Sabtu, 17 Oktober 2009
"MARI KITA SATUKAN TEKAD MEMBANGUN JAMBI YANG SEJAHTERA"
Mari kita bergabung bersama untuk membangun Jambi secara utuh, bersama Prof DR Sudirman M. Johan MA, dengan Motto SMJ= (S) Semua, (M) membangun (J) Jambi
Jumat, 16 Oktober 2009
80 Desa Tolak HTI di Kerinci Seblat Warga Khawatir PLTMH Terganggu
80 Desa Tolak HTI di Kerinci Seblat
Warga Khawatir PLTMH Terganggu
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/17/03554224/80.desa.tolak.hti.di..kerinci.seblat
Sabtu, 17 Oktober 2009 | 03:55 WIB
Jambi, Kompas - Gelombang penolakan atas rencana pembukaan hutan tanaman industri di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, meluas. Jumat (16/10), sebanyak 80 kepala desa dari 4 kecamatan menandatangani penolakan izin bagi PT Duta Alam Makmur.
Penandatanganan surat penolakan itu sebagai tanggapan atas keputusan Menteri Kehutanan MS Kaban yang memberikan perpanjangan batas waktu penyusunan dan penyampaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (HTI) PT Duta Alam Makmur (DAM) hingga 30 Oktober 2009. Padahal, batas waktu penyampaian dokumen amdal berakhir pada akhir Agustus.
”Kami baru tahu belakangan bahwa pemerintah memperpanjang batas waktu penyerahan amdal PT DAM,” kata Jamaludin, Kepala Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin.
Menurut Jamaludin, masyarakat di 42 desa sebelumnya telah menyatakan penolakan kepada Menhut atas rencana pembukaan HTI. Kali ini, semakin banyak desa penyangga taman nasional yang menolak.
Hal senada diutarakan Ali Barte, Kepala Desa Kotabaru. Menurut dia, masyarakat khawatir, HTI akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana ekologi di wilayah mereka.
Berdasarkan catatan Kompas, wilayah hutan produksi yang akan dikonversi menjadi HTI mencapai 118.955 hektar. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Merangin. Sebagian di antaranya merupakan hutan produksi terbatas yang menurut aturan tidak dapat dikonversi menjadi HTI.
Kawasan tersebut bertopografi curam 45-75 derajat sehingga tidak layak untuk HTI. Kawasan itu menjadi habitat bagi satwa liar dilindungi dan hampir punah, seperti harimau sumatera, ungko, siamang, tujuh jenis burung rangkong, macan dahan, kucing mas, tapir, serta kambing gunung.
Pembangkit listrik
Hampir 10 tahun terakhir, masyarakat setempat memanfaatkan hulu-hulu sungai di wilayah itu untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Ada 25 pembangkit listrik yang mengalirkan listrik bagi masyarakat. Masuknya HTI dikhawatirkan akan merusak kawasan hulu sungai dan berdampak pada menurunnya produksi listrik.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi Arif Munandar mengatakan, penolakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa. Sebanyak 18 lembaga swadaya dan organisasi pencinta alam menolak pembukaan HTI di penyangga TNKS. Mereka antara lain Walhi Jambi, Lembaga Tiga Beradik, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, LBH Lingkungan, Perkumpulan Hijau, Perkumpulan Gita Buana, Mapala Gitasada, dan Mapala Himapasti. (ITA)
Warga Khawatir PLTMH Terganggu
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/17/03554224/80.desa.tolak.hti.di..kerinci.seblat
Sabtu, 17 Oktober 2009 | 03:55 WIB
Jambi, Kompas - Gelombang penolakan atas rencana pembukaan hutan tanaman industri di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, meluas. Jumat (16/10), sebanyak 80 kepala desa dari 4 kecamatan menandatangani penolakan izin bagi PT Duta Alam Makmur.
Penandatanganan surat penolakan itu sebagai tanggapan atas keputusan Menteri Kehutanan MS Kaban yang memberikan perpanjangan batas waktu penyusunan dan penyampaian dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (HTI) PT Duta Alam Makmur (DAM) hingga 30 Oktober 2009. Padahal, batas waktu penyampaian dokumen amdal berakhir pada akhir Agustus.
”Kami baru tahu belakangan bahwa pemerintah memperpanjang batas waktu penyerahan amdal PT DAM,” kata Jamaludin, Kepala Desa Renah Alai, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin.
Menurut Jamaludin, masyarakat di 42 desa sebelumnya telah menyatakan penolakan kepada Menhut atas rencana pembukaan HTI. Kali ini, semakin banyak desa penyangga taman nasional yang menolak.
Hal senada diutarakan Ali Barte, Kepala Desa Kotabaru. Menurut dia, masyarakat khawatir, HTI akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana ekologi di wilayah mereka.
Berdasarkan catatan Kompas, wilayah hutan produksi yang akan dikonversi menjadi HTI mencapai 118.955 hektar. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Merangin. Sebagian di antaranya merupakan hutan produksi terbatas yang menurut aturan tidak dapat dikonversi menjadi HTI.
Kawasan tersebut bertopografi curam 45-75 derajat sehingga tidak layak untuk HTI. Kawasan itu menjadi habitat bagi satwa liar dilindungi dan hampir punah, seperti harimau sumatera, ungko, siamang, tujuh jenis burung rangkong, macan dahan, kucing mas, tapir, serta kambing gunung.
Pembangkit listrik
Hampir 10 tahun terakhir, masyarakat setempat memanfaatkan hulu-hulu sungai di wilayah itu untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Ada 25 pembangkit listrik yang mengalirkan listrik bagi masyarakat. Masuknya HTI dikhawatirkan akan merusak kawasan hulu sungai dan berdampak pada menurunnya produksi listrik.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi Arif Munandar mengatakan, penolakan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat desa. Sebanyak 18 lembaga swadaya dan organisasi pencinta alam menolak pembukaan HTI di penyangga TNKS. Mereka antara lain Walhi Jambi, Lembaga Tiga Beradik, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, LBH Lingkungan, Perkumpulan Hijau, Perkumpulan Gita Buana, Mapala Gitasada, dan Mapala Himapasti. (ITA)
Krisis ekonomi dan pemanasan global ( Menjadi pertimbangan Kabinet SBY-Budiono ?)
Krisis ekonomi dan pemanasan global
( Menjadi pertimbangan Kabinet SBY-Budiono ?)
By Syamsul Bahri, SE Conservationist, Pengamat, Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id
Krisis ekonomi global dan Isu pemanasan global akan mengancam kehidupan manusia, kemiskinan dan kelaparan global dan lain-lain, secara global target pengentasan kemiskinan dibawah bendera PBB terutama di Indonesia berkurang hingga 7,5% sampai tahun 2015, ternyata sesuai data bahwa kemiskinan di Indonesia tahun 2008 mencapai anga 15,64%, jadi apa yang telah dikatakan Negeri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negeri Zamrud di khatulistiwa, Negerinya kolam susu (kata Koes Plus) semua bisa tumbuh, Negara yang terkenal kaya akan SDA, telah bergeser jauh
Kondisi ini diperkuat pernyataan Prof. Dr. Emil Salim pada tanggal 15 April 2008 di Istana Isen Mulang, Palangka Raya (Kalteng) “Masa depan kita ada dimana?”, selanjutnya beliau sendiri yang menjawab bahwa “masa depan kita ada di hutan, dengan segala isinya, flora (hewan), fauna (tumbuhan), jasa lingkungan (air, udara, ekowisata), gudangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya……!” Pada waktu itu Prof. Emil Salim sangat jelas menekankan akan arti pentingnya kelestarian dan kelangsungan berbagai fungsi dan manfaat hutan untuk generasi kini dan masa mendatang (Kalimantan Post, 30-06-09 11:10), bahkan diperkuat Berdasarkan penjelasan Duta Besar PBB untuk Millenium Development Goals (MDGs) Asia Pasifik, Erna Witoelar menyatakan perusakan lingkungan menyebabkan masyarakat semakin miskin karena rusaknya sumber daya potensial. "Angka kemiskinan akan terus naik seiring dengan kerusakan lingkungan," Berdasarkan hasil evaluasi program MDGs di Asia Pasifik, tahun 2006 Indonesia dinilai mengalami penurunan pencapaian target MDGs. "Penurunannya sangat parah," kata dia dalam diskusi "Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis,". Penyebab utamanya adalah bencana alam akibat kerusakan ekologis dan konflik politik. Mundurnya pencapaian pembangunan itu, kata dia, menyebabkan masyarakat semakin miskin, akses pada sarana pendidikan dan kesehatan minim dan lingkungan yang semakin rusak.
Dari data tersebut diatas, jelas bahwa ada 2 hal penting menjadi catatan SBY-Budiono adalah Krisis ekonomi global dan Pemanasan global, dengan indicator salah satunya adalah kerusakan hutan tropis, kemiskinan, bencana alam, penyakit, kebakaran hutan, krisis enegrgi listrik dll, seyogyannya indikator dan fakta ini menjadi acuan dalam penentuan Kabinet dan penempatan posisi Menteri.
Menteri Bidang Ekonomi dan yang membidangi Kehutanan/lingkungan hidup seyogyannya memakai azas Zaken Kabinet, dengan mengabaikan pertimbangan Partai Politik atau kontrak Politik, karena ekonomi global dan pemanasan global menjadi hal-hal yang menjadi isu sentral dalam pembangunan masa yang akan datang,
Membicarakan tentang Bumi yang telah dirusak oleh keserakahan, kehancuran ekologis, ketidakadilan, kesenjangan kaya-miskin, penderitaan, perang, penyakit, dan kematian. Kekayaan bagi orang atau negara tertentu merupakan kemiskinan bagi orang atau negara lain
Jika tidak segera diambil langkah bersama secara cepat dan simultan, kehancuran akan semakin parah. Kemiskinan dan kehancuran ekologis akan terus merebak. Bencana kehancuran ekologis tidak lagi dalam hitungan ratusan atau puluhan tahun, tapi malah dalam hitungan satu generasi.
Salah satu langkah strategis yang perlu di ambil oleh Pemerintahan SBY-Budiono dalam kabinet yang akan datang, adalah menempatkan Menteri berdasarkan keahlian (Zaken cabinet) di bidang Kementerian ekonomi dan kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan mengabaikan pertimbangan kontrak politik, demi masa depan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
( Menjadi pertimbangan Kabinet SBY-Budiono ?)
By Syamsul Bahri, SE Conservationist, Pengamat, Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id
Krisis ekonomi global dan Isu pemanasan global akan mengancam kehidupan manusia, kemiskinan dan kelaparan global dan lain-lain, secara global target pengentasan kemiskinan dibawah bendera PBB terutama di Indonesia berkurang hingga 7,5% sampai tahun 2015, ternyata sesuai data bahwa kemiskinan di Indonesia tahun 2008 mencapai anga 15,64%, jadi apa yang telah dikatakan Negeri yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai sebuah negeri Zamrud di khatulistiwa, Negerinya kolam susu (kata Koes Plus) semua bisa tumbuh, Negara yang terkenal kaya akan SDA, telah bergeser jauh
Kondisi ini diperkuat pernyataan Prof. Dr. Emil Salim pada tanggal 15 April 2008 di Istana Isen Mulang, Palangka Raya (Kalteng) “Masa depan kita ada dimana?”, selanjutnya beliau sendiri yang menjawab bahwa “masa depan kita ada di hutan, dengan segala isinya, flora (hewan), fauna (tumbuhan), jasa lingkungan (air, udara, ekowisata), gudangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya……!” Pada waktu itu Prof. Emil Salim sangat jelas menekankan akan arti pentingnya kelestarian dan kelangsungan berbagai fungsi dan manfaat hutan untuk generasi kini dan masa mendatang (Kalimantan Post, 30-06-09 11:10), bahkan diperkuat Berdasarkan penjelasan Duta Besar PBB untuk Millenium Development Goals (MDGs) Asia Pasifik, Erna Witoelar menyatakan perusakan lingkungan menyebabkan masyarakat semakin miskin karena rusaknya sumber daya potensial. "Angka kemiskinan akan terus naik seiring dengan kerusakan lingkungan," Berdasarkan hasil evaluasi program MDGs di Asia Pasifik, tahun 2006 Indonesia dinilai mengalami penurunan pencapaian target MDGs. "Penurunannya sangat parah," kata dia dalam diskusi "Pemenuhan dan Pemulihan Keadilan Ekologis,". Penyebab utamanya adalah bencana alam akibat kerusakan ekologis dan konflik politik. Mundurnya pencapaian pembangunan itu, kata dia, menyebabkan masyarakat semakin miskin, akses pada sarana pendidikan dan kesehatan minim dan lingkungan yang semakin rusak.
Dari data tersebut diatas, jelas bahwa ada 2 hal penting menjadi catatan SBY-Budiono adalah Krisis ekonomi global dan Pemanasan global, dengan indicator salah satunya adalah kerusakan hutan tropis, kemiskinan, bencana alam, penyakit, kebakaran hutan, krisis enegrgi listrik dll, seyogyannya indikator dan fakta ini menjadi acuan dalam penentuan Kabinet dan penempatan posisi Menteri.
Menteri Bidang Ekonomi dan yang membidangi Kehutanan/lingkungan hidup seyogyannya memakai azas Zaken Kabinet, dengan mengabaikan pertimbangan Partai Politik atau kontrak Politik, karena ekonomi global dan pemanasan global menjadi hal-hal yang menjadi isu sentral dalam pembangunan masa yang akan datang,
Membicarakan tentang Bumi yang telah dirusak oleh keserakahan, kehancuran ekologis, ketidakadilan, kesenjangan kaya-miskin, penderitaan, perang, penyakit, dan kematian. Kekayaan bagi orang atau negara tertentu merupakan kemiskinan bagi orang atau negara lain
Jika tidak segera diambil langkah bersama secara cepat dan simultan, kehancuran akan semakin parah. Kemiskinan dan kehancuran ekologis akan terus merebak. Bencana kehancuran ekologis tidak lagi dalam hitungan ratusan atau puluhan tahun, tapi malah dalam hitungan satu generasi.
Salah satu langkah strategis yang perlu di ambil oleh Pemerintahan SBY-Budiono dalam kabinet yang akan datang, adalah menempatkan Menteri berdasarkan keahlian (Zaken cabinet) di bidang Kementerian ekonomi dan kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan mengabaikan pertimbangan kontrak politik, demi masa depan ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Langganan:
Postingan (Atom)