REFELEKSI PILKADA LANGSUNG TERHADAP PEMBANGUNAN

REFELEKSI PILKADA LANGSUNG

TERHADAP PEMBANGUNAN

Oleh Syamsul Bahri, SE

Sosiolog Barrington Moore Jr dalam buku Social Origins of Dictatorship and Democracy mengemukakan ”tak ada kelompok borjuis, tak ada demokrasi”. Sebuah asumsi dari Barrington Moore, demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi.

Kondisi itu terjadi di Indonesia saat ini, para kelompok berjuis, ”berlomba” merambah dunia politik sebagai pejabat public, fenomena kedekatan berjois dan dunia politik bukan hal baru. Pada era Orde Baru sejumlah pengusaha menduduki berbagai jabatan publik, dalam mewjudkan hubungan antara Pemerintah dan rakyat..

Hubungan antara pemerintahan (state) dengan rakyat/warga Negara (society) berada alam tatanan bingkai interaksi politik dalam wujud organisasi Negara, hubungan tersebut dalam bungkusan yang indah namanya  “demokrasi”. Bahwa demokrasi  menjadi cara terbaik dalam perkembangan organisasi negara modern, merupakan instrumen universal, namun juga memiliki karakteristik ideografis seperti demokrasi liberalis, demokrasi sosialis dan bahkan demokrasi Pancasila, di Indonesia demokrasi diimplemntasikan dalam demokrasi dalam lingkup negara dan demokrasi lokal.

Sistem politik daerah yang dikenal dengan demokrasi local salah satunya di wujudakan dengan Pemilihan Kepala daerah dan Legeslatif secara langsung baik Propinsi maupun Kabupaten/kota, yang merupakan sub system dari sistem politik nasional dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi adalah sebuah system untuk mewujudkan tatanan berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan dalam penyelengaraan Negara dari eksekutif, legeslatif dan yudikatif bekerja dan berbuat untuk Negara dalam hal ini “Pemilik Negara” yaitu Rakyat, karena kedaulan rakayat, dengan indicator keberhasilan adalah pada tatanan ekonomi yang mapan di tingkat masyarakat sebagaimana yang diimpikan oleh Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea terakhir “…….serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini didukung oleh Pernyataan Surya Paloh (Metro TV, senin, 1 februari 2010, jam 18;02 wib) "Berulang kali dan dimana saja saya katakan. Demokrasi itu bukan tujuan. Demokrasi itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan," kata Surya Paloh saat berpidato dalam pendeklarasian Ormas Nasionalis Demokrat di Istora Senayan Jakarta, Senin (1/2) sore, bahkkan ditambahkan oleh beliau “tidak ada gunanya demokrasi kalau tidak menghantarkan kepada kesejahteraan sosial yang lebih baik. Keadilan sosial yang lebih baik. Kehidupan yang lebih nyaman serta mendorong persatuan dan kesatuan”

Justru yang terjadi di Indonesia, malah apa yang dikatakan oleh Mahattir Muhammad dalam sebuah pernyataan “Kalau saya disuruh memilih antara hidup dalam suasana demokrasi, tetapi sulit mencari makanan, dengan hidup dalam situasi hak-hak pribadi dibatasi, tetapi bisa dapat bekerja, gampang carai makan, masih bisa nabung, maka saya akan lebih memilih hidup dengan beberapa pribadi saya dibatasi “

Lalu apa persoalan mendasar, sehingga apa yang seharusnya menjadi tujuan sebuah demokrasi tersebut tidak tercapai, apakah sistimnya yang salah atau pelaksanaannya yang salah

Demokrasi lokal yang diwujudkan dalam pemilihan legeslatif dan eksekutif di daerah, terutama pemilihan kepala daerah, merupakan sebuah momentum yang memerlukan sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan besar dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini berkaitan dengan demokrasi partisipatoris yang akan dilakukan, betapa tidak, pemberian kedaulatan rakyat daerah pada elitnya masih diwarnai ketidakjelasan, baik dari prosedur kerja penyelenggara maupun peserta dan posisi pemilihnya, karena demokrasi local dibangun untuk memberikan peluang yang menjadi impian dari rakyat di daerah dalam pemberian legitimasi

Lalu apa lacurnya, Pilkada langsung justru menimbulkan banyak hal negative dalam upaya mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sangat sulit dicapai, karena untuk menjadi Pimpinan daerah mengahruskan cost dan money politik yang luar biasa, tentunya membawa implikasi pada tatan bagaimana mengembalikan cost dan money politik yang telah dikeluarkan, yang tentunya akan melakukan pembangunan yang berorientasi pada guna proyek dengan mengabaikan manfaat proyek, mengeksploitasi SDA tanpa melihat nilai-nilai lingkungan dan nilai ekonomi tidak langsung yang akan mengorbankan masuarakat dan lingkungan jangka panjang; seterusnya penempatan SKPD atau Kepala Dinas beserta perangkat tidak berdasarkan keahlian (zaken cabinet) namun berorientasi kepada balas jasa dan balas budi kepada tim pendukung dengan tetap berpegang kepada berapa banyak kemungkinan pengembalian Invetasti Politik kepada Kepala Daerah

Dengan tatanan yang tercipta dalam sistim demokrasi tersebut, pembangunan Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian yang terlupakan, karena dasar pembangunan tidak berdasarkan kepada kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan walaupun itu menjadi “jualan kampanye”, melainkan berorientasi berapa banyak financial benefit yang direoleh, fakta saat ini, bahwa kemiskinan memang turun, tetapi bukan turan dalam jumlah, melainkan turun ke anak cucu kita.

Memang kita harus menyadari, bahwa kepentingan Parpol penguasa di pusat/daerah terhapa kemenangan Pimpinan Daerah/Pimpinan Nasional tidak bias dipungkiri sebagai sebuah asset partai uantuk mendukung kelancaran perjalanan partai, baik melalui kebijaksanaan atau kebijakan yang mengarah pada benefit ke Parpol penguasa sangat tinggi, sehingga sinkronisasi Programn Pembanguan dari Pusat sampai ke Daerah, jelas tidak akan mungkin terjadi, karena secara nasional Pimpinan Nasional adalah Partai democrat, sedangkan di daerah tentunya terdiri dari berbagai Parrtai pemenang, yang memiliki agenda yang sama tahun 2014, tentunya kesengajaan untuk ketidak sinkronisasi memang hal yang diskeneriokan.

Memang banyak pemikir dan ahli mengatakan “bahwa untuk terwujudnya suatu demokrasi yang baik, dibutuhkan sebuah proses yang panjang dan biaya yang tinggi”, apakah kalimat pembenaran tersebut membenarkan penciptaan kesengsaraan dan penderitaan masyarakat ?

Mari kita lihat dan evaluasi sistim demokrasi dalam pilkada langsung saat ini, sangat sedikit yang berjalan dengan damai, sangat banyak yang membuahkan hasil perpecahan kelompok, penciptaan kemiskinan.

KECAMATAN SUNGAI PENUH
PENENTU PILWAKO SUNGAIPENUH PUTARAN KEDUA (2)
Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist)

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Sungai Penuh putaran II direncanakan pada tanggal 17 Maret 2011, dengan peserta Pemilihan adalah pasangan Calon walikota Ahmadi Zubir dan Murshal Anzhari sebagai perolehan suara terbanyak I dan Calon walikota pasangan Asfari Jaya Bakri dan Adrinal Salim sebagai pasangan perolehan suara terbanyak II

Jika kita amati hasil putaran pertama bahwa peluang Ahmadi Zubir dan Murshal Anzhari  dengan kemenagan cukup telak, apalagi kondisi saat ini, kemungkinan mengerucutnya Pesisir Bukit dan Hamparan Rawang cukup besar, akan memberi nilai tersendiri bagi pasangan  Ahmadi Zubir dan Murshal Anzhari. Sedangkan pasangan AJB dan Adrinal Salim yang didukung oleh koalisasi nasional yaitu Partai pengusung dan pendukung demokrat, Partai pengusung dan pendukung Golkar dan PKS, bahkan beberapa pasangan yang belum masuk putaran II indikasi bergabung dengan pasangan ini, yang kemungkinan akan meningkat jumlah pemilih bagi pasangan AJB dan Adrinal Salim.

Bahkan saat ini rebutan pengaruh dan klaim dukungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika Pilwako ini terutama di wilayah Kecamatan Sungai Penuh dan Kumun Debai yang merupakan wilayah secara emosional merupakan wilayah tanpa tuan,  bahkan wilayah ini merupakan wilayah yang dihuni terutama di kecamatan Sungaipenuh, yang dihuni oleh masyarakat Pribumi dan melti etnis, tentunya memerlukan startegi pendekatan yang jitu, baik pendekatan oleh pasangan Ahmadi Zubir dan Murshal Anzhari maupun oleh pasangan AJB dan Adrinal Salim.

Memang jika kita amati peta politik yang tercipta semenjak putaran I pertama dan indikasi mengerucutnya Hamparan Rawang dan Pesisir Bukit, tentunya membuat pasangan pasangan AJB dan Adrinal Salim  harus bekerja keras terutama di wilayah Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun debai disamping mempertahankan basis sendiri dan memberi pengaruh di basis lawan,

Seyogyannya pasangan cawako menyadari bahwa dukungan yang dimiliki saat ini secara semu oleh pasangan-pasangan tersebut akan efektif jika didukung oleh (1) factor Mesin Politik adalah Manajemen Organisasi Partai pengusung dan pendukung dengan jejaring kerja yang baik, sampai ke pelosok Desa yang bekerja secara baik, yang mempermudahkan untuk memperkenalkan sang pasangan cawako dan apakah pemilih/constituen tahap pertama cukup loyal, serta apakah tokoh Partai pengusung dan pendukung, pengurus Partai pengusung dan pendukung dan anggota Partai pengusung dan pendukung menjadi panutan di tengah masyarakat, atau memang Pilihan karena figur kondidat yang tidak dipercayai, unsur nepotisme dan money politik dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh, dll; (2) adalah factor pasangan” Kandidat yang dipilih oleh Partai pengusung dan pendukung apakah didukung pula oleh pemilih. Pada titik ini kerap terjadi masalah. Kandidat yang dipilih oleh Partai pengusung dan pendukung kerapkali dianggap tidak sesuai dan bukan menjadi harapan dari pemilih. Akibatnya pemilih mencari kandidat lain, meski berasal dari Partai pengusung dan pendukung yang berbeda; (3) factor Golongan putih (Golput) dalam setiap Pemilu baik Pileg, Pilkada, maupun Pilpres tidak mungkin untuk dihindari, dan memang itu sebuah pilihan, dilatar belakang menurut beberapa pengamat adalah instrumen pemilu dan pilkada, yakni antara lain (1). figur kandidat yang ditetapkan dengan parameter profesional, moral, dan nilai jual di tengah masyarakat, ternyata calon yang muncul dinilai masyarakat tidak aspiratif dan tidak kapabel, (2) unsur nepotisme dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh. (3) faktor yang juga paling dominan yang menjadi penyebab golput adalah sikap nepotisme pihak-pihak tertentu dalam menetapkan calon sementara, sedangkan dalam kondisi riil bertentangan dengan keinginan masyarakat secara umum hal itu akan memengaruhi orang untuk tidak memilih alias memilih untuk golput,” walaupun pilihan tersebut tidak mendukung upaya demokrasi, munculnya golput bukan hanya disebabkan oleh sebuah pilihan, melainkan disebabkan belum sempurnanya pelayanan KPUD dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warga negara yang akan menyalurkan hak politiknya seperti kisruh DPT dimaknai sebagai kesalahan administrasi, pada hal keselahan ini menyebabkan hak politik seseorang hilang, pada hal legalitas akurat DPT bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis..

Dari beberapa uraian tersebut diatas, kemenangan Partai pengusung dan pendukung pendukung secara kursi dan suara, serta perolehan suara putaran I belum bisa dijadikan jaminan untuk bisa memenangkan pasangan pada Pilwako Tahap II tanggal 17 Maret 2011, hal ini ada beberapa penjelasan mengapa kemenangan dalam Pemilu Legislatif tidak selalu diikuti dengan kemenangan calon yang diusung dalam Pilkada. (1) Pilwako Tahap  I dan II sesungguhnya merupakan pertarungan orang, bukan Partai pengusung dan pendukung. Pasangan yang diusung oleh Partai pengusung dan pendukung pemenang Pemilu Legislatif jika kurang “menjual” sulit untuk dipilih oleh pemilih. Kedua, keberhasilan dalam mengusung calon ditentukan oleh apakah mesin politik bisa didayagunakan dengan baik atau tidak oleh Partai pengusung dan pendukung. Mesin politik ini bukan hanya struktur dan jaringan Partai pengusung dan pendukung sampai ke akar rumput, tetapi juga loyalitas pemilih. Dukungan Partai pengusung dan pendukung yang terpecah-pecah, misalnya ada beberapa kandidat dari Partai pengusung dan pendukung yang ikut maju dalam pertarungan bisa mengurangi loyalitas dan dukungan penuh dari pemilih. Pemilih tidak bisa diharapkan secara penuh mendukung calon yang diusung Partai pengusung dan pendukung ketika banyak kader dari Partai pengusung dan pendukung yang ikut bertarung dalam pemilihan (3) Dukungan secara kedekatan kekerabatan dalam paguyuban dan lintas paguyuban yang memiliki kekerabatan secara adat dan Istiadat, secara emosional, sampai saat ini merupakan indikator yang sangat kuat.

Dari Proses tersebut diatas,  jika kita lihat dari uraian tersebut diatas, ternyata Managemen Poltical Marketing menjadi bagian dari proses Pilwako yang berorioentasi pada logika pemasaran (political market place), yang tidak lepas dari formula Demand and Suplay. Sebagai Partai pengusung dan pendukung atau pasangan yang diusung dengan memggunakan analisis lingkungan (potensi positif dan Negatif atau potensi 0) dan riset dalam melahirkan sebuah opini untuk membuat citra dan mempromosikan sebuah penawaran kompetitif yang akan sangat membantu tujuan Partai pengusung dan pendukung dan tujuan Pasangan.

Harapan kita dalam Pilwako Tahap II political marketing yang bersifat learning relationship (saling mempercayai dan egalitarian) dapat membantu masyarakat dalam untuk mendapatkan pemimpin yang mampu menjalankan kualitas “demokrasi substansial”, bukan sekedar demokrasi prosedural dan juga demokrasi elektoral, bahkan bukan membentuk tirani kekuasaan dalam sebuah dynasti.

MUNGKINKAH JALAN MENUJU KERINCI LAYAK

MUNGKINKAH JALAN MENUJU KERINCI LAYAK

Jalan Bangko-Kerinci sudah menjadi jalan nasional ?
 (By Syamsul Bahri, Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id)

Judul diatas terkesan pesimis melihat realitas jalan dari dan menuju Kerinci saat ini, masih sangat tidak layak, karena pada tahun 2008  Provinsi Jambi mengusulkan ke pemerintah pusat untuk meningkatkan status delapan ruas jalan provinsi menjadi jalan nasional (http://www.kapanlagi.com/h/0000217532.html), termasuk jalan Bangko-Kerinci, bahawa peningkatan status jalan dari jalan Provinsi menjadi jalan nasional untuk mengintensifkan pemeliharaan dan perbaikan yang saat ini mengalami kerusakan parah, Pemerintah pusat menjanjikan peningkatan status delapan ruas jalan provinsi itu pada 2009, usulan dengan data kongkrit ke pemerintah pusat pada Februari 2008 itu memprioritaskan ruas jalan Kota Bangko (Kabupaten Merangin)-Sungaipenuh (Kab. Kerinci)-batas Sumatera Barat yang saat ini mengalami kerusakan

Sampai saat ini fakta lapangan, belum terlihat jelas adanya perubahan status jalan Bangko-Kerinci/Kota Sungai Penuh – batas Sumatera Barat adanya peningkatan status, kondisi ini membuat Kerinci terisolasi dari kegiatan ekonomi, yang menimbulkan biaya tinggi, padahal harapan Pemerintah Jambi untuk eksport hasil bumi dari Kerinci melalui Pelabuhan Muara Sabak begitu besar, menjadi Daerah Tujuan Wisata andalan Propinsi Jambi, tapi perhatian untuk meningkatkan status  jalan Merangin-Kerinci, kelihatannya baru sebatas janji.

Dan memang jika kita perhatikan fakta lapangan saat ini, jalan tersebut sangat memprihatinkan apalagi datang hujan, sebagaian telah dilebarkan, sebagaian kecil telah diaspal dan telah rusak, dan pada umumnya jalan tersebut dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, terkesan pembangunan jalan tersebut tidak memiliki perencanaan yang matang, dan jadwal yang jelas secara konprehensif

Seperti jalan dimulai dari bangko, sebagaian kecil telah diaspal, dan selanjutnya belum dikerjakan, begitu juga mulai dari Muara Hemat, sebagain telah dilebarkan dan ditinggalkan, sebagai kecil telah diaspal dan telah rusak, sehingga pengguna jalan yang hampir setiap hari baik bus maupun travel serta truk dan kenderaan lainnya melewati jalan tersebut siang malam cukup banyak dengan jarak tempuh 126 km ditemupuh dalam waktu hampir 5-7 Jam, sedangkan kondisi normal berkisar 2-3 Jam, sungguh sesuatu yang sangat ironis tentunya berdampak pada aktivitas perekenomian di kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh dengan biaya tinggi, baik yang masuk ke Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh maupun yang keluar, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan pembangunan di wilayah tersebut.

Jelas dengan fakta tersebut, membuat Nilai Tukar Petani (NTP) Kerinci dan Kota Sungaipenuh sangat rendah jika dibandingkan dengan petani lain di Priopinsi Jambi, yang akan menciptakan kemiskinan yang terencana di wilayah tersebut, konsekwensi dari  sarana transportasi lintas Kabupaten/Propinsi yang tidak layak, walaupun jalan Kabupaten/kota saat ini sedang giat-giatnya dibenahi, tentunyanya pengaruh arus modal dari kabupaten/propinsi lain sangat mempengaruhi, namun kondisi jalan membuat ekonomi biaya tinggi menghambat pembangunan ekonomi, dan arus modal tersebut.

Apalagi dikaitkan dengan Pariwisata, yang kemungkinan menjadi sumber PAD alternatif dan potensial bagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bahwa wilayah Kabupaten/kota tersebut merupakan promadona pariwisata Propinsi Jambi yang diharapkan menjadi bagian dari Perencanaan Pariwisata Propinsi Jambi yang tangguh dan terintegrasi dengan Perencanaan Pariwisata Prop Jambi dan Pariwisata Propinsi tetangga, yang diharapkan sebagai penyumbang PAD bagi Provinasi jambi dan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dalam mengatasi sempitnya lahan budidaya yang bisa dieksploitasi baik untuk perkebunan, pertambangan dll, karena wilayah tersebut merupakan wilayah perlindungan bagi daerah bawah atau daerah pengembangan C bagi Propinsi Jambi, yang berfungsi sebagai kawasan lindung dalam RTRW Prop Jambi.
Memang disadari Kerinci dan Sungaipenuh sebagai daerah yang memiliki obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), yang didukung oleh kenyamanan dan kesejukan serta atraksi budaya, tidak akan berati apabila dukungan Accesable (transportasi) agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata, tidak terpenuhi dengan baik, serta didukung oleh Amenities (fasilitas) memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di DTW.
Sehingga semua pihak akan sependapat pembangunan dan perbaikan sarana transportasi terutama transportasi darat menjadi kebutuhan utama disamping kebutuhan utama lainnya dalam pengembangan wisata dan pembangunan ekonomi di kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh, kondisi ini hendaknya dimaknai dan diperhatikan bukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi aspirasi ini juga hendaknya di maknai dan ditindak lanjuti oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Jambi Daerah pemilihan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh
Sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) apa yang dikatakan Smith, 1988 (dalam Pitana, 2005) mengklasifikasikan berbagai barang dan jasa yang harus disediakan oleh DTW menjadi enam kelompok besar, yaitu: (1)Transportation, (2)Travel services, (3)Accommodation, (4)Food services, (5)Activities and attractions (recreation culture/entertainment), dan (6) Retail goods.
Jelas disini sarana transportasi merupakan kebutuhan utama, tentunya semua pihak yang memiliki kewenangan dan kebijakan hendaknya memahami kondi sarana Transportasi Darat dari dan ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh.
Sampai kapan kondisi penderitaan masyarakat Kerinci dan Kota Sungaipenuh ini terus berjalan, tentunya jawabanya, wait and see.

MUSIM PENERIMAAN CPNS

MUSIM PENERIMAAN CPNS

(Orang miskin dilarang jadi CPNS…………..???)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK)

Jika kita amati dari tahun ke tahun bahwa bulan September-november hampir setiap tahun merupakan sebuah musim untuk proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik oleh Pemerintah Kabupaten/Propinsi maupun oleh lembaga Pemerintah pusat yang dikelola melalui Kementerian masing-masing.

Dengan belajar dari beberapa pengalaman pahit masa lalu, bahwa Penerimaan CPNS terutama di daerah kecenderungan bermasalah baik dengan alokasi, jurusan, bahkan kecenderungan tinggi berpola KKNisme masih menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk sebuah proses penerimaan CPNS

Kondisi ini menciptkan penderitaan si miskin dan/atau orang tak mampu di Negara yang berdaulat ini semakin terasa, sebagaimana realita yang terjadi saat ini, seperti biaya pendidikan kecenderungan semakin tinggi, yang dimaknai bahwa “orang miskin dilarang pintar”, begitu juga dengan biaya kesehatan kecenderunan juga semakin tinggi, yang dimaknai “orang miskin dilarang sakit”, kondisi itu juga dilanjutkan dengan proses penerimaan CPNS yang kecenderungan semakin hari semakin nyata, bahwa untuk menjadi CPNS dan PNS harus dengan ber KKNria, hal ini dimaknai sebagai “orang miskin dilarang jadi Pegawai negeri Sipil”.

Sungguh ironis di negeri yang mendeklarasikan Suara rakyat adalah suara tuhan, bahwa rakyat untuk jadi pintar, jadi sehat dan menjadi PNS serta menjadi karyawan itu dijamin oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Bab XA UUD 1945, namun implementasi yang terjadi orang miskin memang susah dan tidak memiliki jaminan untuk bisa merubah nasib.

Apakah kondisi ini terus berjalan dan terus berjalan, sebagaimana peluang yang ada saat ini, bahwa hampir semua Departemen dan Pemerintah Daerah membuka peluang penerimaan CPNS yang secara implisit dimaknai membuka peluang KKNria, tentunya pelaku dan pemain masih tetap sebagaimana biasanya.

KKNisme dalam Penerimaan CPNS merupakan kondisi yang dianggap biasa oleh pejabat/pengelola, tetapi menjadi luar biasa bagi orang miskin atau orang tidak mampu secara financial, kerena peluang untuk menjadi PNS tertutup sudah, walaupun kemampuan intelektual mereka cukup bagus, dan kondisi menciptakan diskriminasi Hak hakiki manusia yang hidup di Indonesia, yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak diabaikan oleh Pemerintah secara informal.

Agar Hak tersebut dapat berjalan dan tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara, seyogyannya ada langkah startegis untuk mencegah terjadinya KKNria yang tentunya hanya memberi keuntungan sepihak, sekelompok orang/oknum dan sangat merugikan Negara, karena akan memberikan birokrasi / pengelola negara di kelilingi dan di jalankan oleh orang-orang yang belum memiliki kompetensi yang layak tentunya akan memberikan pengaruh pada proses pembangunan, karena tidak diikuti dengan keahlian yang sesuai dengan bidangnya atau menempatkan sesuatu bukan kepada yang ahlinya.

Penerimaan CPNS menjadi komoditas KKN dan kepentingan politik, termasuk kepentingan tim Sukses yang telah sukses, menjadi cermin dan kondisi nyata ditengah masyarakat, dan indikasi tersebut akan terus dan terus berjalan, apabila tidak ada upaya untuk mencegah dan menghentikan, yang tentunya sangat merugikan Negara dan masyarakat miskin, maka penulis menghimbau bagi Ormas, LSM, dan terutama aparat penegak hukum, mari kita pantau dan segera laporkan adanya tarif atau bentuk lain dalam ber KKNria untuk penerimaan CPNS..

Dan kita semua tahu bahwa modus KKNisme ini jelas untuk pembuktian melalui bukti kejadian sangat sulit, namun kita bisa melihat melalui pembuktian terbalik, dengan melihat siapa yang diterima atau tidak diterima sebagai CPNS sebagai langkah awal.

Selama ini kita berharap adanya pemantauan dari pihak legeslatif, namun penulis rasa harapan itu terlalu tinggi, bahkan cenderung sebuah harapan yang sia-sia, namun harapan itu tidak menutup kemungkinan akan muncul dari para tokoh legeslatif yang masih memiliki hati nurani untuk berpikir untuk rakyat, bersama-sama dengan LSM dan Ormos, untuk memantau Penerimaan CPNS tahun 2010 (syamsul_12@yahoo.co.id)

KLAIM DUKUNGAN DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

KLAIM DUKUNGAN

DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist)

Drs. Zulhelmi dan Ir Novizon, ME

(????) dengan Drs. Besmi Elfian Anas

Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2010, oleh Gubernur Jambi Drs. Hasan Basri Agus (HBA) telah melantik Ir. Akmal Thaib, MM menjadi  Pejabat Wali Kota Sungaipenuh sebagai Pejabat walikota yang ke III, menggantikan Pejabat Wali Kota ke II Drs Hasvia, MTP

Drs. Ahmadi Zubir, MM dengan (??)

AJB dan Adrinal Salim

Drs. Hasvia Hasyimi, MTP + (????)

Dengan pelantikan ini, maka peta politik menjelang Pilwako tanggal 11 Desember 2010, terjadi perubahan, yaitu Drs Hasvia, MTP sebagai bacawako dari PAN tidak berstatus incumbent, tentunya warna yang sudah diwarnakan selama menjabat sebagai pejabat Walikota ke II, pegganti Drs. H. Masril Muhammad, MM, yang sekaligus sebagai bacawako dengan melakukan sosialisasi dan pencitraan diri terkesan stagnan dan mungkin akan membuat pencitraan non kelembagaan.

Dari Pemantuan sampai saat ini, indikasi pada Pilwako tanggal 11 Desember 2010 nanti, akan muncul sedikitnya 6 pasangan cawako, adalah 5 pasangan melalui jalur perahu Partai Politik yaitu Prof Asyfari Jaya Bakri (AJB) dari Golkar, berpasangan dengan Ardinal Salim (ketua PKS Kota Sungaipenuh); Drs Hasvia, MTP yang diusung oleh parahu PAN, sampai saat ini belum  dan masih mencari pasangan, kemungkinan Politisi atau birokrat; Drs Ahmadi Zubir, MM yang sampai saat ini belum mendapatkan dan sedang mencari pasangan; pasangan Daniel Miftah dengan Yos Adrino;  Pasangan Ir. Zubir Muchtar dan Syafriadi, SH dan satu pasangan jalur ”Perahu Rakyat” atau jalur Independen yaitu Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME

Dalam pencarian pasangan pendamping untuk maju sebagai cawako Sungaipenuh, telah muncul calon yang menawarkan menjadi calon wakil walikota yaitu Drs. Besmi Elfian Anas, yang dikenal dengan nama akrab ”Uteaih bes” seorang tokoh senior kota Sungaipenuh di Jambi yang berasal dari Wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh dan mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Sungaipenuh khususnya masyarakat adat lima luhah Sungaipenuh dan adat Dusun Baru 75%, sebuah modal yang cukup pantastik, tentunya peluang untuk mendamping calon walikota dari luar kecamatan Sungaipenuh yang akan dilirik.

Mengklaim dan mengaku mendapat dukungan dari masyarakat sesuatu hal yang menjadi trend dalam meningkatkan pencitraan diri, seperti pasangan Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME , mengklaim dan sudah dideklarasi didukungan oleh masyarakat adat Depati Payung Pondok Tinggi, masyarakat Adat Kumun Debai dan Masyarakat Adat Hamparan Rawang bersama Masyarakat Adat Dusun Baru, jika kenyataan klaim ini benar maka, dukungan ini sebuah dukungan yang memilki peluang yang sangat besar untuk membuat Pilwako Sungaipenh menjadi 1 putaran, karena secara matematis telah didukung lebih dari 30% pemilih kota Sungaipenuh

Sementara  Drs Hasvia MTP yang saat ini kebinggungan untuk mendapatkan pendamping, karena PAN mengharapkan didampingi oleh Internal Partai, sehingga kalkulasi dukungan sampai saat ini baru kelihatan dimiliki bersama dengan Drs. Besmi Elfian Anas (Uteih bes) yang berasal dari masyarakat Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh, dan Dusun baru

Seterusnya pasangan Asyfari Jaya Bakri (AJB)  dan Adrinal Salim, mengkalim didukung oleh masyarakat Kecamatan Tanah Kampung dan militansi anggota PKS Kota Sungaipenuh, dan Drs. Ahmadi Zubir, MM kemungkinan akan berpasangan dengan     tokoh hamparan Rawang, mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dan sebagaian masyarakat adat Hamparan Rawang.

Peta Politik sebagaimana digambarkan diatas, akan tetap dinamis dan berubah, perubahan tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan pasangan, namun tergantung bagaimana sang pasangan mengelola dan memanegemen potensi-potensi positif dan negatif tersebut untuk dapat memberi nilai positif bagi pasangan calon agar meraih kemenangan dalam Pilwako nantinya

Diakui dan dimaklumi, bahwa salah satu keuntungan yang telah dimanfaatkan selama ini adalah Drs Hasvia MTP sebagai bacawako dari PAN mendapat manfaat dan keuntungan dalam pencitraan diri selama menjabat pejabat walikota, namun apakah pencitraan tersebut akan tetap bertahan setelah tidak menjabat, tergantung bagaimana mengelola citra yang dibentuk selama ini, kecenderungan meningkat atau menurun, karena dari perkembangan terakhir, keinginan Drs Hasvia MTP untuk berdampingan dengan salah satu kader PAN yaitu Depati Satmarlendan Ketua DPRD kota Sungaipenuh belum berhasil, karena Satmarlendan belum siap, tentunya membuat nilai-nilai yang telah diperoleh Drs. Hasvia, MTP akan berubah.

Penentuan pasangan secara dadakan dan tidak terencana, akan memberi pengaruh ketidaksamaan persepsi pasangan, yang akan memberikan pengaruh negatif dalam proses Pilwako, karena penentuan pasangan adalah salah satu indikator utama untuk menaikan nilai-nilai tambah yang akan disumbangkan oleh sang calon wakil,  baik sumbangan masa pemilih, pemikiran dan financial.

Kemunculan Drs. Besmi Elfian Anas sebagai bakal calon wakil wali kota Sungaipenuh dari wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh, sebuah fenomena menarik dan mengklaim didukung lebih 75% dari masyarakat, dan kemunculan beliau cukup membuat resah para bacawako yang berasal dari Kecamatan Sungaipenuh, terutama yang berbasis di Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh

“GOLPUT (GOLONGAN PUTIH)”

DALAM PIL”GUB”KADA JAMBI TAHUN 2010

(Dana kampanye berbanding lurus dengan perolehan suara)

By Syamsul Bahri, Conservationis Jambi, Pengamat dan Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id

Pemilihan Gubernur Jambi telah dilaksanakan secara Luber pada tanggal 19 Juni 2010, dengan hasil yang mungkin tidak mengalami perbahan yang signifikan adalahberkisar untuk  pasangan No. 1 (ZA-Ami) 19,90%  , pasangan No 2 (HBA-Fachrori) 40,58%, Pasangan No.3 (MM-Hich) 25,68% dan pasangan No 4 (Safrial-ASN) 13,84 %, dan jika diurut berdasarkan tingkat perolehan suara pasangan urut No 2 (HBA-Fachrori) menjadi peraih suara terbanyak 40,58%,  Pasangan No urut 3. (MM-Hich) 25,68%, peraih suara urutan 2, dan dilanjutkan oleh Nomor urut 1 dan 4, masing-masing (ZA-Ami) 19,90% , (Safrial-ASN) 13,84 %,

Apabila tidak ada persoalan yang menyangkut prinsip, maka Pasangan cagub dan cawagub peraih suara terbanyak di pilgub Jambi 19 Juni lalu, HBA-Fachori Umar, direncanakan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur  Jambi 3 Agustus mendatang, yang sekaligus berakhirnya masa jabatan gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang sudah memimpin Jambi dua periode.

Jika kita perhatikan tingkat perolehan suara dari suara yang syah adalah  1.483.504,0 , dan dana kampanye secara keseluruhan dari 4 pasangan Calon Gubenrnur adalah Rp   10.407.500.000  selama 2 minggu, pada Pilkada Jambi tanggal 19 Juni 2010 terlihat korelasi berbading lurus antara besarnya dana kampanye dengan tingkat perolehan suara, yang dirinci berdasarkan besar dana Kampanyae dan perolehan suara terbanyak HBA-Fahrori dengan dana Kampanye Rp 4.500.000.000,-(43,2%), perolehan suara    606.820,0 (40,38%), pasangan Nomur urut 3 menjadi pemenang ke 2 adalah MM-Hick dengan dana Kampanye Rp 3.003.000.000,-(28,9%), perolehan suara 385.220,0 (26,7%), pasangan Nomur urut 1 menjadi pemenang ke 3 adalah ZA-Ami dengan dana Kampanye Rp 1.929.000.000,-(18,5%), perolehan suara 286.912,-(19,0%), pasangan Nomur urut 4 menjadi pemenang ke 4 adalah SAS dengan dana Kampanye Rp 975.500.000,-(9,4%), perolehan suara 204.552,0.-(13,7%)

Data tersebut menggambarkan sebuah hukum kekekalan energi politik, bahwa input dan out hampir sama, dan realitas tersebut telah membuktikan, walaupun variabel lain, lamanya sosialisasi, dukungan partai dan tokoh partai cukup memberikan pengaruh signifikan dalam meraih suara, baik dibasis maupun mencari suara di basis lawan maupun basis netral.

Didalam kesuksesan pelaksanaan Pilkada Jambi (Insya Allah) yang mungkin akan menjadi Pilkada teladan di Indonesia, namun terdapat pernik-pernik yang mengganjal, sesuai data sementara adalah rendahnya tingak partisipasi masyarakat pemilih yaitu 68,31 yang membuat peningkatan pemilih GOLPUT  meningkatnya menjadi 31,69%, apakah data ini merupakan indikator “Kesadaran Politik Masyarakat Jambi Kurang”,

Jika kita coba lihat tingkat partisipasi sementara di tingkat Kabupaten/Kota, berkisar diatas 60%, dengan tingkat Partisipasi tertinggi adalah Kerinci (Kabupaten Kerinci-Kota Sungai penuh) yaitu 83,4%, dari DPT sebanyak 257.124 dan suara masuk adalah 224.664 (suara syah dan tidak syah), dan golput 32.460,- (12,6%), seterusnya adalah Sarolangun yaitu 77,89% dari DPT sebanyak 174.508,- dan suara masuk adalah 135.925 (suara syah dan tidak syah), dan golput 38.583,- (22,1%).

Selanjutnya tingkat partisipasi terendah adalah Kota Madya Jambi 62,15% dari DPT sebanyak              402.307,- dan suara masuk adalah   250.043 (suara syah dan tidak syah), dan golput 152.264,- (37,8%), Kota Madya Jambi sebagai barometer Politik di Propinsi Jambi, yang terdiri dari multi etnis dan memiliki kecenderungan sebagai pemlilih berbasis rasional dan Intelektual.

Bahwa munculnya golongan putih  (Golput) dalam setiap Pemilu baik Pileg, Pilkada, maupun Pilpres tidak mungkin untuk dihindari, dan memang itu sebuah pilihan, dilatar belakang menurut beberapa pengamat adalah instrumen pemilu dan pilkada, yakni antara lain (1). figur kandidat yang ditetapkan dengan parameter profesional, moral, dan nilai jual di tengah masyarakat, ternyata calon yang muncul dinilai masyarakat tidak aspiratif dan tidak kapabel, (2) unsur nepotisme dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh. (3) faktor yang juga paling dominan yang menjadi penyebab golput adalah sikap nepotisme pihak-pihak tertentu dalam menetapkan calon, sedangkan dalam kondisi riil bertentangan dengan keinginan masyarakat secara umum hal itu akan memengaruhi orang untuk tidak memilih alias memilih untuk golput,” walaupun pilihan tersebut tidak mendukung upaya demokrasi, munculnya golput bukan hanya disebabkan oleh sebuah pilihan, melainkan disebabkan belum sempurnanya pelayanan KPUD dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warga negara yang akan menyalurkan hak politiknya seperti kisruh DPT dimaknai sebagai kesalahan administrasi, pada hal keselahan ini menyebabkan hak politik seseorang hilang, pada hal legalitas akurat DPT bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis, kesalahan itu diawali dengan kekacauan administrasi kependudukan, kisruh DPT merupakan akibat dari sistim kependudukan yang belum mantap.

Secara umum, gulput itu muncul disebabkan oleh (1) Memang Pilihan, karena figur kondidat yang tidak dipercayai, unsur nepotisme dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh, dll, dan (2) Sistim Managemen Pelayanan dan informasi Publik yang meliputi hak dan tanggung jawab pemilih yang belum dilakukan oleh KPUD secara optimal.

Kalau kita amati data Golput dalam Pilleg di Indonesia, semakin hari semakin besar tahun 2009, merupakan golput yang tertinggi, yang mencapai 30% dan yang terkecil adalah tahun 1971 mencapai 6,67%

Begitu juga dengan Pil”bup”kada dan Pil”wako”kada di Propinsi Jambi, seperti Merangin mencapai 27%, Bungo 16%, Tanjabtim 18%, Sarolangun 17%, Batanghari 27% dan Kerinci 30%

Ada hal yang sangat menarik dalam Pilkada Jambi tanggal 19 Juni 2010, yang sedikit berbeda di Pilkada Propinsi lain, adalah Pasangan yang diusung oleh Partai besar seperti HBA-Fachrori, secara total foot ball didukung oleh tokoh partai besar dalam melakukan kampanye seperrti Dewan pembina Partai PD, Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum, dll, sedangkan tokoh Golkar Abu Rizal bakri, Akbar Tanjung, dll, dan Pasangan MM-Hick, disamping Zulkifli Nurdin dan ratui Munawaroh, didukung juga oleh tokoh Nasional Amin Rais, dukungan tersebut adalah untuk memecahkan suara dikantong dan yang berbasis tradisional yang besar di Propinsi Jambi dan itu berhasil

Keputusan Politik ini merupakan keputusan untuk kemenangan masyarakat Jambi secara keseluruhan, terlepas Pasangan HBA-Fachrori kalah di Kerinci, semaunya menjadi bagian dari sebuah demokrasi yang tentunya menjadi bagian dari Pemerintah HBA-Fachrori yang tidak bisa ditelantar dan ditinggalkan, karena secara kekerabatan mereka ada di semua lini dalam masyarakat Jambi dan memiliki profesionaluisme dan Intelektualisme yang mumpuni, sekaligus membuktikan bahwa HBA-Fachori bukan sebagai tokoh ABK..

Sehingga untuk Pemlihan Kepala Daerah seperti Bupati dan wali kota yang akan berlangsung pada tahun 2010-2011 di Propinsi Jambi, diharapkan dalam meminimalkan “Golput” KPUD bisa berbuat antara lain (1) melalui mekanisme Politik yaitu penentuan calon dengan parameter ketokohan, profesional, moral, rekam jejak sang calon dan nilai jual di tengah masyarakat, hindari Nepotisme, transaksi financial politik; (2) melalui peningkatan managemen pelayanan dan penyebaran informasi publik kepada masyarakat, menyangkut hak dan tanggung jawab pemilih, keakuratan data dan informasi.

Kita sama mengetahui bahwa di Propinsi Jambi akan berlangsung Pemlihan Bupati/Walikota sebagai basis otonomi daerah yang akan bertindak sebagai penentu kebijakan pembangunan di daerah, tentunya harus melalui proses yang betul-betul berfikir kepada kepentingan rakyat, maka sedini mungkin KPUD meningkatkan management pelayanan dan penyebaran Publik tersebut, untuk menciptakan dan melahirkan Pemimpin rakyat yang menjadi pilihan rakyat, dan Partai Politi sebagai pihak penentu pasangan calon hendaknya betul-betul menyeleksi calon tidak hanya melihat dari aspek financial belaka, namun lebih berorientasi pada aspek mementukan nilai ketokohan yang layak untuk menjadi pemimpin di daerah, tentunya melalui seleksi alam, nilai ketokohan tidak bisa  hanya mengandalkan financial dan dukungan pejabat, namun nilai ketokohan lebih bersimbiosis dengan waktu yang relatif lama secara alami di tengah masyarakat, disamping melalui jalur Individu atau Independent.

PERSPEKTIF PEMIMPIN PROP JAMBI DI PEMILUKADA TAHUN 2010

Oleh Syamsul Bahri, SE
Conservationis di TNBD, Pengajar STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id

Tulisan ini terinspirasi dari pembicaraan Prof. Dr.  Firman Tan, SE. MEc. DEA. ING  pada saat pertemuan Himpunan Keluarga Kerinci (HKK) se Indonesia tanggal 5 Juni 2010, malam di Hotel Golden Harvest Hotel – Jambi



Di era pasar bebas dan perubahan iklim saat ini, pertarungan ekonomi di selat malaka akan secara bertahap berubah dengan akan dibangunnya terusan Kra atau terusan Thai (tanah genting Kra) yang akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur). Kita tahu Asia Timur saat ini semakin hari semakin menjadi pusat ekonomi dunia, seiring dengan semakin turunnya pengaruh AS sebagai negara adidaya (terutama akibat krisis akhir-akhir ini).

Terusan Kra atau terusan Thai adalah sebuah pembangunan terusan yang akan melewati Thailand selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut, seperti Terusan Panama dan Terusan Suez. Kemungkinan besarnya pemerintah Thailand akan membuka Terusan Kra pada 2011 mendatang. Thailand menganggarkan dana 21, 2 milyar Dollar AS untuk pengerukan Terusan Kra tersebut, karena akan memperpendek jalur transportasi di asia timur, terutama ke dan dari Cina, serta adanya pengaruh negatif seperti perompak, terorisme di semanjung Malaya

Pembangunan Terusan Thai ini, akan memberikan keuntungan secara ekononomi bagi Pulau Sumatera, karena arus barang akan melalui pulau sumatera yaitu pelabuhan Sabang di aceh yang akan menjadi pelabuhan bebas Interbnasional menggantikan posisi Singapura, dan pengaruh tersebut akan membawa nilai positif bagi Propinsi Jambi yang berada di Wilayah Timur Pulau Sumatera bersama dengan Riau.

Kondisi ini akan diperkuat lagi pembangunan Jembatan selat Sunda, tentunya akan memberi pengaruh positif bagi Prop Jambi sevara multiflier efect, karena aktivitas pusat ekonomi secara bertahap akan berada di Prop Lampung,

Nilai positif dan potensi positif tersebut, tentunya akan dapat diraih dan direbut untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Propinsi Jambi sebagai daerah potensial pertanian, pertambangan, perkebunan dll, dengan kepemimpin yang bisa memahami dan memiliki naluri enterpreneurship dan inovasi yang handal dan diserta naluri bisnis untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan didukung oleh memiliki jaringan di senayan dan Internasional, dan upaya tersebut harus dimulai saat ini.


Kondisi saat ini musim Kampanye Pemilu Kada Propinsi Jambi, dan akan dilanjutkan pencoblosan pada tanggal 19 Juni 2010, dengan 4 pasangan calon Gubernur yaitu pasangan No urut (1) ZA-Ami, urut (2) HBU-Fachrori, urut (3) MM-Hich dan urutan (4) Safrial-ASN, yang telah menyampaikan visi dan misi dan janji politik ke masyarakat baik melalui jalur kampanye langsung maupun melalui dialog di media televisi

Namun dalam kampanye tersebut, terlalu miskin visi dan misi di jiwai oleh kondisi global dan pasar bebas, yang tentunya belum link dengan para cagub dan vawagub, termasuk isu lingkungan.

Sehingga perspektif pemimpin yang diharapkan untuk bisa menjadi manajer sebuah perusahaan yang bernama ”Propinsi Jambi”, dengan pemilik aset adalah rakyat Jambi, yang sesungguhnya aset yang kaya tersebut sudah bisa mambahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Jambi selama ini

Tentunya perspektif pemimpin yang akan bisa membaca, berinovasi, berenterprenuer untuk mengoptimalkan nilai – nilai ekonomi aset rakyat Jambi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pasangan pemimpin yang memiliki naluri enterprenuership, anti KKN, tidak menjadikan Prop Jambi sebagai bidang usaha pribadi, berani dan bertanggung jawab dalam bertindak, berinovasi, memiliki jaringan nasional terutama di senayan – Jakarta dan Internasional

Sebagai pasangan Pemimpin Jambi yang akan datang harus dapat mengantarkan Propinsi Jambi untuk membangun, menata dan mensejahterakan masyarakat secara adil, aman, tentram dan semua pemeluk agama dapat hidup berdampingan, serta dapat mengantarkan Propinsi Jambi menuju “Propinsi terdepan dalam ekonomi di Indonesia” dalam tatanan dunia global dan masyarakat global

Jika kita lihat profile pasangan cagub Jambi tahun 2010, jika kita pilah-pilah pasangan HBA-Fachrori adalah pasangan berlatar belakang murni ”Birokrat”, pasangan MM-Hich murni ”Birokrat”, pasangan ZA-AMI berlatar belakang ”pengusaha” dan mantan ”politisi Senayan” dan pasangan Safrial-ASN berlatar belakang akademisi.

Sehingga dari data dan kebutuhan pemimpin Jambi di era pasar bebas dan globalisasi sekarang ini , dilihat dari profile pasangan, tentunya pemilih Sangat memahami siapa yang akan dipilih dengan melihat kebutuhan pimpinan masa yang akan datang, dan (”kebenaran dan pembenaran” yang ngak mungkin bersatu”) akan menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab masyarakat Jambi untuk menentukan arah Prop Jambi, tentunya arah yang positif dan membawa kemajauan secara ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi agenda utama dari Pemerintah Indonesia saat ini dalam percaturan politik lingkungan dunia.

Dengan harapan, pemilukada ini dapat berjalan damai dan masyarakat Jambi dapat memilih pemimpin yang dibutuhkan dan diidamkan untuk mewujudakan Jambi yang lebih maju dan lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan.

Jauhkan upaya – upaya kotor untuk memenangkan Pilkada ini, karena akan sangat menodai demokrasi dan menghiananti masyarakat Jambi, yang sangat mengidamkan Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan pemimpin yang mensejahterakan keluarga, kerabatnya dan mempertahankan dynasti.

PIL”GUB”KADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Pil”gub”kada Jambi tanggal 19 Juni 2010 secara bertahap telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan ditandai telah ditetapkan calon tetap pasangan Calon Gubenrnur Jambi periode 2010-2015, yaitu sesuai no urut adalah ZA-Ami Nomor 1, HBA-Fachrori Nomor 2, MM-Hich nomor 3 dan Sf-ASN Nomor 4, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses Pil”gub”kada Jambi, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan cagub berprinsip bahwa Pil”gub”kada adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa Pil”gub”kada. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesumngguhnya PIL’gub”kada memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan Cagub untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang Pil”gub”kada, jangan lagi memandang Pil”gub”kada sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa Pil”gub”kada sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui Pil”gub”kada.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diemabnkan oleh pasangan cagub tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berate, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, sebanyak 4 pasangan calon gubenrnur Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan Cagub yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui Pil”gub”kada  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di bberepa Propinsi di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses Pil”gub”kada aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam Pil”gub”kada, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan Pil”gub”kada dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan Cagub yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).

Bencana: Antara Mimpi Dan Realiti Kerinci

Menjelang pemilihan letak ibu kota Kabupaten Kerinci, berbagai wacana digulirkan. Namun disebalik maraknya perbincangan tersebut isu tentang kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masih lagi dalam perdebatan yang belum menemukan titik klimaksnya. Hal seperi ini tentunya bukanlah satu perdebatan yang mudah untuk diselesaikan. Akan tetapi Adam Smith pada abad ke 17 telah lebih dahu membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam karyanya The Wealth Of The Nation, bahwa semua aktor pemerintah memiliki motivasi yang sama ingin berbuat baik bagi negara dan masyarakat.

Namun apa jadinya ketika harapan itu jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat? Sedihnya, ketika figur seorang pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat tidak dapat memenuhi keinginan rakyat, kekecewaan pun lahir ditengah-tegah harapan perubahan. Begitulah paling tidak yang terjadi di Kabupaten Kerinci, dinamika perubahan yang diharapkan meredup seketika dalam kesedihan dan bencana kekecewaan.

Paling tidak ada tiga alasan. Pertama,bencana ini dilatarbelakangi oleh belum tumbuhnya Good will atau keinginan yang baik dari seorang pemimpin untuk melakukan perubahan. Masyarakat mengharapakan pemimpin yang dipilih memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup mereka dan membenahi sumber-sumber pendapatan rakyat dan pendapatan pemerintah. Namun, dalam kenyataanya antara nilai harapan dan kenyataan masih jauh dimata rakyat ini menyebabkan terabainya amanah yang diberikan rakyat kepada sang pemimpin. Hal ini dapat menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam, rasa kecewa tersebut pada akhirnya dapat mendorong penentangan oleh rakyat kepada pemerintah yang berkuasa.

Kedua, bencana tersebut dikarenakan tidak terimplementasinya janji politik seorang pemimpin yang dipilih. Janji yang dokoar-koarkan oleh seorang kandidat ketika mencalonkan diri menjadi pemimpin secara tidak langsung telah menjadi kontrak politik antara pemimpin dan rakyat. Idealnya janji politik mustilah diupayakan sepenuh hati untuk dapat dipenuhi. Namun sayangnya seorang pemimpin yang dipilih tidak memiliki langkah strategis untuk memenuhi janjinya. Malah yang terjadi adalah kongkalikong politik antar elit politik yang berkuasa di Kerinci.

Hal ini disebabkan oleh tidak adanya komitmen elit untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin masyarakat, yang pada akhirnya hanya menciptakan mimpi palsu. Tegasnya janji politik hanya bersifat sementara seringkali, mereka yang berambisi untuk jadi pemimpin bukan terdorong oleh niat untuk memajukan suatu daerah tetapi lebih berorentasikan tahta dan mengamankan posisi pribadi dengan menumpuk harta benda yang melimpah.

Mimpi Tanpa Realiti

Tidak terwujudnya realitas dan mimpi-mimpi yang telah dibangun oleh kepala daerah ketika menjadi calon dalam pilkada, sangat berhubungan dengan gambaran realitas di atas. Bila merujuk pada banyak sumber tertulis, janji-janji dan mimpi-mimpi palsu yang dibangun oleh para calon kepala daerah sebelum dan pasca pemilihan sangat erat kaintannya dengan “tidak berkapabilitinya” pemimpin yang menang.

Ketiga, bencana tersebut juga sangat mungkin terjadi karena  Crisis Of Leadership (krisis kepemimpinan). Krisis kepemimpinan yang berkait dengan krisis legitimasi yang ditandai dengan government malfunction (kegagalan pemerintah). Kedua proses ini menurut Weber dalam bukunya theory of economic and social organisation (1947), diliputi “pemimpin” yang semakin dibelenggu oleh dikotomi ketidak yakinan, krisis visi yang radikal: dimana sektor karisma seorang pemimpin tidak mampu menawarkan sebuah solusi dari krisis tersebut.

Sementara, itu pemimpin hanya berperan sekadar atau sebatas legalitas sebagai pemimpin yang hanya duduk dalam jabatan pemerintah. Dalam jangka panjang kondisi yang seperti ini akan menimbulkan sikap skeptis rakyat terhadap pemimpin, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan perkembangan daerah.  

Musti Berbenah Diri

Maka tampak jelas, bahwa selama periode kepimpinan kepala daerah yang sekarang tidak memperlihatkan satu perubahan yang nyata untuk masyarakat, ini lebih dikarenakan oleh lemahnya pola berfikir, bertindak dan berprilaku sebagai Civil Cervant yang memiliki fungsi sebagai pelayan masyarakat.

Hal seperti ini musti lah dirubah oleh kepala daerah Kerinci untuk menghindari ketidak percayaan masyarakat terhadap pemimpin. Jika sikap ketidak percayaan muncul dikalangan masyarakat ini akan menyebabkan melemahya pemerintahan lokal dan nilai-nilai politik.

Karenanya, yang diperlukan oleh pemerintah Kerinci saat ini, tidak lain adalah berbenah diri dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang sedia ada. Tanpa memanfaatkan sumber daya manusia ini, Kerinci akan selalu menjadi daerah yang tertingal dan dianggap sepele oleh daerah lain yang semakin menunjukan perkembang. Apa jadinya, bila maysarakat Kerinci hanya dininabobokkan dengan mimpi, pada hakikatnya pemimpin yang diharapkan masih jauh dari harapan?

Dori Efendi (Mahasiswa S-2 Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia, Sekretaris Umum Persatuan Pelajar Indonesia Se-Malaysia dan Ketua Departemen Hubugan Luar-Negeri Ikatan Mahsiswa Jambi Malaysia)

PENENTUAN IBU KOTA KABUPATEN KERINCI YANG DILEMATIS

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationis, Dosen STIE SAK Kerinci)

syamsul_12@yahoo.co.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungaipenuh  di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci melahirkan sebuah kota yang bernama Kota Sungaipenuh, sampai saat ini sudah berumur hampir 2 tahun, namun membawa dilema dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten Kerinci..

Proposal Pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan Kota Sungaipenuh, sesungguhnya merupakan 1 paket dengan penentuan Ibukota Kabupaten Kerinci, jika tidak dilengkapi dengan ibu kota Kabupaten Kerinci, tentunya usulan Pemeklaran ini dianggap tidak lengkap.

Faktanya sampai hari ini, penentuan ibu kota Kabupaten Kerinci belum bisa diselesaikan, walaupun dalam proposal pemekaran tersebut jelas bahwa usulan Ibukota Kabupaten adalah Renah Pemetik, yang notabene adalah merupakan kawasan hutan negara yang berstatus Hutan Produksi dengan Pola Partisipasi Masyarakat (HP3M), tentunya jika dijadikan ibu kota Kabupaten, harus diproses pelepasannya melalui Kementerian Kehutanan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perdebatan untuk menentukan Ibu Kota Kabupaten mengalami proses yang sangat dilematis, sehingga polemik kepentingan muncul dengan berbagai keinginan seperti,  Hoesni Hasan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Kerinci (LKAK) menginginkan Lempur Kecamatan Gunung Raya dan siap menyerahkan tanah seluas 800 ha (Jambi info 2- Januari 2010), Warga Siulak (Jambi independent tanggal 12 mei 2010) menginginkan Siulak menjadi Ibu kota, yang ditindak lanjuti oleh eksekutif dalam bentuk usulan Ranperda yang telah ditolak oleh DPRD Kerinci, begitu juga dengan keinginanwarga Semurup

Sangat menyedihkan dalam beberapa bulan terakhir, telah banyak statement mengenai penentuan lokasi ibukota Kabupaten Kerinci, polemik dan tarik-menarik mengenai lokasi ibukota seperti menjadi berkepanjangan. Karena semua menghendaki ibukota kabupaten terletak di daerahnya (kecamatan tertentu). Namun perlu diingat bahwa penentuan lokasi ibukota tidak dapat dilakukan berdasarkan instuisi semata, karena akan berdampak terhadap masa depan Kerinci kedepan karena ketidaktahuan kita. Dalam kondisi seperti menuntut kita (semua masyarakat kerinci) agar berpikir rasionalis, holistik dan komprehensif yang merupakan jalan terbaik bagi masa depan Kerinci kelak.

Dari beberapa lokasi yang diinginkan, atas keinginan kelompok warga, sejujurnya belum memenuhi aspek dapat memberikan pelayanan publik yang optimal, karena faktor kedekatan aksisiblitas dan nilai strategis tidak menjadi acuan dalam menyampaikan keinginan.

Dilematis memang dilematis, karena Kerinci dibelah oleh Kota Sungaipenuh, sehingga nilai kadilan secara aksesiblitas pelayanan publik yang berkeadilan sangat sulit ditemukan, namun hendakanya dalam menentukan ibukota Kabupaten Kerinci, disamping aksisiblitas juga memperhatikan aspek keadilan ekonomi, keseimbangan Politik dan memperhatikan aspek sejarah, maka keadilan ekonomi, jika wilayah Kerinci bagian mudik, ada atau tidak ibu kota Kabupaten di wilayah tersebut, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi akan tetap berkembang, karena dipengaruhi oleh pengelolaan potensi ekonomi di daerah Kecamatan Kayu Aro dan Gunung Tujuh serta Gunung Kerinci dan Air Hangat, sehingga persoalan pertumbuhan ekonomi sedikit bisa diabaikan untuk menempatkan ibu kota di Wilayah Kerinci mudik, namun dengan pemilihan Ibu kota Kabupaten di wilayah hilir terutatama di Sanggaran Agung atau tanah cuguk, akan terwujud sebuah keadilan ekonomi antara mudik dan hilir serta akan munuju  kesimbangan politik antara mudik dan hilir yang saat ini sangat tidak seimbang, serta memunihi aspek hystorical, disamping aspek aksisbilitas untuk pelayanan publik juga sedikit terpenuhi.

Tentunya sebuah keihlasan dari masyarakat Kerinci bagian mudik untuk legowo memberikan Ibu kota Kabupaten Kerinci kepada Kerinci hilir, karena jika dilema ini terus berjalan dan berkepanjangan sampai 5 tahun dan ingat bahwa umur Kota Sungaipenuh sudah mencapai 2 tahun, sehingga batas waktu untuk Kabupaten segera meninggalkan kota Sungaipenuh tinggal 3 tahun lagi, tentunya proses pembangunan sarana dan prasarana Ibu Kota Kabupaten harus diawali dengan penentuan Ibu Kota Kabupaten, dan beban ini menjadi tanggung jawab besar di pundak pasangan Murasman dan Rahman serta DPRD Kabupaten.

Sehingga point penting dalam menentukan ibu kota Kabupaten Kerinci disamping aksesiblitas pelayanan publik, harapan utama lebih melihat keadilan ekonomi dan keadilan politik masa yang akan datang serta aspek hystorical menjadi faktor penentu, disamping tidak mengabaikan kajian fisik dan tehnis untuk sebuah ibu kota Kabupaten.

Karena Pembentukan daerah dan atau pemekaran wilayah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya ”kesejahteraan masyarakat” dengan ”percepatan pembangunan daerah” yang berkesinambungan serta pengelolaan potensi-potensi daerah yang lebih efektif dan efisien.

Untuk berbagai teori secara akademis dalam penentuan Ibu kota Kabupaten Kerinci memang agak sulit untuk diterapkan dengan posisi bentang alam yang terbelah oleh Kota Sungaipenuh, namun keadilan dalam ekonomi dan keseimbangan dalam politik serta nilai sejarah dapat menjadi acuan dalam penentuan Ibu Kota Kabupaten.