MENEROPONG KEPEMIMPINAN PROPINSI JAMBI SAMPAI TAHUN 2009

MENEROPONG KEPEMIMPINAN PROPINSI JAMBI
SAMPAI TAHUN 2009
Dari Indikator Indek Nilai Tukar Petani (NTP)
By Syamsul Bahri, SE Pemerhati Lingkungan, Conservationist, Dosen STIE-Sak Kerinci, syamsul_12@yahoo.co.id

Propinsi Jambi secara resmi menjadi Propinsi tahun 1958 berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958 tanggal 25 juni 1958, terletak antara 0º 45¹ 2º 45¹ LS dan 101º 0¹ - 104º 55 BT, ditengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan luas 53.435.72 Km², yang terdiri dari 98,82% daratan, 0,82% lautan dan 0,36% wilayah garis pantai, dalam artian sudah mengelola daerah sendiri selama ±51 tahun.

Dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik pertamabangan, perkebunan, kehutanan, pertanian dll, serta merupakan sebuah Propinsi di Pulau Sumatera yang kaya dan memiliki sumber Pendapatan Asli daerah yang memadai, bahkan merupakan salah satu Propinsi yang memiliki letak yang strategis kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT).

Hal itu seyogyannya membawa sebuah konsekwensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jambi dengan komposisi Penduduk berdasarkan Pekerjaan, didominiasi oleh Petani sebanyak 76,2%, Perdagangan sebanyak 13,1 % dan Jasa kemasyarakatan sebanyak 10,8%, menuju sebuah kesejahteraan yang menjadi cita-cita negara dalam proses pembangunan, yang dimulai dari sebuah proses demokrasi politik, baik demokrasi Pemilihan Pimpinan Daerah era orde baru maupun pola Pilkada era Reformasi, dengan tujuan utama adalam mewjudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Dari data tersebut diatas, dengan melihat komposisi kewilayahan, jelas penduduk Jambi masih didominasi dengan sumber mata pencaharian Penduduk adalah petani dari kelompok holtikultura, pangan, perkebunan Rakyat, perikanan, peternakan, dalam artian kegiatan pertanian merupakan sumber penghidupan utama masyarakat Jambi.

Petani sebagai penduduk dominan, diwilayah yang kaya akan sumber kehidupan pertanian, setelah membaca kompas tanggal 5 oktober 2009, dengan judul ” Tingkat Kesejahteraan Petani di Jambi Terbawah” di web http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/05/03595030/Tingkat-Kesejahteraan-Petani-di-Jambi-terendah,

Dengan membaca berita tersebut sungguh sangat terkejut dan ironis bahwa, Indek Nilai Tukar Petani (NTP) di Jambi terbawah selama 10 bulan ini (sampai Agustus 2009), merupakan terendah secara nasional bersama dengan Propinsi Papua Barat, bahkan, Jambi beberapa kali menjadi provinsi yang memiliki NTP terendah secara nasional, yang membuat pertanyaan muncul dalam benak, data yang disampaikan itu objektif atau subjektif, apakah benar ? atau tidak ?, bahwa ” Tingkat Kesejahteraan Petani di Jambi Terbawah secara nasional ???, karena dari data dan potensi serta kegiatan pertanian yang dilakukan, sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi.

Memang disadari bahwa pemaknaan dari NTP dibawah 100 tersebut berindikasikan
1. Biaya yang dikeluarkan petani lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang diperolehnya.
2. NTP menunjukkan daya tukar produk pertanian dengan konsumsi barang dan jasa untuk biaya produksi.
3. Menandakan makin rendahnya daya beli petani.
4. Membandingkan tingkat kesejahteraan petani setiap propinsi yang mencerminkan tingkat keberhasilan kepemimpinan Propins/Kabupaten/kota dalam Pembangunan bidang Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah Rasio antara Indeks Harga yang diterima Petani dengan Indeks Harga yang dibayar untuk keperluan konsumsi rumah tangga serta keperluan produksi pertanian, yang dinyatakan dalam persen. NTP merupakan indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

Melemah atau menurunya NTP petani Propinsi Jambi, dipengaruhi oleh produktivitas petani yang menurun, harga komodity rendah, harga faktor produksi yang tinggi, tentunya juga dipengaruhi infrastrukur terutama transportasi, Irigasi, SDM, dll, yang kian hari kian tidak terawat dan menyulitkan petani.

Melemahnya dan menurunya NTP disamping indikator rendahnya kesejahtereaan petani, juga berindikasi melemahnya pelaksanaan pembangunan untuk mendukung sektor pertanian, infrastruktur, dan multiefek dampak negatif dari NTP tersebut, semuanya merupakan kontribusi dari kepemimpinan Propinsi dan Kepemimpinan Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi.

Seyogyannya NTP Propinsi Jambi saat ini menjadi catatan penting bagi Bupati/walikota dan Gubernur Propinsi Jambi, sebagai sumbangan kolektif dalam penentuan NTP Propinsi Jambi di tingkat Nasional yang tercermin dari Indek NTP ini, apalagi para Bupati aktif, sebagai Incumbent yang telah dan sedang memerintah di masing-masing Kabupaten, ada yang baru satu periode dan ada yang akan mencapi 2 periode akan ikut ujian naik kelas dalam PIL”GUB”KADA Jambi.

Penulisan tulisan ini melihat dari sumber data yang ada, dan mengulas secara singkat dalam kontek Ilmiah