonomi (yang tercermin dari kelayakan produksi, pasar), kelayakan financial, kelayakan tehnis, kelayakan sosial budaya dan lainnya, melalui pembahasan kesepakatan kelompok usaha/kelompok tani di desa penyangga TNBD secara transparan dan musyawarah, untuk mewjudkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Azas musyawarah, azas kesepahaman dan azas button up, azas kesetaraan  menjadi paradigma untuk ”membangunan kesepahaman” dalam proses pelaksanaan penguatan ekonomi lokal yang dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Duabelas

PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Syamsul Bahri, SE

PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Di Propinsi Jambi tahun 2010 – 2011 akan melaksanakan Pilkada Bupati dan walikota secara berturut telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses PILKADA, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan dan atau bakal pasangan berprinsip bahwa PILKADA adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa PILKADA. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesungguhnya PILKADA memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi (kabupaten/kota) kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang PILKADA, jangan lagi memandang PILKADA sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa PILKADA sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui PILKADA.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diembankan oleh pasangan tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berati, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi, diabaikan.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, banyak pasangan dalam Pilkada Kota/Kabupaten di Prop Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi baik perkebunan, pertambangan, dll.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui PILKADA  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di berepa Propinsi/Kabupaten/Kota di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses PILKADA aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam PILKADA, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan PILKADA dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).

PRO INDONESIA FOKUSKAN KEGIATAN ANAK BALITA

Sumber :http://proindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:-pro-indonesia-fokuskan-kegiatan-anak-balita&catid=35:terkini

PRO INDONESIA FOKUSKAN KEGIATAN  ANAK BALITA

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh seperti Budi Satria Isman (mantan CEO PT Sari Husada) bersama-sama Marzuki Usman (mantan Menhut) dan pengusaha Bob Sadino, Mugijanto, Mairizal Meirad membentuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (PRO Indonesia) memfokuskan program kepedulian dalam 3-pilar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Keterangan tertulis Humas Pro Indonesia yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pendirian Pro Indonesia mengacu pada indeks pembanguna manusia (Human Development Index), yaitu Indonesia menempati urutan ke-111 dari 178 negara-negara didunia.

Budi Satria mengatakan, ketiga pilar diberi nama "pro health, pro education dan pro wealth" merupakan rangkaian terpenting menuju masyarakat sejahtera. "Apabila berjalan secara sinergi, komprehensif dan terintegrasi maka bisa membantu pembangunan SDM Indonesia dimansa datang," katanya.

Menurut dia, aktivasi program diawali dengan pembekalan wawasan dan pengetahuan arti pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk kesehatan anak dan ibu melalui program Pendidikan Usia Dini (PAUD) umur 0-5 tahun (golden age) dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk pembinaan kewirausahaan, baik bersifat sosial maupun usaha biasa agar bisa menjadi masyarakat mandiri.

Budi Satria Isman, Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia, mengatakan: "Kami siap berpartner dengan semua pihak termasuk LSM (NGO) dan perusahaan serta pemerintah (BUMN) yang memiliki program sosial atau CSR untuk diimplementasi”. Dengan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dan jejaring, maka persiapan untuk memajukan anak-anak Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata dan juga Mantan Menteri Kehutanan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Manusia Indonesia Mandiri mengatakan: "Eksekusi program sebaiknya bersinergi atau berpartner dengan semua pihak agar hasilnya maksimal, terukur dan berkesinambungan". 

Pro Indonesia bertekad memfokuskan bidang kepedulian sosial demi kemajuan masa depan generasi Indonesia. Tekad tersebut bukannya "mimpi", tapi kini menjadi kenyataan, mereka terlibat dalam memajukan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan dan kewirausahaan sebagaimana ditulis dalam Buku "From Dreams to Reality" yang diluncurkan bersamaan dengan pengenalan YPMIM. (*)
(Ant/R009)

AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationis dan Dosen STIE SAK)

Dalam rangka hari bumi, aku tuliskan sebuah tulisan mungkin bisa mengetuk para rakusmen yang mengeksploitasi SDA secara berlebihan, hanya untuk kepentingan jangka pendek.  

"Mahatma Gandhi" Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk kerakusan. Memang, Kerakusan tidak hanya menciptakan kemiskinan bagi sesama manusia, tapi juga bisa merusak alam. Keserakahan membuat alam dieksplorasi secara berlebihan

Dengan banyaknya peristiwa bencana banjir yang melanda Indonesia, bahkan hampir semua wilayah, terutama pul;au jawa, Sumatera dimulai dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, yang mungkin “mengetuk hati” bahwa fakta lapangan, hutan sebagai salah satu tujuan adalah untuk mencegah dan meminimal banjir, ternyata hutan sudah tidak memiliki fungsi untuk mencegah dan meminimalkan bencana tersebut, karena memang hutannya sudah sangat tidak memiliki kekuatan daya dukung untuk mencegah lagi, sehingga banyak wilayah banjir dan bahaya ikutan lainnnya menjadi bagian yang menghantui masyarakat, bukan hanya harta dan benda, bahkan menyentuh hal yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah ekonomi, baik pangan, sandang dan papan, dan anggaran yang dialokasikan dialihkan untuk meminimalkan dampak bencana tersebut

Peringatan melalui banjir ini, mungkin akan mengingatkan kepada Pemerintah, bahwa orientasi pembangunan ekonomi secara langsung harus dibarengi orientasi pembangunan ekonomi secara tidak langsung, dalam artian upaya pemanfaatan secara lestari dari aspek ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap sebuah kawasan hutan seharus menjadi kajian dan analisis Pemerintah dalam mengambil keputusan pemanfaatan kawasan hutan. Jika tidak tidak menjadi kajian, maka kondisi pemanasan global, dimana Indonesia bagian dari globalisasi merupakan sebuah kontribusi negative Indonesia dalam pemanasan global

Dulunya hutan sebagai pengatur tata guna air dan tata guna tanah yang keluar dalam bentuk air hujan yang membawa berkah untuk kehidupan, tetapi hutan saat ini justru menjadi sumber air mata yang membawa kesengsaraan dalam bentuk bencana alam, menimbulkan kerugian harta dan nyawa, serta kesengsaraan yang berkepanjangan.

Dari judul diatas, memang kalau kita lihat judul itu sangat tidak memilki korelasi, antara air hujan dan air mata, tetapi kondisi ini menjadi kenyataan, bahwa hampir semua daerah dengan kondisi hutan dan tata ruang menjadi permasalahan baik dimusim kemarau maupun dimusim hujan, sehingga saat ini Air Hujan menjadi Air mata, merupakan suatu bukti bahwa penyerobotan hutan sepakat tidak sepakat merupakan factor utama air hujan menjadi air mata.

Banjir dan bencana hendaknya menjadi cermin dan evaluasi bagi semua pihak bahwa saat in kemampuan hutan yang ada sudah tidak sanggup lagi untuk mendukung kehidupan, sehingga kemampuan tersebut harus diperkuat melalui kebijakan mempertahankan hutan yang masih ada dengan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak kelestariannya dan mengembalikan fungsi hutan tersebut melalui kegiatan ONE MAN ONE TREE yang pelibatan masyarakat seutuhnya dapat lebih diperbesar, sehingga akan menumbuhkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian hutan, tidak hanya terkesan masyarakat hanya sebagai buruh dan penonton, pelibatan tersebut mulai dari tahapan perencanaan, implementasi yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan

Kenyataan yang terjadi upaya pencegahan banjir di beberapa daerah, tidak bisa hanya melalui program kali bersih, pembuatan tanggul, pengerokan sungai, secara tekhnik konservasi sipil, dengan daya tahan dan kemampuan yang terbatas, dan akhirnya tidak mampu menahan debit air yang membawa erosi, namun yang lebih utama adalah penangan penanaman hutan yang ada dihulu dan disekitar Sungai, melalui tehnik vegetasi.

Memang harus disadari bahwa penaganan banjir dan bencana alam tidak bisa dilakukan secara administrative pemerintahan yang menonjolkan ego otonomi daerah, namun harus ditangani secara Bioregional management planning dalam kontek Daerah Aliran Sungai, sehingga memerlukan koordinasi dan implementasi yang lebih intensif, baik menyangkut masyarakat tentunya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun menyangkut tekhnik pelaksanaan, yang saat ini banyaknya tuntutan masyarakat dan LSM terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, memerlukan pengkajian yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten antara lain dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kawasan Konservasi lebih dari 30% yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD, dalam bentuk sharing benefit (financial dan manfaat) dan perlakuan khusus oleh Pemerintah Propinsi dan Pusat serta lembaga Internasional merupakan suatu tuntutan yang wajar sebagai sebuah Kabupaten Otonom dalam rangka meningkat PAD dan Peningakatan Penerimaan DAU sebagai  sumber pembiayaan pembangunan merupakan suatu hal yang wajar, karena Kabupaten tersebut secara financial tidak mendapatkan PAD dari kawasan yang dijaga dan dipertahankan.

Sesuai dengan tulisan Dr Aulia Tasman, SE. M.Sc di Jambi Independent tanggal 17 November 2003 yang berjudul “Akankah peristiwa Bahorok melanda Jambi” pertanyaan beliau menurut hemat kami peristiwa bahorok dan peristiwa lainnya bisa diminimalkan melanda Propinsi Jambi apabila kebijakan pembangunan tetap konsekwen mempertahankan dan melestarikan kawasan Lindung dan kawasan Konservasi antara lain TNKS (karena hulu dari Sungai-Sungai yang mengalir ke Wilayah Jambi yang bermuara ke Selat Berhala ) dan TNBT, TN Bukit 12 secara komprhensif mulai dari tatatan pemerintah sampai ke masyarakat adat, serta menjalankan seutuhya peraturan bidang Kehutanan dan Perkebunaan serta lingkungan hidup secara benar dalam kebijakan dan benar dalam implementasi, bukan pembenaran dalam pelaksanaan.

Bahwa air hujan merupakan berkah, tetapi saat ini air hujan justru menjadi momok bagi masyarakat, karena air hujan lebih cenderung membawa dampak munculnya Air mata,

Mari dengan melestarikan dan melindungi Kawasan Konservasi dan kawasan lindung, serta merahiblitasi kerusakannya melalui kebersamaan dalam langkah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, air hujan akan menjadi berkah dan tidak menjadi air mata (syamsul_12@yahoo.co.id)

Pro Indonesia Fokuskan Kegiatan Anak Balita

sumber :http://www.antaranews.com/berita/1277207890/pro-indonesia-fokuskan-kegiatan-anak-balita
Putra terbaik Jambi menjadi  Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia,

Pro Indonesia Fokuskan Kegiatan Anak Balita

Selasa, 22 Juni 2010 18:58 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 444 kali
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh seperti Budi Satria Isman (mantan CEO PT Sari Husada) bersama-sama Marzuki Usman (mantan Menhut) dan pengusaha Bob Sadino, Mugijanto, Mairizal Meiral membentuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (PRO Indonesia) memfokuskan program kepedulian dalam 3-pilar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Keterangan tertulis Humas Pro Indonesia yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pendirian Pro Indonesia mengacu pada indeks pembanguna manusia (Human Development Index), yaitu Indonesia menempati urutan ke-111 dari 178 negara-negara didunia.

Budi Satria mengatakan, ketiga pilar diberi nama "pro health, pro education dan pro wealth" merupakan rangkaian terpenting menuju masyarakat sejahtera. "Apabila berjalan secara sinergi, komprehensif dan terintegrasi maka bisa membantu pembangunan SDM Indonesia dimansa datang," katanya.

Menurut dia, aktivasi program diawali dengan pembekalan wawasan dan pengetahuan arti pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk kesehatan anak dan ibu melalui program Pendidikan Usia Dini (PAUD) umur 0-5 tahun (golden age) dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk pembinaan kewirausahaan, baik bersifat sosial maupun usaha biasa agar bisa menjadi masyarakat mandiri.

Budi Satria Isman, Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia, mengatakan: "Kami siap berpartner dengan semua pihak termasuk LSM (NGO) dan perusahaan serta pemerintah (BUMN) yang memiliki program sosial atau CSR untuk diimplementasi”. Dengan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dan jejaring, maka persiapan untuk memajukan anak-anak Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata dan juga Mantan Menteri Kehutanan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Manusia Indonesia Mandiri mengatakan: "Eksekusi program sebaiknya bersinergi atau berpartner dengan semua pihak agar hasilnya maksimal, terukur dan berkesinambungan".

Pro Indonesia bertekad memfokuskan bidang kepedulian sosial demi kemajuan masa depan generasi Indonesia. Tekad tersebut bukannya "mimpi", tapi kini menjadi kenyataan, mereka terlibat dalam memajukan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan dan kewirausahaan sebagaimana ditulis dalam Buku "From Dreams to Reality" yang diluncurkan bersamaan dengan pengenalan YPMIM. (*)
(Ant/R009)

COPYRIGHT © 2010

PROP JAMBI MEMILIKI POTENSI BESAR DALAM SKEMA REED

(Konsultasi Publik Skema Redd di Masyarakat Penyangga TNBD)

(Oleh Syamsul Bahri, SE. Conservationist, pengajar di STIE-SAK Kerinci)

Propinsi Jambi sebagai sebuah Propinsi yang memiliki hutan yang cukup luas dari berbagaui status seperti Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, jika kita pedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi memiliki hutan  seluas 2.179.440 Ha atau 42,73 %  dari luas Propinsi Jambi 5.100.000 Ha, yang terbagi dalam 2 (satu) pemerintah kota dan 9 (sembilan) kabupaten. Luas kawasan hutan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 108 Tahun 1999, dengan berbagai  tipe vegetasi yang lengkap dan berbagai pengelompokan hutan, yang menyebar di bagian timur dataran rendah dengan hutan mangrove, bagian tengah hutan tropika dataran rendah dan bagian baratnya hutan tropika dataran tinggi atau pegunungan

Bahkan Propinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional yaitu TN Kerinci Seblat, TN Bukit Dua Belas, TN Berbak, TN Bukit Tigapuluh, yang menjadi kebanggaan nasional dan Internasional serta merupakan aset bagi Pemerintah Prop jambi sebagai penyangga kehidupan yang memberikan subsidi ekologi berdimensi ekonomi bagi masyarakat Jambi.

Saat ini kondisi hutan tersebut tengah mengalami keterancamanan dari deforestasi dan degradasi hutan, secara global kegiatan deforestasi dan degradasi hutan menyumbang sekitar 18% terhadap emisi gas rumah kaca (green house Gases/GHGs) global. Sesuai data 18% kontribusi emisi tersebut, 75% di antaranya berasal dari deforestasi di negara berkembang, yang diperkirakan jika tidak ada upaya pencegahan akan mengalami peningkatan yang menimbulkan dampak langsung ke patani Petani antara lain kebingungan menghadapi iklim yang kian sulit diprediksi, kerawanan pangan dan dampak negatif lainnya terhadap kehidupan mahluk di planet bumi, sehingga Sub Sektor kehutanan di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca, yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar ke-3 di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia salah satu negara dihadapkan pada tekanan agar bisa mengurangi laju emisi di negaranya.

Indonesia sebagai sebuah negara berada dalam tatanan global, memiliki komitmen yang tertuang dalam pernyataan ”Presiden SBY membuat komitmen untuk untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen” dan sebagian besar berasal dari sector kehutanan, melalui intervensi kebijakan kebijakan (policy approaches and positive incentives) yang memungkinkan Indonesia mengurangi deforestasi dengan tetap menjamin keberlanjutan pembangunan nasionalnya.

Secara global kondisi pemanasan global harus diminimalkan melalui komitmen negara-negara baik negara maju dan negara berkembang, sehingga melalui Pertemuan Conferencee of the Parties 13 (COP-13) di Bali tahun 2007 menghasilkan keputusan tentang skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) di negara berkembang. Melalui skema REDD, negara maju akan memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil melestarikan hutan mereka. Sehingga hutan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai daerah penyerapan karbon.

Sosialisasi Skema Redd in Developing Countries  (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara Berkembang, merupakan salah satu langkah yang terbagi atas 3 tahap: tahap persiapan, readiness phase, dan full implementation. Saat ini Indonesia sudah berada dalam tahap readiness phase (2009-2010). Termasuk di dalamnya tahap sosialisasi dan konsultasi publik tentang REDDI Readiness Activities lagi gencar-gencarnya dilakukan baik oleh Pemerinrtah, LSM dll

REDD adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang  merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan, dan bersifat sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty).

Mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dibawah UNFCCC/Kyoto Protocol yang melibatkan negara berkembang sampai saat ini baru terbatas pada A/R CDM (peningkatan kapasitas penyerapan/penyimpanan carbon melalui kegiatan tanam menanam). Sedangkan REDD baru dalam tahap persiapan

pelaksanaan pilot percobaan/demonstration activities dan dalam proses penyiapan perangkat hukum pelaksanaan REDD

Sepakat atau tidak sepakat, sudah semestinya Indonesia dapat meminimalkan kerusakan hutan yang antara lain dapat dilakukan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, melaui skema REDD yang merupakan mekanisme internasional dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi yang telah/sedang dilakukan di sektor kehutanan, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas, maupun transfer teknologi.

Upaya tersebut memerlukan biaya yang di luar kemampuan dana domestik kebanyakan  negara berkembang, yang  opportunity costs (biaya untuk kompensasi bagi pemilik hutan atas nilai kegiatan yang paling menguntungkan), implementation costs (biaya yang diperlukan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan), administrative costs (biaya operasional), dan transaction costs (biaya untuk penggalangan dana, negosiasi dengan partner, monitoring, approval), pendanaan tersebut baik melalui mekanisme.

Untuk sosialisasi Skema Redd tersebut melalui Konsultasi publik di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas dilaksanakan oleh KK Warsi Jambi, di 2 Kecamatan sekitar Taman Nasional di Kantor Camat Air Hitam di Desa Jernih Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 2 Juni 2010, dan di Kantor Camat Marosebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 8 Juni 2010, yang diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa dll, konsultasi Publik tersebut dikaitkan dengan pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas, pemberdayaan masyarakat di wilayah penyangga dan pengelolaan Hutan Desa.

ONE MAN ONE TREE Di Balai Taman Bukit Dua Belas

ONE MAN ONE TREE

Di Balai Taman Bukit Dua Belas

Oleh Syamsul Bahri, SE

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, terutama kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Dua belas, pemberdayaan masyarakat baik pemahaman akan pentingnya peranan kawasan konservasi, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan Taman nasional, Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas melaklukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan pemahaman masyarakat akan lingkungan hidup dan Taman Nasional melalui kegiatan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilaksanakan 15 Maret 2010 sampai 17 Maret 2010 di Gedung Manggala Agni Wilayah Operasional Muara Tembesi dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari tokoh masyarakat sekitar TN Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari dan Pelatihan “Kader Konservasi” untuk tokoh masyarakat, Pemuda dan guru di Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari, dengan peserta sebanyak 30 orang, di aula kantor camat Marosebo Ulu pada tanggal 16-18 April 2010, dimana masing masing pelatihan memberikan bekal ilmu penyadaran akan bahaya kebakaran hutan dan penyadaran akan fungsi dan peran hutan dalam kehidupan masyarakat modren

Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kader Konservasi, merupakan penguatan pengelolaan Taman Nasional bermitra dengan masyarakat sekitar Taman Nasional termasuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang telah dan akan terus dilakukan.

Dalam pelatihan tersebut disamping pemberian materi secara teori dan praktek, juga dilakukan kegiatan “One Man One tree” atau OMOT dengan membagikan bibit pohon buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kepada Peserta serta dalam kegiatan lapangan dari Balai TNBD, setuiap tim dihimbau untuk menyumbangkan bibit 50-100 batang bibit ditanam bersama masyarakat di desa yang dikunjungi dan dalam kawasan TNBD

Upaya “One Man One tree” atau OMOT  ala TN Bukit Duabelas ini merupakan bentuk kesadaran rimbawan dan conservationis akan pentingnya upaya pelestarian baik kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi secara mandiri bekerjasama denfgan masyarakat sekitar TNBD

Hal ini dilakukan karena mengingat suhu bumi yang dirasakan saat ini sudah sangat menghawatirkan, karena banyak orang sudah mengeluh dengan pertanyaan atau pernyataan "Panas banget ya hari ini!” kalimat ini sering kita dengar sebagai sebuah pernyataan masyarakat saat ini, termasuk di jambi, bahkan masyarakat yang tinggal di negeri sejuk seperti masyarakat Kerinci melontarkan kalimat tersebut

Memang kenyataan kondisi saat ini panas di permukaan bumi sudah diluar kebiasaan, data-data yang ada memang menunjukkan planet bumi terus mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Selain makin panasnya cuaca di sekitar kita, salah satu indicator dampak dari pemanasan global tersebut adalah makin banyaknya bencana alam dan fenomena-fenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali belakangan ini. Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun, tentunya akan membawa dampak pada ekonomi secara global antara lain kerawanan pangan yang menjurus pada kelaparan masal, musim tanam yang tidak jelas, terganggunya transportasi darat, laut dan udara dan masih banyak dampak negative yang tentunya akan membuat manusia planet ini semakin hari semakin menderita

Sehingga insiatif secara mandiri serta secara swakarsa staf Balai TNBD memberikan bibit dan ditanami bersama dengan masyarakat terutama sekitar rumah masyarakat dan daerah-daerah yang startegis lainnya sesungguhnya wujud dari sebuah kesadaran sebagai conservationis menyikapi tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa planet kita tercinta ini sedang mengalami proses kerusakan yang menuju pada kehancuran! Hal ini terkait langsung dengan isu global yang belakangan ini makin marak dibicarakan oleh masyarakat dunia yaitu Global Warming (Pemanasan Global)

“One Man One tree” atau OMOT  ala TN Bukit Duabelas, terus dilakukan oleh BTNBD bersama masyarakat, dan merupakan bentuk keihklasan dan kesadaran serta bentuk kepedulian ini akan terus di tumbuh kembangkan dalam gerakan “One Man One tree”  secara mandiri dan swakarsa, dan Balai TNBD menyadari bahwa sebuah kesadaran akan bermakna secara bertahap dengan bekerjasama dengan masyarakat

PIL”GUB”KADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Pil”gub”kada Jambi tanggal 19 Juni 2010 secara bertahap telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan ditandai telah ditetapkan calon tetap pasangan Calon Gubenrnur Jambi periode 2010-2015, yaitu sesuai no urut adalah ZA-Ami Nomor 1, HBA-Fachrori Nomor 2, MM-Hich nomor 3 dan Sf-ASN Nomor 4, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses Pil”gub”kada Jambi, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan cagub berprinsip bahwa Pil”gub”kada adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa Pil”gub”kada. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesumngguhnya PIL’gub”kada memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan Cagub untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang Pil”gub”kada, jangan lagi memandang Pil”gub”kada sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa Pil”gub”kada sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui Pil”gub”kada.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diemabnkan oleh pasangan cagub tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berate, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, sebanyak 4 pasangan calon gubenrnur Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan Cagub yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui Pil”gub”kada  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di bberepa Propinsi di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses Pil”gub”kada aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam Pil”gub”kada, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan Pil”gub”kada dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan Cagub yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).

Bencana: Antara Mimpi Dan Realiti Kerinci

Menjelang pemilihan letak ibu kota Kabupaten Kerinci, berbagai wacana digulirkan. Namun disebalik maraknya perbincangan tersebut isu tentang kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masih lagi dalam perdebatan yang belum menemukan titik klimaksnya. Hal seperi ini tentunya bukanlah satu perdebatan yang mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi Adam Smith pada abad ke 17 telah lebih dahu membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam karyanya The Wealth Of The Nation, bahwa semua aktor pemerintah memiliki motivasi yang sama ingin berbuat baik bagi negara dan masyarakat.

Namun apa jadinya ketika harapan itu jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat? Sedihnya, ketika figur seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat memenuhi keinginan rakyat, kekecewaan pun lahir ditengah-tegah harapan perubahan. Begitulah paling tidak yang terjadi di Kabupaten Kerinci, dinamika perubahan yang diharapkan meredup seketika dalam kesedihan dan bencana kekecewaan.

Paling tidak ada tiga alasan. Pertama,bencana ini dilatarbelakangi oleh belum tumbuhnya Good will atau keinginan yang baik dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan. Masyarakat mengharapakan pemimpin yang dipilih memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup mereka dan membenahi sumber-sumber pendapatan rakyat dan pendapatan pemerintah. Namun, dalam kenyataanya antara nilai harapan dan kenyataan masih jauh dimata rakyat ini menyebabkan terabainya amanah yang diberikan rakyat kepada sang pemimpin. Hal ini dapat menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam, rasa kecewa tersebut pada akhirnya dapat mendorong penentangan oleh rakyat kepada pemerintah yang berkuasa.

Kedua, bencana tersebut dikarenakan tidak terimplementasinya janji politik seorang pemimpin yang dipilih. Janji yang dokoar-koarkan oleh seorang kandidat ketika mencalonkan diri menjadi pemimpin secara tidak langsung telah menjadi kontrak politik antara pemimpin dan rakyat. Idealnya janji politik mustilah diupayakan sepenuh hati untuk dapat dipenuhi. Namun sayangnya seorang pemimpin yang dipilih tidak memiliki langkah strategis untuk memenuhi janjinya. Malah yang terjadi adalah kongkalikong politik antar elit politik yang berkuasa di Kerinci.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya komitmen elit untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin masyarakat, yang pada akhirnya hanya menciptakan mimpi palsu. Tegasnya janji politik hanya bersifat sementara seringkali, mereka yang berambisi untuk jadi pemimpin bukan terdorong oleh niat untuk memajukan suatu daerah tetapi lebih berorentasikan tahta dan mengamankan posisi pribadi dengan menumpuk harta benda yang melimpah.

Mimpi Tanpa Realiti

Tidak terwujudnya realitas dan mimpi-mimpi yang telah dibangun oleh kepala daerah ketika menjadi calon dalam pilkada, sangat berhubungan dengan gambaran realitas di atas. Bila merujuk pada banyak sumber tertulis, janji-janji dan mimpi-mimpi palsu yang dibangun oleh para calon kepala daerah sebelum dan pasca pemilihan sangat erat kaintannya dengan “tidak berkapabilitinya” pemimpin yang menang.

Ketiga, bencana tersebut juga sangat mungkin terjadi karena  Crisis Of Leadership (krisis kepemimpinan). Krisis kepemimpinan yang berkait dengan krisis legitimasi yang ditandai dengan government malfunction (kegagalan pemerintah). Kedua proses ini menurut Weber dalam bukunya theory of economic and social organisation (1947), diliputi “pemimpin” yang semakin dibelenggu oleh dikotomi ketidak yakinan, krisis visi yang radikal: dimana sektor karisma seorang pemimpin tidak mampu menawarkan sebuah solusi dari krisis tersebut.

Sementara, itu pemimpin hanya berperan sekadar atau sebatas legalitas sebagai pemimpin yang hanya duduk dalam jabatan pemerintah. Dalam jangka panjang kondisi yang seperti ini akan menimbulkan sikap skeptis rakyat terhadap pemimpin, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan perkembangan daerah.  

Musti Berbenah Diri

Maka tampak jelas, bahwa selama periode kepimpinan kepala daerah yang sekarang tidak memperlihatkan satu perubahan yang nyata untuk masyarakat, ini lebih dikarenakan oleh lemahnya pola berfikir, bertindak dan berprilaku sebagai Civil Cervant yang memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Hal seperti ini musti lah dirubah oleh kepala daerah Kerinci untuk menghindari ketidak percayaan masyarakat terhadap pemimpin. Jika sikap ketidak percayaan muncul dikalangan masyarakat ini akan menyebabkan melemahya pemerintahan lokal dan nilai-nilai politik.

Karenanya, yang diperlukan oleh pemerintah Kerinci saat ini, tidak lain adalah berbenah diri dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang sedia ada. Tanpa memanfaatkan sumber daya manusia ini, Kerinci akan selalu menjadi daerah yang tertingal dan dianggap sepele oleh daerah lain yang semakin menunjukan perkembang. Apa jadinya, bila maysarakat Kerinci hanya dininabobokkan dengan mimpi, pada hakikatnya pemimpin yang diharapkan masih jauh dari harapan?

Dori Efendi (Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia, Sekretaris Umum Persatuan Pelajar Indonesia Se-Malaysia dan Ketua Departemen Hubugan Luar-Negeri Ikatan Mahsiswa Jambi Malaysia)

PENENTUAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI YANG DILEMATIS

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationis, Dosen STIE SAK Kerinci)

syamsul_12@yahoo.co.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungaipenuh  di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci melahirkan sebuah kota yang bernama Kota Sungaipenuh, sampai saat ini sudah berumur hampir 2 tahun, namun membawa dilema dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten Kerinci..

Proposal Pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan Kota Sungaipenuh, sesungguhnya merupakan 1 paket dengan penentuan Ibukota Kabupaten Kerinci, jika tidak dilengkapi dengan ibu kota Kabupaten Kerinci, tentunya usulan Pemeklaran ini dianggap tidak lengkap.

Faktanya sampai hari ini, penentuan ibu kota Kabupaten Kerinci belum bisa diselesaikan, walaupun dalam proposal pemekaran tersebut jelas bahwa usulan Ibukota Kabupaten adalah Renah Pemetik, yang notabene adalah merupakan kawasan hutan negara yang berstatus Hutan Produksi dengan Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M), tentunya jika dijadikan ibu kota Kabupaten, harus diproses pelepasannya melalui Kementerian Kehutanan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perdebatan untuk menentukan Ibu Kota Kabupaten mengalami proses yang sangat dilematis, sehingga polemik kepentingan muncul dengan berbagai keinginan seperti,  Hoesni Hasan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kerinci (LKAK) menginginkan Lempur Kecamatan Gunung Raya dan siap menyerahkan tanah seluas 800 ha (Jambi info 2- Januari 2010), Warga Siulak (Jambi independent tanggal 12 mei 2010) menginginkan Siulak menjadi Ibu kota, yang ditindak lanjuti oleh eksekutif dalam bentuk usulan Ranperda yang telah ditolak oleh DPRD Kerinci, begitu juga dengan keinginanwarga Semurup

Sangat menyedihkan dalam beberapa bulan terakhir, telah banyak statement mengenai penentuan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci, polemik dan tarik-menarik mengenai lokasi ibukota seperti menjadi berkepanjangan. Karena semua menghendaki ibukota kabupaten terletak di daerahnya (kecamatan tertentu). Namun perlu diingat bahwa penentuan lokasi ibukota tidak dapat dilakukan berdasarkan instuisi semata, karena akan berdampak terhadap masa depan Kerinci kedepan karena ketidaktahuan kita. Dalam kondisi seperti menuntut kita (semua masyarakat kerinci) agar berpikir rasionalis, holistik dan komprehensif yang merupakan jalan terbaik bagi masa depan Kerinci kelak.

Dari beberapa lokasi yang diinginkan, atas keinginan kelompok warga, sejujurnya belum memenuhi aspek dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, karena faktor kedekatan aksisiblitas dan nilai strategis tidak menjadi acuan dalam menyampaikan keinginan.

Dilematis memang dilematis, karena Kerinci dibelah oleh Kota Sungaipenuh, sehingga nilai kadilan secara aksesiblitas pelayanan publik yang berkeadilan sangat sulit ditemukan, namun hendakanya dalam menentukan ibukota Kabupaten Kerinci, disamping aksisiblitas juga memperhatikan aspek keadilan ekonomi, keseimbangan Politik dan memperhatikan aspek sejarah, maka keadilan ekonomi, jika wilayah Kerinci bagian mudik, ada atau tidak ibu kota Kabupaten di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi akan tetap berkembang, karena dipengaruhi oleh pengelolaan potensi ekonomi di daerah Kecamatan Kayu Aro dan Gunung Tujuh serta Gunung Kerinci dan Air Hangat, sehingga persoalan pertumbuhan ekonomi sedikit bisa diabaikan untuk menempatkan ibu kota di Wilayah Kerinci mudik, namun dengan pemilihan Ibu kota Kabupaten di wilayah hilir terutatama di Sanggaran Agung atau tanah cuguk, akan terwujud sebuah keadilan ekonomi antara mudik dan hilir serta akan munuju  kesimbangan politik antara mudik dan hilir yang saat ini sangat tidak seimbang, serta memunihi aspek hystorical, disamping aspek aksisbilitas untuk pelayanan publik juga sedikit terpenuhi.

Tentunya sebuah keihlasan dari masyarakat Kerinci bagian mudik untuk legowo memberikan Ibu kota Kabupaten Kerinci kepada Kerinci hilir, karena jika dilema ini terus berjalan dan berkepanjangan sampai 5 tahun dan ingat bahwa umur Kota Sungaipenuh sudah mencapai 2 tahun, sehingga batas waktu untuk Kabupaten segera meninggalkan kota Sungaipenuh tinggal 3 tahun lagi, tentunya proses pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Kabupaten harus diawali dengan penentuan Ibu Kota Kabupaten, dan beban ini menjadi tanggung jawab besar di pundak pasangan Murasman dan Rahman serta DPRD Kabupaten.

Sehingga point penting dalam menentukan ibu kota Kabupaten Kerinci disamping aksesiblitas pelayanan publik, harapan utama lebih melihat keadilan ekonomi dan keadilan politik masa yang akan datang serta aspek hystorical menjadi faktor penentu, disamping tidak mengabaikan kajian fisik dan tehnis untuk sebuah ibu kota Kabupaten.

Karena Pembentukan daerah dan atau pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya ”kesejahteraan masyarakat” dengan ”percepatan pembangunan daerah” yang berkesinambungan serta pengelolaan potensi-potensi daerah yang lebih efektif dan efisien.

Untuk berbagai teori secara akademis dalam penentuan Ibu kota Kabupaten Kerinci memang agak sulit untuk diterapkan dengan posisi bentang alam yang terbelah oleh Kota Sungaipenuh, namun keadilan dalam ekonomi dan keseimbangan dalam politik serta nilai sejarah dapat menjadi acuan dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten.