KONGRES MASYARAKAT KERINCI BERSATU

(Sebagai tonggak monumental Kerinci ke depan)

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id)

Masyarakat Kerinci sangat menyadari kekuatan dan kelemahan selama ini, bahkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Kerinci selama 53 Tahun menjadi bagian utama dan bagian yang menentukan di Propinsi Jambi (tanpa Kerinci, Jambi ngak mungkin jadi Propinsi),  dimanfaatkan sebagai alat dan diperlat untuk kepentingan kekuasaan, dengan beberapa startegi terselubung, dan jargon public yang menyudutkan Kerinci di Propinsi Jambi, serta menghilangkan peran Kerinci dalam sejarah pembentukan Propinsi Jambi

Menyadari hal itu, sebenarnya masyarak Kerinci di Prop Jambi merupakan masyarakat yang cukup dominant dari aspek jumlah populasi penduduk dan merupakan masyarakat yang telah lebih awal memberikan kontribusi untuk pembangunan Prop Jambi mulai semenjak keinginan wilayah Jambi menjadi Propinsi sampai sekarang, terutama kontribusi Pendidikan SDM yang memberikan pengaruh pada pembangunan lainnya, walaupun sampai sekarang kebanggaan menjadi orang Jambi secara bertahap akan muncul, namun kebanggaan menjadi orang Kerinci merupakan hal yang tidak bias ditawarkan, baik dalam wilayah social, birokrat maupun politik

Kekhawatiran Kerinci terpecah sebagaimana ditulis oleh Syamsul Bahri, SE dengan judul “Terpecahkah Kerinci??? Menjelang Pilkada Prop Jambi Tahun 2010”, melalui blog http://jejakdanpendapatsyamsulbahri.blogspot.com/, terjawab sudah dengan Inisiatif tim 11 (sebelas) yang merupakan gabungan aktvitis Kerinci di Jambi dari unsur LSM, Jurnalist, Mahasiswa dll sebagai inisiator tergerak dan terpanggil untuk memfasilitasi pelaksanaan kongres Rakyat Kerinci Bersatu, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Gedung Aula Panti Remaja dan Wanita Jambi, depan Lembaga Pemasyarakatan Jambi

Kegiatan tersebut yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kerinci yang diwakili oleh Drs. H.M. Rahman, MM (Wakil bupati Kerinci), sekaligus sebagai bacawagub yang mendaftar di PAN, dan dihadir oleh Prof DR Sudirman M Johan, MM (bacagub), Ir H. Ami Taher (bacagub atau bacawagub), tokoh adat, tokah masyarakat, generasi muda Kerinci, yang menyebar di HKK dalam Prop Jambi.

Dokumen kesepakatan “Rakyat Kerinci Bersatu” ditanda tangani oleh peserta yang hadir dan destujui oleh Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungaipenuh, yang sebelum acara dimulai, peserta sepakat untuk mendukung Rakyat Kerinci bersatu dalam selembar kain putih sepanjang 30 meter, dengan membubuhkan tanda tangan, dan ini merupakan dokumen sejarah bagi masyarakat Kerinci, dan dokumen ini menjadi pijakan untuk  kongres lanjutan yang akan dilakukan di Bumi Sakti Alam Kerinci

Sebuah keinginan besar masyarakat Kerinci saat ini adalah ingin menciptakan sejarah di Propinsi Jambi sebagai pelopor perubahan dalam membangun Propinsi Jambi negeri Sepucuk Jambi sembilan lurah.

Seyogyannya Kerinci itu sudah lama harus bangkit dan bersatu dalam membangun Jambi, namun karena kerinci dan tokoh Kerinci diperalat dan menjadi alat kepentingan kekuasaan dan penguasa, sehingga Kerinci bersatu sangat sulit terwujud selama ini,  bahwa saat ini, Kerinci bersatu harus mewujudkan impian masyarakat, dengan potensi dan kekuatan yang besar, kerinci harus bergerak untuk mewujudkan Pembangunan Jambi lebih sejahtera bagi masyarakat di bumi sepucuk Jambi sembilan Lurah.

Bahwa untuk mewujudkan nilai intelektualitas, dan leadership dengan dukungan dan potensi yang dimiliki Kerinci mulai semenjak Pra Propinsi Jambi dan membangun Jambi, tentunya peran tersebut tidak bisa diemban oleh tokoh Kerinci saja, tetapi didampingi dan didukung oleh tokoh lainnya, yang masih memiliki hati nurani yang jernih untuk membangun Jambi yang sejahtera, dalam ranah Pil”gub”kada tahun 2010 yang bersih, bebas money politik, bebas tekanan.

Sebuah catatan dan harapan kami, terhadap kongres ini, adalah penghargaan untuk tim sebelas, yang telah bernisiatif melihat Kerinci dari masa ke masa, dan mencoba berkosentrasi melihat Kerinci ke depan melalui kongres ini, Kongres tanggal 9 Januari 2009, merupakan kongres yang sangat monumental mengingatkan kepada tokoh-tokoh Kerinci di Nusantara, bahwa “kita ado anak Jantan yang jantan” sebagai langkah awal untuk memperkuat kebersamaan dan kesatuan Kerinci masa yang akan datang, dan harapan kami sebuah kongres diharapkan memiliki kekuatan legitimasi bagi masyarakat, agar selanjutnya refresentatif masyarakat kerinci lebih diperkuat, dan alangkah baiknya tindak lanjut kongres ini dilakukan di bumi sakti alam kerinci, dengan Tema “Kongres besar masyarakat Kerinci bersatu” dan dengan legitimasi yang lebih diperkuat

PILKADA RAWAN KOROPSI

Perbaiki Aturan dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
Kompas, Jumat, 8 Januari 2010 | 03:09 WIB

Jakarta, kompas - Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang dilakukan di 244 daerah dinilai sangat tinggi. Potensi korupsi itu makin tinggi di daerah yang salah satu calonnya adalah pihak yang tengah berkuasa atau incumbent.

Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terutama dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh menuturkan hal itu di Jakarta, Kamis (7/1). ”Pilkada tahun ini sangat dekat waktunya dengan Pemilu 2009 sehingga beberapa persoalan terkait pemilu lalu, termasuk pola korupsinya, bisa ditiru dalam pilkada,” katanya.

Salah satu pola korupsi, menurut Fahmi, adalah menggunakan anggaran negara untuk program populis dari calon yang memiliki akses ke kekuasaan. Hal ini terutama akan mudah dilakukan incumbent. ”Ini terjadi karena tak ada aturan pelarangan yang tegas terkait penggunaan uang negara untuk pilkada. Seperti yang terjadi saat pemilu lalu, incumbent bisa membuat program populis menjelang pemilihan,” katanya.

Dari catatan ICW, menjelang pemilu lalu terjadi pembengkakan penggunaan APBN sebesar 50 persen untuk program bantuan sosial yang bersifat populis. ”Kami khawatir pola ini ditiru dalam pilkada,” ujarnya.

Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan juga diperkirakan marak pada pilkada tahun 2010. Hal ini juga mewarnai pelanggaran Pemilu 2009. Dari hasil pemantauan ICW dan jaringan kerja di empat daerah, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan 54 indikasi pelanggaran ketentuan terkait dengan fasilitas jabatan.

Fenomena penggunaan fasilitas jabatan yang terjadi pada Pemilu 2009, kata Fahmi, justru lebih banyak terjadi di daerah ketimbang di tingkat nasional. Potensi korupsi itu diperkirakan akan terjadi lagi, terutama di daerah yang minim pengawasan dari masyarakat dan media.

Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menambahkan, potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. ”Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye,” ujarnya

Selain itu, kata Abdullah, potensi korupsi dalam pilkada juga dimungkinkan karena tidak ada standar anggaran pilkada. Sampai sekarang tak ada standar penggunaan dana APBD untuk kepentingan pilkada.

Politik uang dalam pilkada, kata Abdullah, sangat mungkin terjadi mulai dari penentuan nominasi kandidat oleh partai politik pendukung hingga pencoblosan. ”Sebagaimana Pemilu 2009, di perkotaan, pembagian uang secara langsung dilakukan pada masa kampanye. Di pedesaan, praktik politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian, serta dalih dana bantuan desa,” lanjutnya.

Abdullah mengatakan, korupsi pilkada akan sangat sulit diusut pula. (AIK)
sumber :http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/08/03091120/pilkada.rawan.korupsi