Mampukah Lebong Jadi Kabupaten Penghasil Karbon?

Rabu, 3 Februari 2010


(Berita Daerah - Sumatra) - Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu yang berada di kaki bukit Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) atau berjarak sekitar 175 kilometer arah utara Kota Bengkulu telah mencanangkan menjadi "kabupaten konservasi".

Pencanangan kabupaten konservasi oleh pemerintah daerah setempat sebagai upaya menjaga keutuhan dan kelestarian hutan untuk menghindari malapetaka bencana alam seperti longsor, banjir atau bahkan gempa bumi yang kerap menguncang wilayah Provinsi Bengkulu.

Kelestarian hutan (TNKS) yang juga telah ditetapkan sebagai "paru-paru" dunia setidaknya juga akan menyejahterakan warga masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian sawah dan tanaman pangan lainnya.

Total luas kawasan hutan di kabupaten berpenduduk lebih kurang 110.000 jiwa mencapai 192.294 hektare (Ha) yang meliputi TNKS, suaka alam, hutan lindung dan area hutan untuk penggunaan lain (APL).

Hutan tersebut menjadi penyangga kehidupan karena merupakan wilayah tangkapan air yang dibutuhkan masyarakat, khususnya untuk pengairan sawah.

"Jika penyangga kehidupan itu dirusak maka kita akan hancur, karenanya kelestarian dan keutuhan harus dijaga bersama-sama," kata Bupati Lebong Dalhadi Umar.

Sejalan dengan itu pula pemerintah daerah setempat agaknya terinspirasi untuk mendapat uang atau dolar, karena saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Bali pada 2007 dan Kopenhagen akhir 2009 pembahasan masalah penurunan emisi karbon dunia hingga 25 persen terus mengarah kepada pelestarian hutan dengan kompensasi perdagangan karbon.

Setelah KTT Bali yang juga memokuskan pembahasan perubahan iklim dan pemanasan global dampak rumah kaca, berkembangnya industri maju, kerusakan hutan di dunia, para "broker" agaknya mulai memanfaatkan atau mencari negara atau daerah yang memiliki hutan lestari dengan menawarkan perdagangan karbon.

Kabupaten Lebong sendiri yang dimekarkan dari Kabupaten Rejang Lebong enam tahun lalu, menurut Bupati Dalhadi Umar mendapat tawaran dari pengusaha Australia untuk menjual karbon dari kawasan konservasi dan hutan lindung yang dimilikinya dengan harga empat sampai lima dolar AS per ton.

"Kami sedang membuat proposal untuk menawarkan penjualan karbon di kawasan konservasi dan hutan lindung," katanya.

Itu juga sudah disosialisasikan kepada warga terutama yang berada sekitar hutan untuk menjaga kelestarian hutan, karena dari penjualan karbon akan berimbas kepada peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah tanpa harus menebang atau merambah hutan untuk membuka perkebunan dan pertanian.

Ia menjelaskan, jika penjualan karbon itu terwujud juga merupakan kompensasi bagi warga yang menjaga dan melestarikan hutan, karena selama ini kerusakan hutan cukup tinggi akibat pembalakan liar dan perambahan liar.

Pemkab Lebong bekerja sama dengan aparat keamanan akan terus meningkatkan pengawasan pengrusakan hutan, karena tindakan pengrusakan hutan juga dinilai belum akan berakhir yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan yang tidak sah dari hasil hutan.

Namun, Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi dan Konservasi (KKI-Warsi), Rakhmat yang mengaku pihaknya pernah membuat konsep awal bersama Balai Konservasi Sumber Daya (BKSDA) Provinsi Bengkulu sekitar lima tahun lalu tentang kabupaten konservasi di Lebong, perlu meredesain lebih lanjut program tersebut.

Misalnya perlu adanya penerbitan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lebong membangun atau menetapkan kawasan-kawasan hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan tanaman rakyat dengan pola pengelolaan konservasi atau hutan lindung atau cagar alam yang dikelola langsung masyarakat adat.

Sebab tanpa adanya kawasan-kawasan yang dikelola masyarakat adat hasil penjualan karbon nantinya jika terealisasi pemerintah daerah dan masyarakat kecil mendapat penghasilan dari penjualan karbon.

Di Kabupaten Lebong terbentang kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang dikelola langsung pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Dari hasil penjualan karbon jelas yang lebih banyak mendapatkan atau menikmati pemerintah pusat.

Sedangkan masyarakat hanya sekadar mencicipi yang belum tentu mampu menyejahterakan kehidupan mereka, terutama warga yang bermukim sekitar hutan.

Belum memahami

Terkait penjualan karbon yang terus didengungkan malah mendapat sorotan dari sejumlah pegiat lingkungan, karena masyarakat di sekitar kawasan hutan di Bengkulu pun hingga kini belum memahami skema atau prosedur perdagangan karbon (carbon trade) sehingga dikhawatirkan tidak akan menyentuh langsung untuk kepentingan masyarakat.

"Jangankan di tingkat warga masyarakat, di kalangan pegawai dinas kehutanan juga skema perdagangan karbon ini belum dipahami, lalu bagaimana mereka bisa menjelaskannya kepada masyarakat," kata Direktur Yayasan Akar Foundation, Erwin Basrin.

Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan dengan rinci skema perdagangan karbon yang diatur dalam "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (REDD) untuk mengurangi emisi karbon yang ditargetkan sebesar 25 persen.

Yayasan Akar Foundation yang saat ini aktif memberikan pemahaman tentang REDD lewat perdagangan karbon kepada masyarakat di Kabupaten Lebong menemukan belum ada masyarakat yang paham tentang skema tersebut.

"Padahal program ini diharapkan digerakkan langsung oleh masyarakat tetapi kenyataannya di Bengkulu, khususnya Lebong yang sudah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi yang programnya dibiayai bank dunia ini juga belum sampai ke tingkat masyarakat," jelasnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dasar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait mekanisme perdagangan karbon tersebut.

Termasuk sistem hutan kemasyarakatan (HKm) hingga saat ini belum jelas aturan mainnya serta kompensasinya kepada masyarakat.

"Hutan kemasyarakatan ini juga akan masuk dalam bagian dari proyek REDD, tetapi bagaimana mekanisme penghitungan volume karbonnya juga belum sampai ke masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu Chairil Burhan mengatakan, tahun ini sembilan kabupaten mengusulkan program HKm seluas 8.000 hektare (Ha).

Kawasan yang diusul tersebut antara lain hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan lindung (HL) yang sudah dirambah masyarakat.

"Kawasan hutan ini sudah dirambah, jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 37 tahun 2007 tentang hutan kemasyarakan, masyarakat bisa mengelola," tambahnya.

Pada 2010 anggaran pengelolaan HKm yang diusulkan sebesar Rp8 juta per hektare dan tetap melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang konservasi dan pihak Universitas Bengkulu.

Pihaknya sudah sudah menyampaikan usul tersebut ke Kementerian Kehutanan untuk dibahas dalam APBN perubahan 2010.

Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lebong yang "berangan-angan" untuk mendapatkan banyak dolar dengan melestarikan hutan itu sekaligus menghilangkan kekhawatiran atas kerusakan hutan sebab hampir 50 persen dari 77 desanya berlokasi di sekitar hutan.

Berdasarkan data Bappeda Lebong, kerusakan kawasan hutan di kabupaten itu sudah mencapai 35 persen, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu ketersediaan air bagi sebuah bendungan yang dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes berkapasitas 60 megawatt (MW).
Sumber berita daerah http://beritadaerah.com/artikel.php?pg=artikel_sumatra&id=17886&sub=Artikel&page=1

KONGRES MASYARAKAT KERINCI BERSATU,

 (MUNGKINKAH MUNCUL  BACAGUB ATAU BACAWAGUB  ????)

Oleh Syamsul Bahri, SE (Conservationist di jambi, Dosen STIE SAK)

Kongres masyarakat Kerinci bersatu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009, merupakan kongres yang sangat monumental mengingatkan kepada tokoh-tokoh Kerinci di Nusantara, bahwa “kita ado anak Jantan yang jantan” sebagai langkah awal untuk memperkuat kebersamaan dan kesatuan Kerinci masa yang akan datang, dan akan memberikan harapan yang diharapkan memiliki kekuatan legitimasi bagi masyarakat, agar selanjutnya refresentatif masyarakat kerinci lebih diperkuat, mungkinkah ???

Telah dilakukan salah satu langkah monomental untuk menyatukan masyarakat Kerinci serantau di bumi sepucuk Jambi sembilan luhah, dengan inisator tim 11, yang menggambarkan bahwa masyarakat Kerinci secara emosional dan kedekatan budaya dengan Kerinci yang menyebar di Prop Jambi ini, selama beberapa dasawarsa, terkesan memerlukan perekat persatuan untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam menyosong pembangunan bumi sepucuk Jambi sembilan luhah.

Kongres yang telah digaungkan ke seluruh wilayah seantero Prop Jambi, belum memberikan makana yang signifikant, karena gaung itu baru sebatas gaung di tataran elite, yang dibicarakan di warung kopi, tingkat tokoh informal yang kecenderungan belum memiliki pengaruh di akar rumput, sehingga terkesan gaung Kerinci bersatu belum membahana di Bumi sepucuk Jambi sembilan luhah.

Kongres Masyarakat Kerinci bersatu, diharapkan menjadi sumber insfirasi dan motivasi, roh, serta cermin melihat Kerinci masla lalu dan masa yang akan datang untuk bergerak bagi semua masyarakat yang memiliki hubungan emosional dan kerkaitan serta ketertarikan dengan Bumi Skti Alam Kerinci untuk membawa sebuah arus perubahan dalam melihat dan membangun Jambi menjadi satu dan menjadi lebih sejahtera, dengan mengusung ”hanya satu anak jantan yang Jantan” sebagai calon gubernur atau wakil gubernur dari Bumi Sakti Alam Kerinci.

Keinginan tersebut, kayaknya tidak berlebihan, apabila kita lihat dari berbagai aspek, yaitu aspek pemilih atau DPT yang memiliki keterkaitan secara emosional dan aspek kedekatan budaya dengan bumi sakti alam Kerinci diperkirakan 30% lebih, sedangkan aspek ketokohan dan Intelektual serta kemapanan leadership, memang sangat diakui bahwa Kerinci gudangnya.

Potensi tersebut diatas, dalam mendukung hanya satu calon dari Bumi  Sakti Alam kerinci, memang sebuah data dan fakta, apabila potensi tersebut bisa dikelola dengan management pertemanan yang baik, serta daya dukung pendamping atau yang didampingi nantintya, tidak menutup kemungkinan untuk mewjudkan apa yang menjadi impian masyarajat Kerinci bersatu.

Kesempatan dan peluang untuk maju memang tidak lepas dari hasil,kajian dan analisa, walaupun banyak mengatakan bahwa politik tidak selalu sama dengan analisa ilmiah, itu memang sebuah fakta, namun bukan berarti analisa ilmiah tidak menjadi bagian dari sebuah keputusan dalam politik, walaupun kecenderungan provokasi dan tindakan ”sesaat” dengan kekuatan dan modal yang besar, bisa mengubah secara semu untuk kepentingan pencontrengan pada hari H, namun hasil kemenangan semu akan membawa dampak dalam proses perjalanan pemerintahan. Dan jika kita lihat dari beberapa kajian, bahwa secara potensi pemilih dan penyebaran pemilih baik keterkaitan emosional, keterkaitan kedekatan budaya di Prop Jambi, dan nilai ketokohan Kerinci sangat memiliki peluang, bahkan memiliki peluang yang lebih besar, dan diperkuat oleh beberapa polling bakal calon gubernur yang menjadi pilihan masyarakat, melalui blog http://jejakdansikapsyamsulbahri.blogspot.com/, yang dilaksanakan semenjak bulan September 2009, dengan hasil sementara, bahwa bakal colon gubernur yang menjadi pilihan masyarakat 65% diharapkan berasal dari Akademisi, dibawah 21% diharapkan berasal dari Profesional, sekitar 8% diharapkan berasal dari Incumbent, sedangkan berasal dari Politikus, Birokrat rata-rata berada dibawah 5%

Namun sudahkan dikelola potensi itu dengan baik, sudahkan difahami oleh masyarakat bahwa kita bersatu untuk mewjudkan hanya ada 1 calon dari Kerinci, sudahkah difahami oleh masyarakat dan elite bahwa jadwal Pil”gub”kada hanya tinggal kurang 2 bulan lagi untuk pendaftaran pasangan bacagub menjadi pasangan cagub, dimulai pada tanggal 18 Maret 2010, apakah kita harus menungu dan menunggu dengan sesuatu hal yang belum jelas, menunggu dengan upaya yang belum maksimal, menunggu dengan langkah yang belum pasti, mungkinkah ?????

Di tengah ketidak jelasan tersebut, bacagub yang berasal dari Bupati aktif (incumbent), dan profesional semakin jelas langkah dan startegis, sesuai perkembangan setidaknya ada 4 bacagub yang mencuat yaitu HBA (Bupati Sarolangun), HN (pengusaha yang juga adik kandung Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin),  MM (Bupati Tebo) dan Sf (Bupati Tanjungjabung Barat), saat ini sedang melakukan pendekatan terhadap pendamping, yang tentunya sangat diharapkan akan memberikan nilai tambah yang seignifikat, tentunya dukungan geopolitik.

Kemungkinan munculya calon lain yang mengkin akan membuat dinamika politik dan prediksi pengamat juga akan berubah, dimana diperkirakan Ketua DPD Golkar Prop Jambi, yang akan didukung oleh DPP Golkar, kemungkinan akan menclonkan diri menjadi bacagub, serta adanya dukungan untuk Ratu Munawaroh (Anggota DPR utusan Jambi dan Isteri Ketua DPD PAN Prop Jambi)  untuk maju melalui perahu PAN, yang membuat prediksi semakin membinggungkan (syamsul_12@yahoo.co.id)

KONGRES MASYARAKAT KERINCI BERSATU

(Sebagai tonggak monumental Kerinci ke depan)

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationist, Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id)

Masyarakat Kerinci sangat menyadari kekuatan dan kelemahan selama ini, bahkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh Kerinci selama 53 Tahun menjadi bagian utama dan bagian yang menentukan di Propinsi Jambi (tanpa Kerinci, Jambi ngak mungkin jadi Propinsi),  dimanfaatkan sebagai alat dan diperlat untuk kepentingan kekuasaan, dengan beberapa startegi terselubung, dan jargon public yang menyudutkan Kerinci di Propinsi Jambi, serta menghilangkan peran Kerinci dalam sejarah pembentukan Propinsi Jambi

Menyadari hal itu, sebenarnya masyarak Kerinci di Prop Jambi merupakan masyarakat yang cukup dominant dari aspek jumlah populasi penduduk dan merupakan masyarakat yang telah lebih awal memberikan kontribusi untuk pembangunan Prop Jambi mulai semenjak keinginan wilayah Jambi menjadi Propinsi sampai sekarang, terutama kontribusi Pendidikan SDM yang memberikan pengaruh pada pembangunan lainnya, walaupun sampai sekarang kebanggaan menjadi orang Jambi secara bertahap akan muncul, namun kebanggaan menjadi orang Kerinci merupakan hal yang tidak bias ditawarkan, baik dalam wilayah social, birokrat maupun politik

Kekhawatiran Kerinci terpecah sebagaimana ditulis oleh Syamsul Bahri, SE dengan judul “Terpecahkah Kerinci??? Menjelang Pilkada Prop Jambi Tahun 2010”, melalui blog http://jejakdanpendapatsyamsulbahri.blogspot.com/, terjawab sudah dengan Inisiatif tim 11 (sebelas) yang merupakan gabungan aktvitis Kerinci di Jambi dari unsur LSM, Jurnalist, Mahasiswa dll sebagai inisiator tergerak dan terpanggil untuk memfasilitasi pelaksanaan kongres Rakyat Kerinci Bersatu, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2010 di Gedung Aula Panti Remaja dan Wanita Jambi, depan Lembaga Pemasyarakatan Jambi

Kegiatan tersebut yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kerinci yang diwakili oleh Drs. H.M. Rahman, MM (Wakil bupati Kerinci), sekaligus sebagai bacawagub yang mendaftar di PAN, dan dihadir oleh Prof DR Sudirman M Johan, MM (bacagub), Ir H. Ami Taher (bacagub atau bacawagub), tokoh adat, tokah masyarakat, generasi muda Kerinci, yang menyebar di HKK dalam Prop Jambi.

Dokumen kesepakatan “Rakyat Kerinci Bersatu” ditanda tangani oleh peserta yang hadir dan destujui oleh Bupati Kerinci dan Wali Kota Sungaipenuh, yang sebelum acara dimulai, peserta sepakat untuk mendukung Rakyat Kerinci bersatu dalam selembar kain putih sepanjang 30 meter, dengan membubuhkan tanda tangan, dan ini merupakan dokumen sejarah bagi masyarakat Kerinci, dan dokumen ini menjadi pijakan untuk  kongres lanjutan yang akan dilakukan di Bumi Sakti Alam Kerinci

Sebuah keinginan besar masyarakat Kerinci saat ini adalah ingin menciptakan sejarah di Propinsi Jambi sebagai pelopor perubahan dalam membangun Propinsi Jambi negeri Sepucuk Jambi sembilan lurah.

Seyogyannya Kerinci itu sudah lama harus bangkit dan bersatu dalam membangun Jambi, namun karena kerinci dan tokoh Kerinci diperalat dan menjadi alat kepentingan kekuasaan dan penguasa, sehingga Kerinci bersatu sangat sulit terwujud selama ini,  bahwa saat ini, Kerinci bersatu harus mewujudkan impian masyarakat, dengan potensi dan kekuatan yang besar, kerinci harus bergerak untuk mewujudkan Pembangunan Jambi lebih sejahtera bagi masyarakat di bumi sepucuk Jambi sembilan Lurah.

Bahwa untuk mewujudkan nilai intelektualitas, dan leadership dengan dukungan dan potensi yang dimiliki Kerinci mulai semenjak Pra Propinsi Jambi dan membangun Jambi, tentunya peran tersebut tidak bisa diemban oleh tokoh Kerinci saja, tetapi didampingi dan didukung oleh tokoh lainnya, yang masih memiliki hati nurani yang jernih untuk membangun Jambi yang sejahtera, dalam ranah Pil”gub”kada tahun 2010 yang bersih, bebas money politik, bebas tekanan.

Sebuah catatan dan harapan kami, terhadap kongres ini, adalah penghargaan untuk tim sebelas, yang telah bernisiatif melihat Kerinci dari masa ke masa, dan mencoba berkosentrasi melihat Kerinci ke depan melalui kongres ini, Kongres tanggal 9 Januari 2009, merupakan kongres yang sangat monumental mengingatkan kepada tokoh-tokoh Kerinci di Nusantara, bahwa “kita ado anak Jantan yang jantan” sebagai langkah awal untuk memperkuat kebersamaan dan kesatuan Kerinci masa yang akan datang, dan harapan kami sebuah kongres diharapkan memiliki kekuatan legitimasi bagi masyarakat, agar selanjutnya refresentatif masyarakat kerinci lebih diperkuat, dan alangkah baiknya tindak lanjut kongres ini dilakukan di bumi sakti alam kerinci, dengan Tema “Kongres besar masyarakat Kerinci bersatu” dan dengan legitimasi yang lebih diperkuat

PILKADA RAWAN KOROPSI

Perbaiki Aturan dan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah
Kompas, Jumat, 8 Januari 2010 | 03:09 WIB

Jakarta, kompas - Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2010 yang dilakukan di 244 daerah dinilai sangat tinggi. Potensi korupsi itu makin tinggi di daerah yang salah satu calonnya adalah pihak yang tengah berkuasa atau incumbent.

Potensi korupsi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) terutama dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara, manipulasi dana kampanye, dan politik uang.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh menuturkan hal itu di Jakarta, Kamis (7/1). ”Pilkada tahun ini sangat dekat waktunya dengan Pemilu 2009 sehingga beberapa persoalan terkait pemilu lalu, termasuk pola korupsinya, bisa ditiru dalam pilkada,” katanya.

Salah satu pola korupsi, menurut Fahmi, adalah menggunakan anggaran negara untuk program populis dari calon yang memiliki akses ke kekuasaan. Hal ini terutama akan mudah dilakukan incumbent. ”Ini terjadi karena tak ada aturan pelarangan yang tegas terkait penggunaan uang negara untuk pilkada. Seperti yang terjadi saat pemilu lalu, incumbent bisa membuat program populis menjelang pemilihan,” katanya.

Dari catatan ICW, menjelang pemilu lalu terjadi pembengkakan penggunaan APBN sebesar 50 persen untuk program bantuan sosial yang bersifat populis. ”Kami khawatir pola ini ditiru dalam pilkada,” ujarnya.

Penyalahgunaan fasilitas jabatan dan kekuasaan juga diperkirakan marak pada pilkada tahun 2010. Hal ini juga mewarnai pelanggaran Pemilu 2009. Dari hasil pemantauan ICW dan jaringan kerja di empat daerah, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta, ditemukan 54 indikasi pelanggaran ketentuan terkait dengan fasilitas jabatan.

Fenomena penggunaan fasilitas jabatan yang terjadi pada Pemilu 2009, kata Fahmi, justru lebih banyak terjadi di daerah ketimbang di tingkat nasional. Potensi korupsi itu diperkirakan akan terjadi lagi, terutama di daerah yang minim pengawasan dari masyarakat dan media.

Abdullah Dahlan, peneliti ICW, menambahkan, potensi manipulasi dana kampanye terjadi karena longgarnya aturan. ”Lemahnya aturan dikhawatirkan akan memudahkan masuknya aliran dana dari sumber haram ke rekening pemenangan kampanye pasangan calon. Kondisi ini akan diperparah dengan lumpuhnya pengawasan atas dana kampanye,” ujarnya

Selain itu, kata Abdullah, potensi korupsi dalam pilkada juga dimungkinkan karena tidak ada standar anggaran pilkada. Sampai sekarang tak ada standar penggunaan dana APBD untuk kepentingan pilkada.

Politik uang dalam pilkada, kata Abdullah, sangat mungkin terjadi mulai dari penentuan nominasi kandidat oleh partai politik pendukung hingga pencoblosan. ”Sebagaimana Pemilu 2009, di perkotaan, pembagian uang secara langsung dilakukan pada masa kampanye. Di pedesaan, praktik politik uang terjadi dalam bentuk pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian, serta dalih dana bantuan desa,” lanjutnya.

Abdullah mengatakan, korupsi pilkada akan sangat sulit diusut pula. (AIK)
sumber :http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/08/03091120/pilkada.rawan.korupsi

BIAYA POLITIK DAN ARUS PERUBAHAN DALAM PIL”GUB”KADA PROP JAMBI (Cost Politik berbanding terbalik dengan Aspirasi masyarakat)

By Syamsul Bahri, SE (syamsul_12@yahoo.co.id)

 

PIL”GUB”KADA Prop Jambi yang kemungkinan besar tetap dilaksanakan tahun 2010 merupakan PIL”GUB”KADA yang ke dua kali untuk “Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah”, sebuah pesta demokrasi, jika dilihat  berdasarkan pengalaman 1 kali Pil”gub”kada  Tahun 2005, dan berapa Pil”bup” kada di beberapa wilayah Kabupaten/kota dalam Propinsi Jambi

Dengan fakta politik saat ini dalam dinamika politik terutama dalam PIL”GUB”KADA tahun 2010, telah memunculkan beberapa bekal calon gubernur sebanyak (data sementara) sebanyak 9 (sembilan) orang (sesuai pemantauan penulis), baik bacagub yang berasal dari Incumbent (bupati aktif), seperti Hasan Basri Agus (HBA), Zulfikar Ahmad (ZA), Madjid Mu’az (MM), Safrial (Sf), Abdullah Hich (ABH) dan Politisi seperti Zurman Manaf (ZM), Ahamd Murady Drmansyah (AMD), serta pengusaha seperti Hajrin Nurdin (HN) dan Ahamd Murady darmansyah (AMD), serta Sudirman M Johan (SMJ) dari Akademisi dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dibandingkan dengan PIL”GUB”KADA Kabupaten/kota lain di Indonesia, disamping banyaknya calon, secara persyaratan untuk menjadi balon gubenrnur, secara umum beluam ada, karena secara konkrit Perahu Parpol pengusung belum ada kesepakatan yurudis, termasuk akan memakai jalur perorangan, tetapi gaung perahu saat ini semakin santer dan bergema dengan berbagai trik dan startegi, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat, bahkan membentur mekanisme  dan komitmen yang disepakati dan dibuat sendiri oleh masing-masing parpol.

Terkesan apa yang terjadi, untuk menyeleksi serta berkoalisi antar Parpol, terkesan mengabaikan azas dan flat form partai yang selama ini menjadi roh dan jiwa gerakan parpol secara nasional, jika dimungkin untuk berkoalisi, tentunya terjadi “koalisi semu”, yang kompak dalam rangka PIL”GUB”KADA saja, namun diyakinkan akan bercerai berai bahkan terpecah belah setelah masa bulan madu nantinya. Dengan melihat proses dan fakta sementara yang terjadi, pemilihan bacagub oleh parpol memiliki kecenderungan adalah (1). Take and give, baik financial maupun non financial; (2).komitmen kesepakatan untuk parpol bersakala 5 tahun  kedepan; (3). Mengabaikan flat form dan jiwa serta roh partai; (4). Menghianati komitmen dan kesepakatan yang dibuat sendiri, koalisi semu dan hanya terbatas pada proses untuk pemenangan, sehingga akan terpecah setelah itu, karena azas dan flat form yang sangat berbeda, bahkan visi dan misi sang “bacagub” tidak begitu menjadi bagian persyaratan seleksi, namun lebih diutamakan transkasi untuk Parpol untuk jangka waktu 5 tahun, sunggu ironis

Kondisi ini diperparah tarik ulur calon pedamping, kecenderungan apa yang terjadi di tingkat seleksi untuk bacagub, akan lebih diperluas dalam kontek penentuan bacawagub, sehingga penggabungan 2 personal dengan jiwa yang berbeda dalam sebuah visi dan misi dalam satu pasangan terkesan terpaksa dan dipaksakan nantinya, walaupun visi dan misi merupakan visi dan misi bacagub, namun sebagai bacawagub juga harus sealing pemahaman dan mengerti dalam aplikasinya, kalaupun bisa menyatu nantinya dalam waktu yang singkat sebuah hal yang sangat istimewa, sehingga tidak terkesan hanya untuk memenuhi kebutuhan administrative saja, sehingga secara tahapan proses penentuan bacagub dan bacawagub memberi kesan hanya sebuah ambisius kekuasaan, tidak melalui proses yang komprehensif, kondisi ini menjadi sebuah catatan bagi masyarakat pemilih.

Secara mekanisme pasangan bacagub / bacawagub menjadi cagub / cawagub melalui proses pendaftaran ke KPU, tentunya dengan dukungan Partai Politik sesuai ketentuan kursi yang dimiliki atau melalui jalur perorangan dengan prosentase dukungan yang telah ditetapkan, mesin politik yang diserahkan ke calon melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh Parpol, untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan kampanye pemenangan, namun pendayung perahu tsb masih berada di Kekuatan elit Parpol atau pengurus partai.

Dari semua tahapan dan kegiatan yang dilakukan, baik pra, proses, maupun saat pelaksanaan pencontrengan, semuanya dibutuhkan biaya atau cost politik yang mungkin dalam tahap pra (sosialisasi) beberapa bacagub menghabiskan dana milyaran rupiah, apalagi sampai pada saat pencontrengan, diperkirakan setiap pasangan cagub dengan dukungan parpol setingkat “kapal pesiar” mungkin akan menghabiskan lebih 100 milyar, apakah dana tersebut merupakan uang hilang atau uang habis, dan justru sangat tidak benar bahwa uang tersebut apakah cost politik dan/atau money politik merupakan uang habis, dari kajian ekonomi itu merupakan investasi jangka pendek selama 5 tahun yang spekulatif.

Dengan cost politik dan/atau money politik sebesar tersebut, yang secara hukum ekonomi tidak mungkin merupakan capital lose atau capital fligt, namun merupakan Capital Investation, sehingga disadari, bahwa masyarakat dan para individu masih memiliki hati nurani serta memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki dan membangun Jambi yang akan datang, yang terakumulasi dalam “arus perubahan”, secara hitungan matematika ekonomi, keinginan calon untuk membangun dan membawa arus perubahan berbanding terbalik dengan cost politik. Hal ini disadari oleh masyarakat bahwa dibanyak daerah, semakin besar biaya yang dikeluarkan calon dalam proses PIL”GUB”KADA semakin kecil perubahan positif yang didapat oleh masyarakat. Disadari atau tidak disadari bahwa cost politik adalah investasi bagi calon, setiap investasi tentu sudah memperhitungkan rugi laba, walaupun investasi financial dan non financial dalam PIL”GUB”KADA lebih cenderung investasi spekulasi dengan resiko yang cukup tinggi.

Fakta yang factual bahwa sistim dan mekanisme menggiring untuk jabatan public harus diperebutkan melalui uang yang kadang jumlahnya tidak masuk akal itu, maka konsekuensinya adalah terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam dunia birokrasi. Hukum bisnis akan berlaku. Uang yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk mendapatkan jabatan tersebut harus bisa kembali. Jika untuk menjadi caleg, bupati, wali kota atau gubernur dan seterusnya harus mengeluarkan uang, maka selesai menduduki jabatan itu, sejumlah uang tersebut harus kembali semuanya, dan bahkan harus lebih banyak lagi jumlahnya, agar bisa disebut beruntung. Sebagai akibatnya, sebagaimana yang banyak terjadi akhir-akhir ini, banyak pejabat sepert Gubernur dan wakil gubernur.

Memang berebut itu biayanya sangat mahal, apalagi berebut kekuasaan di zaman sekarang. Tidak sedikit wilayah public, di negeri ini, yang menuntut beaya tinggi bagi calon pejabatnya. Mereka harus menyediakan modal besar. Rakyat pun juga tahu semua itu. Akhirnya jabatan itu di mata public juga tidak terlalu dianggap mulia dan terhormat. Hal itu disebabkan karena, mereka menjadi pejabat bukan karena prestasi yang mulia, semisal lebih pandai, lebih arif dan juga berakhlak mulia, melainkan sebatas karena ditopang oleh uang. Lantas dengan begitu, rakyat akan menganggap bahwa jabatan itu tidak lebih hanya sebatas permainan untuk mendapatkan kekuasaan dan uang belaka.

Masyarakat Jambi membutuhkan sebuah Perubahan yang merupakan arus yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat, baik di akar rumput maupun di level menengah ke atas, arus ini menjadi sesuatu yang akan dimanfaatkan oleh para Calon, dan isu ini meupakan factor penentu kemenangan dalam proses PIL”GUB”KADA Jambi nantinya, bahwa pemimpin Jambi yang akan datang, harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pembangunan globalisasi, maka masyarakat Jambi mengingin terjadinya perubahan pada tahun kepemimpinan 2010-2015, dengan kriteria antara lain, memilki kemampuan Internasional dan Nasional serta Lokal, Arief dalam ekonomi dan Lingkungan, bisa memahami dan mendengarkan kebutuhan serta memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan skala prioritas, Bebas KKN dan Berkepribadian sebagai panutan.

Mudahan-mudahan, Jambi masa depan akan lebih baik, sipapun yang menjadi Pemimpin Jambi dan mengusung arus perubahan akan membawa Jambi lebih baik, amin. 

Tokoh Kerinci Harus Segera Bersatu Sikapi Pilgub

Jambi Global | Politik
JAMBI - Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Kerinci Dedi Masyuni SE yang juga anggota DPRD Provinsi Jambi daerah pemilihan Kerinci berharap tokoh-tokoh Kerinci baiik yang ada di Kerinci maupun di luar Kerinci untuk bersatu dalam menyikapi ajang pemilihan gubernur (Pilgub) Jambi 2010. Dedi berkeyakinan dengan bersatunya tokoh-tokoh Kerinci maka siapa pasangan Cagub-Cawagub yang didukung berpotensi untuk keluar sebagai pemenang di Pilgub Jambi periode 2010-2015. ''Harapan saya selaku wakil rakyat Provinsi Jambi daerah pemilihan Kerinci-Sungaipenuh agar tokoh-tokoh Kerinci dan Kota Sungaipenuh ataupun elit-elit Kerinci dan Kota Sungaipenuh untuk bersatu. Beliau-beliau tersebut harus bersedia duduk satu meja membahas dan mendiskusikan siapa yang sebaiknya dan selayaknya didukung untuk memimpin Jambi lima tahun ke depan,'' kata Dedi Masyuni yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi kepada jambiglobal, Minggu, 13/12/2009.

Disebutnya, jumlah pemilih yang berada di Kerinci dan Kota Sungaipenuh relatif besar yakni mencapai 254.123 orang ditambah lagi dengan warga Kerinci yang berada di luar Kerinci dalam Provinsi Jambi. Sedangkan total pemilih di Provinsi Jambi pada Pilpres 2.198.902 orang. ''Di era pemilihan langsung ini kan suara rakyat sangat berarti karena mereka yang langsung memilih. Oleh karena itu posisi tawar Kerinci sangat besar dan srategis. dan ini harus diawali dengan para tokoh itu sendiri,'' kata Dedi Masyuni.
Siapa figur tokoh Kerinci yang sebaiknya diusung maju di Pilgub Jambi? Dedi enggan menyebutkannya. ''Silahkan di kalangan pra tokoh yang membahasnya,'' katanya.
Meski Dedi enggan menyebutkan tokoh Kerinci yang layak dan pantas dimunculkan, namun sejauh ini nama yang muncul antara lain Ami Taher (mantan anggota DPR RI) , Prof Dr Sudirman, M Rahman (Wakil Bupati Kerinci), Muradi Darmansyah (anggota DPR RI dari hanura). Selain itu ada pula tokoh Kerinci lainnya Rizal Djalil, Nuzran Joher, Fauzi Siin, Rafli Nur , Nur Kamal dan lainnya. Perlunya tokoh Kerinci segera menyikapi Pilgub engan cara duduk satu meja juga diungkapkan Khaidirman yang selama ini masuk dalam tim sukses Prof. DR Sudirman. ''Sangat perlu para tokoh Kerinci duduk satu meja mendisukusikan siapa tokoh asal Kerinci yang akan didukung,'' kata Khaidirman yang berdomisili di Kota Jambi kepada Jambiglobal, Minggu, 13/12/2009. (janewar www.jambiglobal.com)

KERINCI SEBLAT PENGHASIL TAKSOL SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Kerinci Seblat Penghasil Taksol Satu-satunya di Indonesia

S I A R A N P E R S
Nomor: S.660/PIK-1/2009

KERINCI SEBLAT PENGHASIL TAKSOL SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Penemuan senyawa kimia taksol telah memberikan harapan baru bagi pasien yang terserang virus kanker. Senyawa taksol mempunyai keaktifan yang dapat membunuh virus penyebar berbagai kanker, seperti kanker payudara dan kanker rahim. Taksol adalah senyawa kimia dipertenoid tipe taksan yang telah diisolasi dari spesies taxus. Taxus sumatrana atau dikenal dengan Sumatran yew (Cemara Sumatra) merupakan satu-satunya jenis Taxus yang tumbuh di Indonesia, yaitu di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Jenis ini tumbuh secara alami di TNKS pada ketinggian 1400 mdpl – 2300 mdpl pada punggung-punggung bukit atau tepian jurang. Kulit, daun, cabang, ranting dan akar dari Genus Taxus merupakan sumber Taxane, dimana paclitaxel atau lebih dikenal dengan merk dagang Taxol diekstraksi, sebagai obat yang sangat sukses digunakan dalam pengobatan kemoterapi untuk berbagai jenis kanker. Seiring dengan tingginya tingkat eksploitasi yang dilakukan untuk memperoleh bahan aktif taxane di dunia farmasi, maka populasi taxus di dunia telah menurun secara drastis. Permintaan fenomenal terhadap bahan aktif paclitaxel dan berbagai senyawa golongan taxane lainnya berlangsung mulai tahun 1990-an dan sampai saat ini paclitaxel merupakan obat anti kanker paling dicari di dunia. Sejak tahun 2005 Genus Taxus telah dimasukkan ke dalam Appendix II CITES.

Tidak seperti jenis Taxus lainnya yang tumbuh di Eropa dan Amerika yang sudah banyak diteliti, Taxus sumatrana yang tumbuh di Indonesia hanya mendapatkan sedikit perhatian. Padahal jenis ini merupakan salah satu jenis yang potensial untuk dikembangkan baik untuk tujuan konservasi maupun produksi. Salah satu penelitian yang telah dilakukan untuk jenis ini adalah dari aspek keragaman genetik dan uji stek. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun habitat alami Taxus sumatrana di Indonesia hanya diketahui ada di kawasan Kerinci Seblat namun jenis ini memiliki keragaman genetik dalam populasi yang cukup tinggi, sedangkan keragaman genetik antar populasi tergolong sedang. Perbanyakan vegetatif jenis ini berhasil dilakukan dengan media terbaik adalah cocopit; sekam pada perbandingan 2:1 v/v dengan menggunakan metode pengkabutan. Persentase stek hidup dan berakar mencapai 66,7%. (#)

Jakarta, 15 Desember 2009
Kepala Pusat Informasi Kehutanan,
ttd.
M a s y h u d
NIP. 19561028 198303 1 002

Sumber http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/5990