FESTIVAL MASYARAKAT

FESTIVAL MASYARAKAT

PEDULI DANAU KERINCI KE  X (FMPDK X)

(Pengelolaan Wisata Kerinci belum memberikan dampak ekonomi)

Oleh Syamsul bahri, SE (Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK)\

Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci X (FMPDK X), yang dibuka di dermaga Danau Kerinci pada tanggal 27 Oktober 2010, dilaksanakan bersamaan dengan perayaan Hari Sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 2010, mungkin bisa menjadi momentum kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan Kerinci dan Kota Sungaipenuh sebagai bagaian integrasi dengan Propinsi Jambi dalam kontek Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI)

FMPDK tahun ini merupakan FMDK yang perrtama kali setelah terjadi pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci dalam kewilayah administrtif dan kebersatuan dalam keiwilayahan budaya dan adat yaitu ”bumi Sakti Alam kerinci” yang memegang teguh ”adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah-ABS-SBK”

FMPDK yang telah menjadi agenda Pariwisata Nasional, sampai saat ini telah dilaksanakan sebanyak 10 kali, merupakan suatu pesta masyarakat Kerinci dalam mendukung Kerinci sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW), dimaknai minimal 2 makna penting yaitu sebagai ajang promosi wisata dan bentuk kepedulian masyarakat akan Danau Kerinci, apakah dua makna tadi sudah tercapai dalam Festival ini, ini memerlukan kajian ilmiah secara independent untuk menentukan keberhasilan dari Festival ini, kita sangat menyadari bahwa promosi dan kepedulian itu memerlukan proses yang panjang, agar pestival selanjutnya lebih bermakna dan bermanfaat, sehinga memerlukan evaluasi melalui parameter yang terukur baik promosi, maupun bentuk kepedulian dalam kontek ekonomi dan kontek lingkungan, yang akan memberikan rekomendasi untuk Festival selanjutnya. Harapan kita Pestival ini harus meraih minimal 2 sukses, sukses pelaksanaan, dan sukses manfaat terutama manfaat ekonomi (multiflier efek) dari Festival

Sebagai sebuah kabupaten yang saat ini masih bangga dengan potensi wisata alam yang kaya dan sebagai surga wisata alam, namun potensi tersebut baru sebatas potensi yang belum memberikan nilai positif bagi Kabupaten Kerinci, terutama dari aspek nilai ekonomi, padahal Kerinci yang dianugrah segumpal tanag surga yang tercampak ke bumi, seharusnya bukan hanya punya kebanggan akan potensinya, namun lebih jauh bisa bangga akan peluang-peluang ekonomi yang akan mendatangkan PAD dan kesejahteraan masyarakat dengan tanpa merusak bentang alamnya, namun kebanggaan semu tersebut belum bisa memberikan harapan ekonomi bagi masyarakat apalagi PAD

Kekayaan potensi wisata di Kabupaten kerinci masih sedikit yang sudah menjadi Obyek dan daya tarik Wisata Alam (ODTWA) serta atraksi yang akan dijual, dilokasi daerah Tujuan Wisata (DTW), dan terkesan belum maksimal memberikan dan memenuhi aspek ”Apa yang dilihat (something to see)”, ”Apa yang dilakukan (something to do)”,”Apa yang akan dibeli (something to buy)”

Pada hal fakta mengatakan bahwa pariwisata merupakan sebuah industri terbesar dunia ( the world's largest industry ),  yang memiliki Prospek sangat menjanjikan bahkan sangat memberikan peluang besar, terutama apabila menyimak angka-angka perkiraan jumlah wisatawan internasional ( inbound tourism ) berdasarkan perkiraan WTO yakni 1,046 milyar orang (tahun 2010) dan 1,602 milyar orang (tahun 2020), diantaranya masing-masing 231 juta dan 438 juta orang berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dan akan mampu menciptakan pendapatan dunia sebesar USD 2 triliun pada tahun 2020

Pengelolaan wisata Kerinci harus dikelola dengan profesional agar bisa memberikan pengaruh positif terhadap PAD dan peningkatan pendapatan masyarakat, karena memang pengelolaan wisata saat ini lebih menitik beratkan pada pelibatan masyarakat secara aktif melalui Community based Tourism Development (CBTD), karena memasuki milenium ketiga ini ditandai dengan berkembangnya isu "4Ts" (transfortation, telecommunication, tourism and technologi) yang mendorong pariwisata berkembang menjadi salah satu industri yang tumbuh dengan dominan di berbagai belahan dunia.

Namun potensi dan kekayaan wisata alam tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi PAD dan peningkatan Pendapatan masyarakat dan peluang lapangan kerja baru, apabila pengelolaan tidak berorientasi pada pengelolaan profesional, dan Kerinci sekedar bangga dengan Kekayaan Potensi Wisata Alam saja.

Kegiatan pariwisata merupakan kegiatan yang tidak haus eksploitasi sumber daya alam dan merupakan kegiatan yang hemat SDA dan mendatangkan devisa yang cukup tinggi, sehingga pengambangan Pariwisata merupakan suatu program prioritas di Indonesia, tentunya menjadi program prioritas bagi Pemerintahan Kabupaten Kerinci, Kota Sungaipenuh dan Propinsi Jambi,  bahkan pariwisata disebut sebagai katalisator pembangunan dapat mendukung perekonomian Negara dengan efek negative yang sangat kecil

“Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai ‘resep’ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain Partisipasi masyarakat, Keikutsertaan para pelaku (stakeholder), Kepemilikan local, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, Pelatihan serta promosi,

Apa yang diuraikan diatas, rasanya tidak salah kita simak ungkapan Mantan Menteri kehutanan MS Kaban sewaktu acara Penutupan dan acara jumpa Pers, pada Pestival Masyarakat Peduli Danau Kerinci VII pada tanggal 4 November 2006, beliau menyatakan “ Danau Kerinci adalah sebuah anugerah, yang harus bisa kita bangun menjadi modal untuk memakmurkan Kabupaten Kerinci, ini adalah modal yang harus kita kembangkan, modal yang harus kita manfaatkan untuk menjadi sumber kesejahteraan itu”, sehingga masyarakat Kerinci harus memilihara keindahan dan keutuhan air dari Danau Kerinci yang berasal dari Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, serta potensi ekonomi yang akan menghidupi masyarakat sekitar danau.

MUSIM PENERIMAAN CPNS

MUSIM PENERIMAAN CPNS

(Orang miskin dilarang jadi CPNS…………..???)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK)

Jika kita amati dari tahun ke tahun bahwa bulan September-november hampir setiap tahun merupakan sebuah musim untuk proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik oleh Pemerintah Kabupaten/Propinsi maupun oleh lembaga Pemerintah pusat yang dikelola melalui Kementerian masing-masing.

Dengan belajar dari beberapa pengalaman pahit masa lalu, bahwa Penerimaan CPNS terutama di daerah kecenderungan bermasalah baik dengan alokasi, jurusan, bahkan kecenderungan tinggi berpola KKNisme masih menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk sebuah proses penerimaan CPNS

Kondisi ini menciptkan penderitaan si miskin dan/atau orang tak mampu di Negara yang berdaulat ini semakin terasa, sebagaimana realita yang terjadi saat ini, seperti biaya pendidikan kecenderungan semakin tinggi, yang dimaknai bahwa “orang miskin dilarang pintar”, begitu juga dengan biaya kesehatan kecenderunan juga semakin tinggi, yang dimaknai “orang miskin dilarang sakit”, kondisi itu juga dilanjutkan dengan proses penerimaan CPNS yang kecenderungan semakin hari semakin nyata, bahwa untuk menjadi CPNS dan PNS harus dengan ber KKNria, hal ini dimaknai sebagai “orang miskin dilarang jadi Pegawai negeri Sipil”.

Sungguh ironis di negeri yang mendeklarasikan Suara rakyat adalah suara tuhan, bahwa rakyat untuk jadi pintar, jadi sehat dan menjadi PNS serta menjadi karyawan itu dijamin oleh Negara sebagaimana diamanatkan oleh Bab XA UUD 1945, namun implementasi yang terjadi orang miskin memang susah dan tidak memiliki jaminan untuk bisa merubah nasib.

Apakah kondisi ini terus berjalan dan terus berjalan, sebagaimana peluang yang ada saat ini, bahwa hampir semua Departemen dan Pemerintah Daerah membuka peluang penerimaan CPNS yang secara implisit dimaknai membuka peluang KKNria, tentunya pelaku dan pemain masih tetap sebagaimana biasanya.

KKNisme dalam Penerimaan CPNS merupakan kondisi yang dianggap biasa oleh pejabat/pengelola, tetapi menjadi luar biasa bagi orang miskin atau orang tidak mampu secara financial, kerena peluang untuk menjadi PNS tertutup sudah, walaupun kemampuan intelektual mereka cukup bagus, dan kondisi menciptakan diskriminasi Hak hakiki manusia yang hidup di Indonesia, yaitu hak untuk mendapat penghidupan yang layak diabaikan oleh Pemerintah secara informal.

Agar Hak tersebut dapat berjalan dan tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara, seyogyannya ada langkah startegis untuk mencegah terjadinya KKNria yang tentunya hanya memberi keuntungan sepihak, sekelompok orang/oknum dan sangat merugikan Negara, karena akan memberikan birokrasi / pengelola negara di kelilingi dan di jalankan oleh orang-orang yang belum memiliki kompetensi yang layak tentunya akan memberikan pengaruh pada proses pembangunan, karena tidak diikuti dengan keahlian yang sesuai dengan bidangnya atau menempatkan sesuatu bukan kepada yang ahlinya.

Penerimaan CPNS menjadi komoditas KKN dan kepentingan politik, termasuk kepentingan tim Sukses yang telah sukses, menjadi cermin dan kondisi nyata ditengah masyarakat, dan indikasi tersebut akan terus dan terus berjalan, apabila tidak ada upaya untuk mencegah dan menghentikan, yang tentunya sangat merugikan Negara dan masyarakat miskin, maka penulis menghimbau bagi Ormas, LSM, dan terutama aparat penegak hukum, mari kita pantau dan segera laporkan adanya tarif atau bentuk lain dalam ber KKNria untuk penerimaan CPNS..

Dan kita semua tahu bahwa modus KKNisme ini jelas untuk pembuktian melalui bukti kejadian sangat sulit, namun kita bisa melihat melalui pembuktian terbalik, dengan melihat siapa yang diterima atau tidak diterima sebagai CPNS sebagai langkah awal.

Selama ini kita berharap adanya pemantauan dari pihak legeslatif, namun penulis rasa harapan itu terlalu tinggi, bahkan cenderung sebuah harapan yang sia-sia, namun harapan itu tidak menutup kemungkinan akan muncul dari para tokoh legeslatif yang masih memiliki hati nurani untuk berpikir untuk rakyat, bersama-sama dengan LSM dan Ormos, untuk memantau Penerimaan CPNS tahun 2010 (syamsul_12@yahoo.co.id)

BIAYA POLITIK DAN ARUS PERUBAHAN DALAM PILKADA BUPATI/WALIKOTA DI WILAYAH PROP JAMBI PROP JAMBI

(Cost Politik berbanding terbalik dengan Aspirasi masyarakat) 

By Syamsul Bahri, SE (syamsul_12@yahoo.co.id)

Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi  seperti Kota Sungaipenuh, Kabupaten Batang hari, Sarolangun, Tebo, Bungo, Muara Jambi, Tanjug Jabung Barat dan Timur akan melaksanakan pada tahun 2010-2011 merupakan ajang demokrasi untuk “Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah”, sebuah pesta demokrasi, jika dilihat merupakan sebuah momentum proses regenerasi kepemimpinan Jambi yang sudah di mulai pada Pil”gub” Kada Jambi 2010

Dengan fakta politik saat ini dalam dinamika politik terutama dalam Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi tahun 2010, telah memunculkan banyakk tokoh local yang berada di local dan luar daerah yang memiliki pengalamam dan kepedulian terhadap kampung halaman, baik untuk Pimpinan maupun wakil Pimpinan Daerah, baik berasal politisi, pengusaha, birokrat, akademisi, baik yang berasal dari Incumbent atau tidak, baik yang mempergunakan perahu parpol, maupun yang menggunakan perahu rakyat atau Independent, namun gaung perahu saat ini semakin santer dan bergema dengan berbagai trik dan startegi, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat, bahkan kecenderungan membentur mekanisme  dan komitmen yang disepakati dan dibuat sendiri oleh masing-masing parpol.

Terkesan apa yang terjadi, untuk menyeleksi serta berkoalisi antar Parpol, terkesan mengabaikan azas dan flat form partai yang selama ini menjadi roh dan jiwa gerakan parpol secara nasional, jika dimungkin untuk berkoalisi, tentunya terjadi “koalisi semu”, yang kompak dalam rangka Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi saja, namun diyakinkan akan bercerai berai bahkan terpecah belah setelah masa bulan madu nantinya. Dengan melihat proses dan fakta sementara yang terjadi, pemilihan calon Bupati/walikota oleh parpol memiliki kecenderungan adalah (1). Take and give, baik financial maupun non financial; (2).komitmen kesepakatan untuk parpol bersakala 5 tahun  kedepan; (3). Mengabaikan flat form dan jiwa serta roh partai; (4). Menghianati komitmen dan kesepakatan yang dibuat sendiri, koalisi semu dan hanya terbatas pada proses untuk pemenangan, sehingga akan terpecah setelah itu, karena azas dan flat form yang sangat berbeda, bahkan visi dan misi sang “calon bupati/walikota” tidak begitu menjadi bagian persyaratan seleksi, namun lebih diutamakan transkasi untuk Parpol jangka waktu 5 tahun, sunggu ironis

Kondisi ini diperparah tarik ulur calon pedamping, kecenderungan apa yang terjadi di tingkat seleksi untuk calon pasangan Bupati/Walikota , akan lebih diperluas dalam kontek penentuan bacawabup/wawako, sehingga penggabungan 2 personal dengan jiwa yang berbeda dalam sebuah visi dan misi dalam satu pasangan terkesan terpaksa dan dipaksakan nantinya, walaupun visi dan misi merupakan visi dan misi calon pasangan Bupati/Walikota , namun sebagai bacawabup/wawako juga harus sealing pemahaman dan mengerti dalam aplikasinya, kalaupun bisa menyatu nantinya dalam waktu yang singkat sebuah hal yang sangat istimewa, sehingga tidak terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrative saja, sehingga secara tahapan proses penentuan calon pasangan Bupati/Walikota  dan bacawabup/wawako memberi kesan hanya sebuah ambisius kekuasaan, tidak melalui proses yang komprehensif, kondisi ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat pemilih.

Secara mekanisme pasangan calon pasangan Bupati/Walikota melalui proses pendaftaran ke KPU, tentunya dengan dukungan Partai Politik sesuai ketentuan kursi yang dimiliki atau melalui jalur perorangan dengan prosentase dukungan yang telah ditetapkan, mesin politik yang diserahkan ke calon melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Parpol, untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan kampanye pemenangan, namun pendayung perahu tsb masih berada di Kekuatan elit Parpol atau pengurus partai.

Dari semua tahapan dan kegiatan yang dilakukan, baik pra, proses, maupun saat pelaksanaan pencontrengan, semuanya dibutuhkan biaya atau cost politik yang mungkin dalam tahap pra (sosialisasi) beberapa calon pasangan Bupati/Walikota  menghabiskan dana ratusan juta rupiah, apalagi sampai pada saat pencontrengan, diperkirakan setiap pasangan dengan dukungan parpol setingkat “kapal pesiar” mungkin akan menghabiskan milyaran rupiah, apakah dana tersebut merupakan uang hilang atau uang habis, dan justru sangat tidak benar bahwa uang tersebut apakah cost politik dan/atau money politik merupakan uang habis, dari kajian ekonomi itu merupakan investasi jangka pendek selama 5 tahun yang spekulatif.

Dengan cost politik dan/atau money politik sebesar tersebut, yang secara hukum ekonomi tidak mungkin merupakan capital lose atau capital fligt, namun merupakan Capital Investation, sehingga disadari, bahwa masyarakat dan para individu masih memiliki hati nurani serta memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki dan membangun Derah yang akan datang, yang terakumulasi dalam “arus perubahan”, secara hitungan matematika ekonomi, keinginan calon untuk membangun dan membawa arus perubahan berbanding terbalik dengan cost politik. Hal ini disadari oleh masyarakat bahwa dibanyak daerah, semakin besar biaya yang dikeluarkan calon dalam proses Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi semakin kecil perubahan positif yang didapat oleh masyarakat. Disadari atau tidak disadari bahwa cost politik adalah investasi bagi calon, setiap investasi tentu sudah memperhitungkan rugi laba, walaupun investasi financial dan non financial dalam Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi lebih cenderung investasi spekulasi dengan resiko yang cukup tinggi.

Fakta yang factual bahwa sistim dan mekanisme menggiring untuk jabatan public harus diperebutkan melalui uang yang kadang jumlahnya tidak masuk akal itu, maka konsekuensinya adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia birokrasi. Hukum bisnis akan berlaku. Uang yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk mendapatkan jabatan tersebut harus bisa kembali. Jika untuk menjadi caleg, bupati, wali kota dan seterusnya harus mengeluarkan uang, maka selesai menduduki jabatan itu, sejumlah uang tersebut harus kembali semuanya, dan bahkan harus lebih banyak lagi jumlahnya, agar bisa disebut beruntung. Sebagai akibatnya, sebagaimana yang banyak terjadi akhir-akhir ini, banyak pejabat dengan segala keterpaksaan dan dipaksa meringkuk dalam jeruji besi.

Memang merebut untuk sesuatu dalam rebutan itu biayanya sangat mahal, apalagi berebut kekuasaan di zaman sekarang. Tidak sedikit wilayah public, di negeri ini, yang menuntut beaya tinggi bagi calon pejabatnya. Mereka harus menyediakan modal besar. Rakyat pun juga tahu semua itu. Akhirnya jabatan itu di mata public juga tidak terlalu dianggap mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan karena, mereka menjadi pejabat bukan karena prestasi yang mulia, semisal lebih pandai, lebih arif dan juga berakhlak mulia, melainkan sebatas karena ditopang oleh uang. Lantas dengan begitu, rakyat akan menganggap bahwa jabatan itu tidak lebih hanya sebatas permainan untuk mendapatkan kekuasaan dan uang belaka.

Masyarakat Jambi membutuhkan sebuah Perubahan yang merupakan arus yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, baik di akar rumput maupun di level menengah ke atas, arus ini menjadi sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh para Calon, dan isu ini merupakan factor penentu kemenangan dalam proses Pilkada  Bupati/Walikota di wilayah Prop Jambi nantinya, bahwa pemimpin Daerah yang akan datang, harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pembangunan globalisasi, maka masyarakat Kabupaten/kota mengingin terjadinya perubahan masa yang akan datang, dengan kriteria antara lain, memilki kemampuan Internasional dan Nasional serta Lokal, Arief dalam ekonomi dan Lingkungan, bisa memahami dan mendengarkan kebutuhan Masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas, Bebas KKN dan Berkepribadian sebagai panutan.

Mudahan-mudahan, Kabupaten/kota masa depan akan lebih baik, sipapun yang menjadi Pemimpin Kabupaten/kota dan mengusung arus perubahan akan membawa hal lebih baik, amin. 

Hindari kecelakaan demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten/kota di Propinsi Jambi, sebagaimana telah terjadi kecelakaan Pilkada sebelumnya.

PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Syamsul Bahri, SE

PILKADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Di Propinsi Jambi tahun 2010 – 2011 akan melaksanakan Pilkada Bupati dan walikota secara berturut telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses PILKADA, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan dan atau bakal pasangan berprinsip bahwa PILKADA adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa PILKADA. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesungguhnya PILKADA memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi (kabupaten/kota) kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang PILKADA, jangan lagi memandang PILKADA sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa PILKADA sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui PILKADA.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diembankan oleh pasangan tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berati, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi, diabaikan.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, banyak pasangan dalam Pilkada Kota/Kabupaten di Prop Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi baik perkebunan, pertambangan, dll.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui PILKADA  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di berepa Propinsi/Kabupaten/Kota di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses PILKADA aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam PILKADA, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan PILKADA dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).

KLAIM DUKUNGAN DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

KLAIM DUKUNGAN

DALAM PILWAKO SUNGAIPENUH (1)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist)

Drs. Zulhelmi dan Ir Novizon, ME

(????) dengan Drs. Besmi Elfian Anas

Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2010, oleh Gubernur Jambi Drs. Hasan Basri Agus (HBA) telah melantik Ir. Akmal Thaib, MM menjadi  Pejabat Wali Kota Sungaipenuh sebagai Pejabat walikota yang ke III, menggantikan Pejabat Wali Kota ke II Drs Hasvia, MTP

Drs. Ahmadi Zubir, MM dengan (??)

AJB dan Adrinal Salim

Drs. Hasvia Hasyimi, MTP + (????)

Dengan pelantikan ini, maka peta politik menjelang Pilwako tanggal 11 Desember 2010, terjadi perubahan, yaitu Drs Hasvia, MTP sebagai bacawako dari PAN tidak berstatus incumbent, tentunya warna yang sudah diwarnakan selama menjabat sebagai pejabat Walikota ke II, pegganti Drs. H. Masril Muhammad, MM, yang sekaligus sebagai bacawako dengan melakukan sosialisasi dan pencitraan diri terkesan stagnan dan mungkin akan membuat pencitraan non kelembagaan.

Dari Pemantuan sampai saat ini, indikasi pada Pilwako tanggal 11 Desember 2010 nanti, akan muncul sedikitnya 6 pasangan cawako, adalah 5 pasangan melalui jalur perahu Partai Politik yaitu Prof Asyfari Jaya Bakri (AJB) dari Golkar, berpasangan dengan Ardinal Salim (ketua PKS Kota Sungaipenuh); Drs Hasvia, MTP yang diusung oleh parahu PAN, sampai saat ini belum  dan masih mencari pasangan, kemungkinan Politisi atau birokrat; Drs Ahmadi Zubir, MM yang sampai saat ini belum mendapatkan dan sedang mencari pasangan; pasangan Daniel Miftah dengan Yos Adrino;  Pasangan Ir. Zubir Muchtar dan Syafriadi, SH dan satu pasangan jalur ”Perahu Rakyat” atau jalur Independen yaitu Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME

Dalam pencarian pasangan pendamping untuk maju sebagai cawako Sungaipenuh, telah muncul calon yang menawarkan menjadi calon wakil walikota yaitu Drs. Besmi Elfian Anas, yang dikenal dengan nama akrab ”Uteaih bes” seorang tokoh senior kota Sungaipenuh di Jambi yang berasal dari Wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh dan mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Sungaipenuh khususnya masyarakat adat lima luhah Sungaipenuh dan adat Dusun Baru 75%, sebuah modal yang cukup pantastik, tentunya peluang untuk mendamping calon walikota dari luar kecamatan Sungaipenuh yang akan dilirik.

Mengklaim dan mengaku mendapat dukungan dari masyarakat sesuatu hal yang menjadi trend dalam meningkatkan pencitraan diri, seperti pasangan Drs. Zulhelmi, MM dan Ir. Novizon Loetfhi, ME , mengklaim dan sudah dideklarasi didukungan oleh masyarakat adat Depati Payung Pondok Tinggi, masyarakat Adat Kumun Debai dan Masyarakat Adat Hamparan Rawang bersama Masyarakat Adat Dusun Baru, jika kenyataan klaim ini benar maka, dukungan ini sebuah dukungan yang memilki peluang yang sangat besar untuk membuat Pilwako Sungaipenh menjadi 1 putaran, karena secara matematis telah didukung lebih dari 30% pemilih kota Sungaipenuh

Sementara  Drs Hasvia MTP yang saat ini kebinggungan untuk mendapatkan pendamping, karena PAN mengharapkan didampingi oleh Internal Partai, sehingga kalkulasi dukungan sampai saat ini baru kelihatan dimiliki bersama dengan Drs. Besmi Elfian Anas (Uteih bes) yang berasal dari masyarakat Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh, dan Dusun baru

Seterusnya pasangan Asyfari Jaya Bakri (AJB)  dan Adrinal Salim, mengkalim didukung oleh masyarakat Kecamatan Tanah Kampung dan militansi anggota PKS Kota Sungaipenuh, dan Drs. Ahmadi Zubir, MM kemungkinan akan berpasangan dengan     tokoh hamparan Rawang, mengklaim didukung oleh masyarakat Kecamatan Pesisir Bukit dan sebagaian masyarakat adat Hamparan Rawang.

Peta Politik sebagaimana digambarkan diatas, akan tetap dinamis dan berubah, perubahan tersebut bisa menguntungkan dan bisa merugikan pasangan, namun tergantung bagaimana sang pasangan mengelola dan memanegemen potensi-potensi positif dan negatif tersebut untuk dapat memberi nilai positif bagi pasangan calon agar meraih kemenangan dalam Pilwako nantinya

Diakui dan dimaklumi, bahwa salah satu keuntungan yang telah dimanfaatkan selama ini adalah Drs Hasvia MTP sebagai bacawako dari PAN mendapat manfaat dan keuntungan dalam pencitraan diri selama menjabat pejabat walikota, namun apakah pencitraan tersebut akan tetap bertahan setelah tidak menjabat, tergantung bagaimana mengelola citra yang dibentuk selama ini, kecenderungan meningkat atau menurun, karena dari perkembangan terakhir, keinginan Drs Hasvia MTP untuk berdampingan dengan salah satu kader PAN yaitu Depati Satmarlendan Ketua DPRD kota Sungaipenuh belum berhasil, karena Satmarlendan belum siap, tentunya membuat nilai-nilai yang telah diperoleh Drs. Hasvia, MTP akan berubah.

Penentuan pasangan secara dadakan dan tidak terencana, akan memberi pengaruh ketidaksamaan persepsi pasangan, yang akan memberikan pengaruh negatif dalam proses Pilwako, karena penentuan pasangan adalah salah satu indikator utama untuk menaikan nilai-nilai tambah yang akan disumbangkan oleh sang calon wakil,  baik sumbangan masa pemilih, pemikiran dan financial.

Kemunculan Drs. Besmi Elfian Anas sebagai bakal calon wakil wali kota Sungaipenuh dari wilayah adat Lima Luhah Sungaipenuh, sebuah fenomena menarik dan mengklaim didukung lebih 75% dari masyarakat, dan kemunculan beliau cukup membuat resah para bacawako yang berasal dari Kecamatan Sungaipenuh, terutama yang berbasis di Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh

PRO INDONESIA FOKUSKAN KEGIATAN ANAK BALITA

Sumber :http://proindonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:-pro-indonesia-fokuskan-kegiatan-anak-balita&catid=35:terkini

PRO INDONESIA FOKUSKAN KEGIATAN  ANAK BALITA

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh seperti Budi Satria Isman (mantan CEO PT Sari Husada) bersama-sama Marzuki Usman (mantan Menhut) dan pengusaha Bob Sadino, Mugijanto, Mairizal Meirad membentuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (PRO Indonesia) memfokuskan program kepedulian dalam 3-pilar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Keterangan tertulis Humas Pro Indonesia yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pendirian Pro Indonesia mengacu pada indeks pembanguna manusia (Human Development Index), yaitu Indonesia menempati urutan ke-111 dari 178 negara-negara didunia.

Budi Satria mengatakan, ketiga pilar diberi nama "pro health, pro education dan pro wealth" merupakan rangkaian terpenting menuju masyarakat sejahtera. "Apabila berjalan secara sinergi, komprehensif dan terintegrasi maka bisa membantu pembangunan SDM Indonesia dimansa datang," katanya.

Menurut dia, aktivasi program diawali dengan pembekalan wawasan dan pengetahuan arti pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk kesehatan anak dan ibu melalui program Pendidikan Usia Dini (PAUD) umur 0-5 tahun (golden age) dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk pembinaan kewirausahaan, baik bersifat sosial maupun usaha biasa agar bisa menjadi masyarakat mandiri.

Budi Satria Isman, Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia, mengatakan: "Kami siap berpartner dengan semua pihak termasuk LSM (NGO) dan perusahaan serta pemerintah (BUMN) yang memiliki program sosial atau CSR untuk diimplementasi”. Dengan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dan jejaring, maka persiapan untuk memajukan anak-anak Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata dan juga Mantan Menteri Kehutanan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Manusia Indonesia Mandiri mengatakan: "Eksekusi program sebaiknya bersinergi atau berpartner dengan semua pihak agar hasilnya maksimal, terukur dan berkesinambungan". 

Pro Indonesia bertekad memfokuskan bidang kepedulian sosial demi kemajuan masa depan generasi Indonesia. Tekad tersebut bukannya "mimpi", tapi kini menjadi kenyataan, mereka terlibat dalam memajukan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan dan kewirausahaan sebagaimana ditulis dalam Buku "From Dreams to Reality" yang diluncurkan bersamaan dengan pengenalan YPMIM. (*)
(Ant/R009)

AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationis dan Dosen STIE SAK)

Dalam rangka hari bumi, aku tuliskan sebuah tulisan mungkin bisa mengetuk para rakusmen yang mengeksploitasi SDA secara berlebihan, hanya untuk kepentingan jangka pendek.  

"Mahatma Gandhi" Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk kerakusan. Memang, Kerakusan tidak hanya menciptakan kemiskinan bagi sesama manusia, tapi juga bisa merusak alam. Keserakahan membuat alam dieksplorasi secara berlebihan

Dengan banyaknya peristiwa bencana banjir yang melanda Indonesia, bahkan hampir semua wilayah, terutama pul;au jawa, Sumatera dimulai dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, yang mungkin “mengetuk hati” bahwa fakta lapangan, hutan sebagai salah satu tujuan adalah untuk mencegah dan meminimal banjir, ternyata hutan sudah tidak memiliki fungsi untuk mencegah dan meminimalkan bencana tersebut, karena memang hutannya sudah sangat tidak memiliki kekuatan daya dukung untuk mencegah lagi, sehingga banyak wilayah banjir dan bahaya ikutan lainnnya menjadi bagian yang menghantui masyarakat, bukan hanya harta dan benda, bahkan menyentuh hal yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah ekonomi, baik pangan, sandang dan papan, dan anggaran yang dialokasikan dialihkan untuk meminimalkan dampak bencana tersebut

Peringatan melalui banjir ini, mungkin akan mengingatkan kepada Pemerintah, bahwa orientasi pembangunan ekonomi secara langsung harus dibarengi orientasi pembangunan ekonomi secara tidak langsung, dalam artian upaya pemanfaatan secara lestari dari aspek ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap sebuah kawasan hutan seharus menjadi kajian dan analisis Pemerintah dalam mengambil keputusan pemanfaatan kawasan hutan. Jika tidak tidak menjadi kajian, maka kondisi pemanasan global, dimana Indonesia bagian dari globalisasi merupakan sebuah kontribusi negative Indonesia dalam pemanasan global

Dulunya hutan sebagai pengatur tata guna air dan tata guna tanah yang keluar dalam bentuk air hujan yang membawa berkah untuk kehidupan, tetapi hutan saat ini justru menjadi sumber air mata yang membawa kesengsaraan dalam bentuk bencana alam, menimbulkan kerugian harta dan nyawa, serta kesengsaraan yang berkepanjangan.

Dari judul diatas, memang kalau kita lihat judul itu sangat tidak memilki korelasi, antara air hujan dan air mata, tetapi kondisi ini menjadi kenyataan, bahwa hampir semua daerah dengan kondisi hutan dan tata ruang menjadi permasalahan baik dimusim kemarau maupun dimusim hujan, sehingga saat ini Air Hujan menjadi Air mata, merupakan suatu bukti bahwa penyerobotan hutan sepakat tidak sepakat merupakan factor utama air hujan menjadi air mata.

Banjir dan bencana hendaknya menjadi cermin dan evaluasi bagi semua pihak bahwa saat in kemampuan hutan yang ada sudah tidak sanggup lagi untuk mendukung kehidupan, sehingga kemampuan tersebut harus diperkuat melalui kebijakan mempertahankan hutan yang masih ada dengan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak kelestariannya dan mengembalikan fungsi hutan tersebut melalui kegiatan ONE MAN ONE TREE yang pelibatan masyarakat seutuhnya dapat lebih diperbesar, sehingga akan menumbuhkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian hutan, tidak hanya terkesan masyarakat hanya sebagai buruh dan penonton, pelibatan tersebut mulai dari tahapan perencanaan, implementasi yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan

Kenyataan yang terjadi upaya pencegahan banjir di beberapa daerah, tidak bisa hanya melalui program kali bersih, pembuatan tanggul, pengerokan sungai, secara tekhnik konservasi sipil, dengan daya tahan dan kemampuan yang terbatas, dan akhirnya tidak mampu menahan debit air yang membawa erosi, namun yang lebih utama adalah penangan penanaman hutan yang ada dihulu dan disekitar Sungai, melalui tehnik vegetasi.

Memang harus disadari bahwa penaganan banjir dan bencana alam tidak bisa dilakukan secara administrative pemerintahan yang menonjolkan ego otonomi daerah, namun harus ditangani secara Bioregional management planning dalam kontek Daerah Aliran Sungai, sehingga memerlukan koordinasi dan implementasi yang lebih intensif, baik menyangkut masyarakat tentunya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun menyangkut tekhnik pelaksanaan, yang saat ini banyaknya tuntutan masyarakat dan LSM terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, memerlukan pengkajian yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten antara lain dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kawasan Konservasi lebih dari 30% yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD, dalam bentuk sharing benefit (financial dan manfaat) dan perlakuan khusus oleh Pemerintah Propinsi dan Pusat serta lembaga Internasional merupakan suatu tuntutan yang wajar sebagai sebuah Kabupaten Otonom dalam rangka meningkat PAD dan Peningakatan Penerimaan DAU sebagai  sumber pembiayaan pembangunan merupakan suatu hal yang wajar, karena Kabupaten tersebut secara financial tidak mendapatkan PAD dari kawasan yang dijaga dan dipertahankan.

Sesuai dengan tulisan Dr Aulia Tasman, SE. M.Sc di Jambi Independent tanggal 17 November 2003 yang berjudul “Akankah peristiwa Bahorok melanda Jambi” pertanyaan beliau menurut hemat kami peristiwa bahorok dan peristiwa lainnya bisa diminimalkan melanda Propinsi Jambi apabila kebijakan pembangunan tetap konsekwen mempertahankan dan melestarikan kawasan Lindung dan kawasan Konservasi antara lain TNKS (karena hulu dari Sungai-Sungai yang mengalir ke Wilayah Jambi yang bermuara ke Selat Berhala ) dan TNBT, TN Bukit 12 secara komprhensif mulai dari tatatan pemerintah sampai ke masyarakat adat, serta menjalankan seutuhya peraturan bidang Kehutanan dan Perkebunaan serta lingkungan hidup secara benar dalam kebijakan dan benar dalam implementasi, bukan pembenaran dalam pelaksanaan.

Bahwa air hujan merupakan berkah, tetapi saat ini air hujan justru menjadi momok bagi masyarakat, karena air hujan lebih cenderung membawa dampak munculnya Air mata,

Mari dengan melestarikan dan melindungi Kawasan Konservasi dan kawasan lindung, serta merahiblitasi kerusakannya melalui kebersamaan dalam langkah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, air hujan akan menjadi berkah dan tidak menjadi air mata (syamsul_12@yahoo.co.id)