AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

AIR HUJAN BERKAH ATAU AIR MATA ?

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationis dan Dosen STIE SAK)

Dalam rangka hari bumi, aku tuliskan sebuah tulisan mungkin bisa mengetuk para rakusmen yang mengeksploitasi SDA secara berlebihan, hanya untuk kepentingan jangka pendek.  

"Mahatma Gandhi" Bumi menyediakan cukup kebutuhan seluruh umat manusia, tapi bukan untuk kerakusan. Memang, Kerakusan tidak hanya menciptakan kemiskinan bagi sesama manusia, tapi juga bisa merusak alam. Keserakahan membuat alam dieksplorasi secara berlebihan

Dengan banyaknya peristiwa bencana banjir yang melanda Indonesia, bahkan hampir semua wilayah, terutama pul;au jawa, Sumatera dimulai dari akhir tahun 2009 sampai awal tahun 2010, yang mungkin “mengetuk hati” bahwa fakta lapangan, hutan sebagai salah satu tujuan adalah untuk mencegah dan meminimal banjir, ternyata hutan sudah tidak memiliki fungsi untuk mencegah dan meminimalkan bencana tersebut, karena memang hutannya sudah sangat tidak memiliki kekuatan daya dukung untuk mencegah lagi, sehingga banyak wilayah banjir dan bahaya ikutan lainnnya menjadi bagian yang menghantui masyarakat, bukan hanya harta dan benda, bahkan menyentuh hal yang sangat mendasar dalam tatanan kehidupan masyarakat adalah ekonomi, baik pangan, sandang dan papan, dan anggaran yang dialokasikan dialihkan untuk meminimalkan dampak bencana tersebut

Peringatan melalui banjir ini, mungkin akan mengingatkan kepada Pemerintah, bahwa orientasi pembangunan ekonomi secara langsung harus dibarengi orientasi pembangunan ekonomi secara tidak langsung, dalam artian upaya pemanfaatan secara lestari dari aspek ekonomi langsung dan tidak langsung terhadap sebuah kawasan hutan seharus menjadi kajian dan analisis Pemerintah dalam mengambil keputusan pemanfaatan kawasan hutan. Jika tidak tidak menjadi kajian, maka kondisi pemanasan global, dimana Indonesia bagian dari globalisasi merupakan sebuah kontribusi negative Indonesia dalam pemanasan global

Dulunya hutan sebagai pengatur tata guna air dan tata guna tanah yang keluar dalam bentuk air hujan yang membawa berkah untuk kehidupan, tetapi hutan saat ini justru menjadi sumber air mata yang membawa kesengsaraan dalam bentuk bencana alam, menimbulkan kerugian harta dan nyawa, serta kesengsaraan yang berkepanjangan.

Dari judul diatas, memang kalau kita lihat judul itu sangat tidak memilki korelasi, antara air hujan dan air mata, tetapi kondisi ini menjadi kenyataan, bahwa hampir semua daerah dengan kondisi hutan dan tata ruang menjadi permasalahan baik dimusim kemarau maupun dimusim hujan, sehingga saat ini Air Hujan menjadi Air mata, merupakan suatu bukti bahwa penyerobotan hutan sepakat tidak sepakat merupakan factor utama air hujan menjadi air mata.

Banjir dan bencana hendaknya menjadi cermin dan evaluasi bagi semua pihak bahwa saat in kemampuan hutan yang ada sudah tidak sanggup lagi untuk mendukung kehidupan, sehingga kemampuan tersebut harus diperkuat melalui kebijakan mempertahankan hutan yang masih ada dengan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak kelestariannya dan mengembalikan fungsi hutan tersebut melalui kegiatan ONE MAN ONE TREE yang pelibatan masyarakat seutuhnya dapat lebih diperbesar, sehingga akan menumbuhkan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian hutan, tidak hanya terkesan masyarakat hanya sebagai buruh dan penonton, pelibatan tersebut mulai dari tahapan perencanaan, implementasi yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dalam mengembalikan fungsi hutan

Kenyataan yang terjadi upaya pencegahan banjir di beberapa daerah, tidak bisa hanya melalui program kali bersih, pembuatan tanggul, pengerokan sungai, secara tekhnik konservasi sipil, dengan daya tahan dan kemampuan yang terbatas, dan akhirnya tidak mampu menahan debit air yang membawa erosi, namun yang lebih utama adalah penangan penanaman hutan yang ada dihulu dan disekitar Sungai, melalui tehnik vegetasi.

Memang harus disadari bahwa penaganan banjir dan bencana alam tidak bisa dilakukan secara administrative pemerintahan yang menonjolkan ego otonomi daerah, namun harus ditangani secara Bioregional management planning dalam kontek Daerah Aliran Sungai, sehingga memerlukan koordinasi dan implementasi yang lebih intensif, baik menyangkut masyarakat tentunya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun menyangkut tekhnik pelaksanaan, yang saat ini banyaknya tuntutan masyarakat dan LSM terhadap pengelolaan hutan di Indonesia, memerlukan pengkajian yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten antara lain dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kawasan Konservasi lebih dari 30% yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dan PAD, dalam bentuk sharing benefit (financial dan manfaat) dan perlakuan khusus oleh Pemerintah Propinsi dan Pusat serta lembaga Internasional merupakan suatu tuntutan yang wajar sebagai sebuah Kabupaten Otonom dalam rangka meningkat PAD dan Peningakatan Penerimaan DAU sebagai  sumber pembiayaan pembangunan merupakan suatu hal yang wajar, karena Kabupaten tersebut secara financial tidak mendapatkan PAD dari kawasan yang dijaga dan dipertahankan.

Sesuai dengan tulisan Dr Aulia Tasman, SE. M.Sc di Jambi Independent tanggal 17 November 2003 yang berjudul “Akankah peristiwa Bahorok melanda Jambi” pertanyaan beliau menurut hemat kami peristiwa bahorok dan peristiwa lainnya bisa diminimalkan melanda Propinsi Jambi apabila kebijakan pembangunan tetap konsekwen mempertahankan dan melestarikan kawasan Lindung dan kawasan Konservasi antara lain TNKS (karena hulu dari Sungai-Sungai yang mengalir ke Wilayah Jambi yang bermuara ke Selat Berhala ) dan TNBT, TN Bukit 12 secara komprhensif mulai dari tatatan pemerintah sampai ke masyarakat adat, serta menjalankan seutuhya peraturan bidang Kehutanan dan Perkebunaan serta lingkungan hidup secara benar dalam kebijakan dan benar dalam implementasi, bukan pembenaran dalam pelaksanaan.

Bahwa air hujan merupakan berkah, tetapi saat ini air hujan justru menjadi momok bagi masyarakat, karena air hujan lebih cenderung membawa dampak munculnya Air mata,

Mari dengan melestarikan dan melindungi Kawasan Konservasi dan kawasan lindung, serta merahiblitasi kerusakannya melalui kebersamaan dalam langkah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, air hujan akan menjadi berkah dan tidak menjadi air mata (syamsul_12@yahoo.co.id)

Pro Indonesia Fokuskan Kegiatan Anak Balita

sumber :http://www.antaranews.com/berita/1277207890/pro-indonesia-fokuskan-kegiatan-anak-balita
Putra terbaik Jambi menjadi  Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia,

Pro Indonesia Fokuskan Kegiatan Anak Balita

Selasa, 22 Juni 2010 18:58 WIB | Peristiwa | Pendidikan/Agama | Dibaca 444 kali
Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh seperti Budi Satria Isman (mantan CEO PT Sari Husada) bersama-sama Marzuki Usman (mantan Menhut) dan pengusaha Bob Sadino, Mugijanto, Mairizal Meiral membentuk Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Mandiri (PRO Indonesia) memfokuskan program kepedulian dalam 3-pilar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Keterangan tertulis Humas Pro Indonesia yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, menyebutkan, pendirian Pro Indonesia mengacu pada indeks pembanguna manusia (Human Development Index), yaitu Indonesia menempati urutan ke-111 dari 178 negara-negara didunia.

Budi Satria mengatakan, ketiga pilar diberi nama "pro health, pro education dan pro wealth" merupakan rangkaian terpenting menuju masyarakat sejahtera. "Apabila berjalan secara sinergi, komprehensif dan terintegrasi maka bisa membantu pembangunan SDM Indonesia dimansa datang," katanya.

Menurut dia, aktivasi program diawali dengan pembekalan wawasan dan pengetahuan arti pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk kesehatan anak dan ibu melalui program Pendidikan Usia Dini (PAUD) umur 0-5 tahun (golden age) dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk pembinaan kewirausahaan, baik bersifat sosial maupun usaha biasa agar bisa menjadi masyarakat mandiri.

Budi Satria Isman, Ketua Dewan Pembina PRO Indonesia, mengatakan: "Kami siap berpartner dengan semua pihak termasuk LSM (NGO) dan perusahaan serta pemerintah (BUMN) yang memiliki program sosial atau CSR untuk diimplementasi”. Dengan kerjasama dengan semua pemangku kepentingan dan jejaring, maka persiapan untuk memajukan anak-anak Indonesia akan lebih cepat tercapai.

Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata dan juga Mantan Menteri Kehutanan yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Pemberdayaan Manusia Indonesia Mandiri mengatakan: "Eksekusi program sebaiknya bersinergi atau berpartner dengan semua pihak agar hasilnya maksimal, terukur dan berkesinambungan".

Pro Indonesia bertekad memfokuskan bidang kepedulian sosial demi kemajuan masa depan generasi Indonesia. Tekad tersebut bukannya "mimpi", tapi kini menjadi kenyataan, mereka terlibat dalam memajukan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan dan kewirausahaan sebagaimana ditulis dalam Buku "From Dreams to Reality" yang diluncurkan bersamaan dengan pengenalan YPMIM. (*)
(Ant/R009)

COPYRIGHT © 2010

“GOLPUT (GOLONGAN PUTIH)”

DALAM PIL”GUB”KADA JAMBI TAHUN 2010

(Dana kampanye berbanding lurus dengan perolehan suara)

By Syamsul Bahri, Conservationis Jambi, Pengamat dan Dosen STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id

Pemilihan Gubernur Jambi telah dilaksanakan secara Luber pada tanggal 19 Juni 2010, dengan hasil yang mungkin tidak mengalami perbahan yang signifikan adalahberkisar untuk  pasangan No. 1 (ZA-Ami) 19,90%  , pasangan No 2 (HBA-Fachrori) 40,58%, Pasangan No.3 (MM-Hich) 25,68% dan pasangan No 4 (Safrial-ASN) 13,84 %, dan jika diurut berdasarkan tingkat perolehan suara pasangan urut No 2 (HBA-Fachrori) menjadi peraih suara terbanyak 40,58%,  Pasangan No urut 3. (MM-Hich) 25,68%, peraih suara urutan 2, dan dilanjutkan oleh Nomor urut 1 dan 4, masing-masing (ZA-Ami) 19,90% , (Safrial-ASN) 13,84 %,

Apabila tidak ada persoalan yang menyangkut prinsip, maka Pasangan cagub dan cawagub peraih suara terbanyak di pilgub Jambi 19 Juni lalu, HBA-Fachori Umar, direncanakan akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur  Jambi 3 Agustus mendatang, yang sekaligus berakhirnya masa jabatan gubernur Jambi Zulkifli Nurdin yang sudah memimpin Jambi dua periode.

Jika kita perhatikan tingkat perolehan suara dari suara yang syah adalah  1.483.504,0 , dan dana kampanye secara keseluruhan dari 4 pasangan Calon Gubenrnur adalah Rp   10.407.500.000  selama 2 minggu, pada Pilkada Jambi tanggal 19 Juni 2010 terlihat korelasi berbading lurus antara besarnya dana kampanye dengan tingkat perolehan suara, yang dirinci berdasarkan besar dana Kampanyae dan perolehan suara terbanyak HBA-Fahrori dengan dana Kampanye Rp 4.500.000.000,-(43,2%), perolehan suara    606.820,0 (40,38%), pasangan Nomur urut 3 menjadi pemenang ke 2 adalah MM-Hick dengan dana Kampanye Rp 3.003.000.000,-(28,9%), perolehan suara 385.220,0 (26,7%), pasangan Nomur urut 1 menjadi pemenang ke 3 adalah ZA-Ami dengan dana Kampanye Rp 1.929.000.000,-(18,5%), perolehan suara 286.912,-(19,0%), pasangan Nomur urut 4 menjadi pemenang ke 4 adalah SAS dengan dana Kampanye Rp 975.500.000,-(9,4%), perolehan suara 204.552,0.-(13,7%)

Data tersebut menggambarkan sebuah hukum kekekalan energi politik, bahwa input dan out hampir sama, dan realitas tersebut telah membuktikan, walaupun variabel lain, lamanya sosialisasi, dukungan partai dan tokoh partai cukup memberikan pengaruh signifikan dalam meraih suara, baik dibasis maupun mencari suara di basis lawan maupun basis netral.

Didalam kesuksesan pelaksanaan Pilkada Jambi (Insya Allah) yang mungkin akan menjadi Pilkada teladan di Indonesia, namun terdapat pernik-pernik yang mengganjal, sesuai data sementara adalah rendahnya tingak partisipasi masyarakat pemilih yaitu 68,31 yang membuat peningkatan pemilih GOLPUT  meningkatnya menjadi 31,69%, apakah data ini merupakan indikator “Kesadaran Politik Masyarakat Jambi Kurang”,

Jika kita coba lihat tingkat partisipasi sementara di tingkat Kabupaten/Kota, berkisar diatas 60%, dengan tingkat Partisipasi tertinggi adalah Kerinci (Kabupaten Kerinci-Kota Sungai penuh) yaitu 83,4%, dari DPT sebanyak 257.124 dan suara masuk adalah 224.664 (suara syah dan tidak syah), dan golput 32.460,- (12,6%), seterusnya adalah Sarolangun yaitu 77,89% dari DPT sebanyak 174.508,- dan suara masuk adalah 135.925 (suara syah dan tidak syah), dan golput 38.583,- (22,1%).

Selanjutnya tingkat partisipasi terendah adalah Kota Madya Jambi 62,15% dari DPT sebanyak              402.307,- dan suara masuk adalah   250.043 (suara syah dan tidak syah), dan golput 152.264,- (37,8%), Kota Madya Jambi sebagai barometer Politik di Propinsi Jambi, yang terdiri dari multi etnis dan memiliki kecenderungan sebagai pemlilih berbasis rasional dan Intelektual.

Bahwa munculnya golongan putih  (Golput) dalam setiap Pemilu baik Pileg, Pilkada, maupun Pilpres tidak mungkin untuk dihindari, dan memang itu sebuah pilihan, dilatar belakang menurut beberapa pengamat adalah instrumen pemilu dan pilkada, yakni antara lain (1). figur kandidat yang ditetapkan dengan parameter profesional, moral, dan nilai jual di tengah masyarakat, ternyata calon yang muncul dinilai masyarakat tidak aspiratif dan tidak kapabel, (2) unsur nepotisme dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh. (3) faktor yang juga paling dominan yang menjadi penyebab golput adalah sikap nepotisme pihak-pihak tertentu dalam menetapkan calon, sedangkan dalam kondisi riil bertentangan dengan keinginan masyarakat secara umum hal itu akan memengaruhi orang untuk tidak memilih alias memilih untuk golput,” walaupun pilihan tersebut tidak mendukung upaya demokrasi, munculnya golput bukan hanya disebabkan oleh sebuah pilihan, melainkan disebabkan belum sempurnanya pelayanan KPUD dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warga negara yang akan menyalurkan hak politiknya seperti kisruh DPT dimaknai sebagai kesalahan administrasi, pada hal keselahan ini menyebabkan hak politik seseorang hilang, pada hal legalitas akurat DPT bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis, kesalahan itu diawali dengan kekacauan administrasi kependudukan, kisruh DPT merupakan akibat dari sistim kependudukan yang belum mantap.

Secara umum, gulput itu muncul disebabkan oleh (1) Memang Pilihan, karena figur kondidat yang tidak dipercayai, unsur nepotisme dari pihak parpol tertentu yang membuat masyarakat jenuh, dll, dan (2) Sistim Managemen Pelayanan dan informasi Publik yang meliputi hak dan tanggung jawab pemilih yang belum dilakukan oleh KPUD secara optimal.

Kalau kita amati data Golput dalam Pilleg di Indonesia, semakin hari semakin besar tahun 2009, merupakan golput yang tertinggi, yang mencapai 30% dan yang terkecil adalah tahun 1971 mencapai 6,67%

Begitu juga dengan Pil”bup”kada dan Pil”wako”kada di Propinsi Jambi, seperti Merangin mencapai 27%, Bungo 16%, Tanjabtim 18%, Sarolangun 17%, Batanghari 27% dan Kerinci 30%

Ada hal yang sangat menarik dalam Pilkada Jambi tanggal 19 Juni 2010, yang sedikit berbeda di Pilkada Propinsi lain, adalah Pasangan yang diusung oleh Partai besar seperti HBA-Fachrori, secara total foot ball didukung oleh tokoh partai besar dalam melakukan kampanye seperrti Dewan pembina Partai PD, Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum, dll, sedangkan tokoh Golkar Abu Rizal bakri, Akbar Tanjung, dll, dan Pasangan MM-Hick, disamping Zulkifli Nurdin dan ratui Munawaroh, didukung juga oleh tokoh Nasional Amin Rais, dukungan tersebut adalah untuk memecahkan suara dikantong dan yang berbasis tradisional yang besar di Propinsi Jambi dan itu berhasil

Keputusan Politik ini merupakan keputusan untuk kemenangan masyarakat Jambi secara keseluruhan, terlepas Pasangan HBA-Fachrori kalah di Kerinci, semaunya menjadi bagian dari sebuah demokrasi yang tentunya menjadi bagian dari Pemerintah HBA-Fachrori yang tidak bisa ditelantar dan ditinggalkan, karena secara kekerabatan mereka ada di semua lini dalam masyarakat Jambi dan memiliki profesionaluisme dan Intelektualisme yang mumpuni, sekaligus membuktikan bahwa HBA-Fachori bukan sebagai tokoh ABK..

Sehingga untuk Pemlihan Kepala Daerah seperti Bupati dan wali kota yang akan berlangsung pada tahun 2010-2011 di Propinsi Jambi, diharapkan dalam meminimalkan “Golput” KPUD bisa berbuat antara lain (1) melalui mekanisme Politik yaitu penentuan calon dengan parameter ketokohan, profesional, moral, rekam jejak sang calon dan nilai jual di tengah masyarakat, hindari Nepotisme, transaksi financial politik; (2) melalui peningkatan managemen pelayanan dan penyebaran informasi publik kepada masyarakat, menyangkut hak dan tanggung jawab pemilih, keakuratan data dan informasi.

Kita sama mengetahui bahwa di Propinsi Jambi akan berlangsung Pemlihan Bupati/Walikota sebagai basis otonomi daerah yang akan bertindak sebagai penentu kebijakan pembangunan di daerah, tentunya harus melalui proses yang betul-betul berfikir kepada kepentingan rakyat, maka sedini mungkin KPUD meningkatkan management pelayanan dan penyebaran Publik tersebut, untuk menciptakan dan melahirkan Pemimpin rakyat yang menjadi pilihan rakyat, dan Partai Politi sebagai pihak penentu pasangan calon hendaknya betul-betul menyeleksi calon tidak hanya melihat dari aspek financial belaka, namun lebih berorientasi pada aspek mementukan nilai ketokohan yang layak untuk menjadi pemimpin di daerah, tentunya melalui seleksi alam, nilai ketokohan tidak bisa  hanya mengandalkan financial dan dukungan pejabat, namun nilai ketokohan lebih bersimbiosis dengan waktu yang relatif lama secara alami di tengah masyarakat, disamping melalui jalur Individu atau Independent.

PROP JAMBI MEMILIKI POTENSI BESAR DALAM SKEMA REED

(Konsultasi Publik Skema Redd di Masyarakat Penyangga TNBD)

(Oleh Syamsul Bahri, SE. Conservationist, pengajar di STIE-SAK Kerinci)

Propinsi Jambi sebagai sebuah Propinsi yang memiliki hutan yang cukup luas dari berbagaui status seperti Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Pelestarian Alam, jika kita pedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi memiliki hutan  seluas 2.179.440 Ha atau 42,73 %  dari luas Propinsi Jambi 5.100.000 Ha, yang terbagi dalam 2 (satu) pemerintah kota dan 9 (sembilan) kabupaten. Luas kawasan hutan berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor : 108 Tahun 1999, dengan berbagai  tipe vegetasi yang lengkap dan berbagai pengelompokan hutan, yang menyebar di bagian timur dataran rendah dengan hutan mangrove, bagian tengah hutan tropika dataran rendah dan bagian baratnya hutan tropika dataran tinggi atau pegunungan

Bahkan Propinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional yaitu TN Kerinci Seblat, TN Bukit Dua Belas, TN Berbak, TN Bukit Tigapuluh, yang menjadi kebanggaan nasional dan Internasional serta merupakan aset bagi Pemerintah Prop jambi sebagai penyangga kehidupan yang memberikan subsidi ekologi berdimensi ekonomi bagi masyarakat Jambi.

Saat ini kondisi hutan tersebut tengah mengalami keterancamanan dari deforestasi dan degradasi hutan, secara global kegiatan deforestasi dan degradasi hutan menyumbang sekitar 18% terhadap emisi gas rumah kaca (green house Gases/GHGs) global. Sesuai data 18% kontribusi emisi tersebut, 75% di antaranya berasal dari deforestasi di negara berkembang, yang diperkirakan jika tidak ada upaya pencegahan akan mengalami peningkatan yang menimbulkan dampak langsung ke patani Petani antara lain kebingungan menghadapi iklim yang kian sulit diprediksi, kerawanan pangan dan dampak negatif lainnya terhadap kehidupan mahluk di planet bumi, sehingga Sub Sektor kehutanan di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup besar terhadap emisi gas rumah kaca, yang menempatkan Indonesia sebagai negara penghasil emisi terbesar ke-3 di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia salah satu negara dihadapkan pada tekanan agar bisa mengurangi laju emisi di negaranya.

Indonesia sebagai sebuah negara berada dalam tatanan global, memiliki komitmen yang tertuang dalam pernyataan ”Presiden SBY membuat komitmen untuk untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen” dan sebagian besar berasal dari sector kehutanan, melalui intervensi kebijakan kebijakan (policy approaches and positive incentives) yang memungkinkan Indonesia mengurangi deforestasi dengan tetap menjamin keberlanjutan pembangunan nasionalnya.

Secara global kondisi pemanasan global harus diminimalkan melalui komitmen negara-negara baik negara maju dan negara berkembang, sehingga melalui Pertemuan Conferencee of the Parties 13 (COP-13) di Bali tahun 2007 menghasilkan keputusan tentang skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD) di negara berkembang. Melalui skema REDD, negara maju akan memberikan insentif kepada negara berkembang yang berhasil melestarikan hutan mereka. Sehingga hutan tersebut nantinya dapat digunakan sebagai daerah penyerapan karbon.

Sosialisasi Skema Redd in Developing Countries  (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries) atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Negara Berkembang, merupakan salah satu langkah yang terbagi atas 3 tahap: tahap persiapan, readiness phase, dan full implementation. Saat ini Indonesia sudah berada dalam tahap readiness phase (2009-2010). Termasuk di dalamnya tahap sosialisasi dan konsultasi publik tentang REDDI Readiness Activities lagi gencar-gencarnya dilakukan baik oleh Pemerinrtah, LSM dll

REDD adalah mekanisme internasional untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, yang  merupakan salah satu kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan, dan bersifat sukarela (voluntary) serta menghormati kedaulatan negara (sovereignty).

Mekanisme perdagangan karbon di sektor kehutanan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dibawah UNFCCC/Kyoto Protocol yang melibatkan negara berkembang sampai saat ini baru terbatas pada A/R CDM (peningkatan kapasitas penyerapan/penyimpanan carbon melalui kegiatan tanam menanam). Sedangkan REDD baru dalam tahap persiapan

pelaksanaan pilot percobaan/demonstration activities dan dalam proses penyiapan perangkat hukum pelaksanaan REDD

Sepakat atau tidak sepakat, sudah semestinya Indonesia dapat meminimalkan kerusakan hutan yang antara lain dapat dilakukan melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, melaui skema REDD yang merupakan mekanisme internasional dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi yang telah/sedang dilakukan di sektor kehutanan, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas, maupun transfer teknologi.

Upaya tersebut memerlukan biaya yang di luar kemampuan dana domestik kebanyakan  negara berkembang, yang  opportunity costs (biaya untuk kompensasi bagi pemilik hutan atas nilai kegiatan yang paling menguntungkan), implementation costs (biaya yang diperlukan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan), administrative costs (biaya operasional), dan transaction costs (biaya untuk penggalangan dana, negosiasi dengan partner, monitoring, approval), pendanaan tersebut baik melalui mekanisme.

Untuk sosialisasi Skema Redd tersebut melalui Konsultasi publik di Wilayah Taman Nasional Bukit Duabelas dilaksanakan oleh KK Warsi Jambi, di 2 Kecamatan sekitar Taman Nasional di Kantor Camat Air Hitam di Desa Jernih Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 2 Juni 2010, dan di Kantor Camat Marosebo Ulu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 8 Juni 2010, yang diikuti oleh tokoh masyarakat, pemuda, perangkat desa dll, konsultasi Publik tersebut dikaitkan dengan pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas, pemberdayaan masyarakat di wilayah penyangga dan pengelolaan Hutan Desa.

ONE MAN ONE TREE Di Balai Taman Bukit Dua Belas

ONE MAN ONE TREE

Di Balai Taman Bukit Dua Belas

Oleh Syamsul Bahri, SE

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, terutama kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Dua belas, pemberdayaan masyarakat baik pemahaman akan pentingnya peranan kawasan konservasi, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan Taman nasional, Balai Taman Nasional Bukit Dua Belas melaklukan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan pemahaman masyarakat akan lingkungan hidup dan Taman Nasional melalui kegiatan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dilaksanakan 15 Maret 2010 sampai 17 Maret 2010 di Gedung Manggala Agni Wilayah Operasional Muara Tembesi dengan peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari tokoh masyarakat sekitar TN Bukit Duabelas Kabupaten Batanghari dan Pelatihan “Kader Konservasi” untuk tokoh masyarakat, Pemuda dan guru di Kecamatan Marosebo Ulu Kabupaten Batanghari, dengan peserta sebanyak 30 orang, di aula kantor camat Marosebo Ulu pada tanggal 16-18 April 2010, dimana masing masing pelatihan memberikan bekal ilmu penyadaran akan bahaya kebakaran hutan dan penyadaran akan fungsi dan peran hutan dalam kehidupan masyarakat modren

Pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan kader Konservasi, merupakan penguatan pengelolaan Taman Nasional bermitra dengan masyarakat sekitar Taman Nasional termasuk kegiatan pemberdayaan ekonomi yang telah dan akan terus dilakukan.

Dalam pelatihan tersebut disamping pemberian materi secara teori dan praktek, juga dilakukan kegiatan “One Man One tree” atau OMOT dengan membagikan bibit pohon buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kepada Peserta serta dalam kegiatan lapangan dari Balai TNBD, setuiap tim dihimbau untuk menyumbangkan bibit 50-100 batang bibit ditanam bersama masyarakat di desa yang dikunjungi dan dalam kawasan TNBD

Upaya “One Man One tree” atau OMOT  ala TN Bukit Duabelas ini merupakan bentuk kesadaran rimbawan dan conservationis akan pentingnya upaya pelestarian baik kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi secara mandiri bekerjasama denfgan masyarakat sekitar TNBD

Hal ini dilakukan karena mengingat suhu bumi yang dirasakan saat ini sudah sangat menghawatirkan, karena banyak orang sudah mengeluh dengan pertanyaan atau pernyataan "Panas banget ya hari ini!” kalimat ini sering kita dengar sebagai sebuah pernyataan masyarakat saat ini, termasuk di jambi, bahkan masyarakat yang tinggal di negeri sejuk seperti masyarakat Kerinci melontarkan kalimat tersebut

Memang kenyataan kondisi saat ini panas di permukaan bumi sudah diluar kebiasaan, data-data yang ada memang menunjukkan planet bumi terus mengalami peningkatan suhu yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Selain makin panasnya cuaca di sekitar kita, salah satu indicator dampak dari pemanasan global tersebut adalah makin banyaknya bencana alam dan fenomena-fenomena alam yang cenderung semakin tidak terkendali belakangan ini. Mulai dari banjir, puting beliung, semburan gas, hingga curah hujan yang tidak menentu dari tahun ke tahun, tentunya akan membawa dampak pada ekonomi secara global antara lain kerawanan pangan yang menjurus pada kelaparan masal, musim tanam yang tidak jelas, terganggunya transportasi darat, laut dan udara dan masih banyak dampak negative yang tentunya akan membuat manusia planet ini semakin hari semakin menderita

Sehingga insiatif secara mandiri serta secara swakarsa staf Balai TNBD memberikan bibit dan ditanami bersama dengan masyarakat terutama sekitar rumah masyarakat dan daerah-daerah yang startegis lainnya sesungguhnya wujud dari sebuah kesadaran sebagai conservationis menyikapi tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa planet kita tercinta ini sedang mengalami proses kerusakan yang menuju pada kehancuran! Hal ini terkait langsung dengan isu global yang belakangan ini makin marak dibicarakan oleh masyarakat dunia yaitu Global Warming (Pemanasan Global)

“One Man One tree” atau OMOT  ala TN Bukit Duabelas, terus dilakukan oleh BTNBD bersama masyarakat, dan merupakan bentuk keihklasan dan kesadaran serta bentuk kepedulian ini akan terus di tumbuh kembangkan dalam gerakan “One Man One tree”  secara mandiri dan swakarsa, dan Balai TNBD menyadari bahwa sebuah kesadaran akan bermakna secara bertahap dengan bekerjasama dengan masyarakat

PERSPEKTIF PEMIMPIN PROP JAMBI DI PEMILUKADA TAHUN 2010

Oleh Syamsul Bahri, SE
Conservationis di TNBD, Pengajar STIE-SAK, syamsul_12@yahoo.co.id

Tulisan ini terinspirasi dari pembicaraan Prof. Dr.  Firman Tan, SE. MEc. DEA. ING  pada saat pertemuan Himpunan Keluarga Kerinci (HKK) se Indonesia tanggal 5 Juni 2010, malam di Hotel Golden Harvest Hotel – Jambi



Di era pasar bebas dan perubahan iklim saat ini, pertarungan ekonomi di selat malaka akan secara bertahap berubah dengan akan dibangunnya terusan Kra atau terusan Thai (tanah genting Kra) yang akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur). Kita tahu Asia Timur saat ini semakin hari semakin menjadi pusat ekonomi dunia, seiring dengan semakin turunnya pengaruh AS sebagai negara adidaya (terutama akibat krisis akhir-akhir ini).

Terusan Kra atau terusan Thai adalah sebuah pembangunan terusan yang akan melewati Thailand selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut, seperti Terusan Panama dan Terusan Suez. Kemungkinan besarnya pemerintah Thailand akan membuka Terusan Kra pada 2011 mendatang. Thailand menganggarkan dana 21, 2 milyar Dollar AS untuk pengerukan Terusan Kra tersebut, karena akan memperpendek jalur transportasi di asia timur, terutama ke dan dari Cina, serta adanya pengaruh negatif seperti perompak, terorisme di semanjung Malaya

Pembangunan Terusan Thai ini, akan memberikan keuntungan secara ekononomi bagi Pulau Sumatera, karena arus barang akan melalui pulau sumatera yaitu pelabuhan Sabang di aceh yang akan menjadi pelabuhan bebas Interbnasional menggantikan posisi Singapura, dan pengaruh tersebut akan membawa nilai positif bagi Propinsi Jambi yang berada di Wilayah Timur Pulau Sumatera bersama dengan Riau.

Kondisi ini akan diperkuat lagi pembangunan Jembatan selat Sunda, tentunya akan memberi pengaruh positif bagi Prop Jambi sevara multiflier efect, karena aktivitas pusat ekonomi secara bertahap akan berada di Prop Lampung,

Nilai positif dan potensi positif tersebut, tentunya akan dapat diraih dan direbut untuk kepentingan masyarakat dan rakyat Propinsi Jambi sebagai daerah potensial pertanian, pertambangan, perkebunan dll, dengan kepemimpin yang bisa memahami dan memiliki naluri enterpreneurship dan inovasi yang handal dan diserta naluri bisnis untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan didukung oleh memiliki jaringan di senayan dan Internasional, dan upaya tersebut harus dimulai saat ini.


Kondisi saat ini musim Kampanye Pemilu Kada Propinsi Jambi, dan akan dilanjutkan pencoblosan pada tanggal 19 Juni 2010, dengan 4 pasangan calon Gubernur yaitu pasangan No urut (1) ZA-Ami, urut (2) HBU-Fachrori, urut (3) MM-Hich dan urutan (4) Safrial-ASN, yang telah menyampaikan visi dan misi dan janji politik ke masyarakat baik melalui jalur kampanye langsung maupun melalui dialog di media televisi

Namun dalam kampanye tersebut, terlalu miskin visi dan misi di jiwai oleh kondisi global dan pasar bebas, yang tentunya belum link dengan para cagub dan vawagub, termasuk isu lingkungan.

Sehingga perspektif pemimpin yang diharapkan untuk bisa menjadi manajer sebuah perusahaan yang bernama ”Propinsi Jambi”, dengan pemilik aset adalah rakyat Jambi, yang sesungguhnya aset yang kaya tersebut sudah bisa mambahagiakan dan mensejahterakan masyarakat Jambi selama ini

Tentunya perspektif pemimpin yang akan bisa membaca, berinovasi, berenterprenuer untuk mengoptimalkan nilai – nilai ekonomi aset rakyat Jambi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan pasangan pemimpin yang memiliki naluri enterprenuership, anti KKN, tidak menjadikan Prop Jambi sebagai bidang usaha pribadi, berani dan bertanggung jawab dalam bertindak, berinovasi, memiliki jaringan nasional terutama di senayan – Jakarta dan Internasional

Sebagai pasangan Pemimpin Jambi yang akan datang harus dapat mengantarkan Propinsi Jambi untuk membangun, menata dan mensejahterakan masyarakat secara adil, aman, tentram dan semua pemeluk agama dapat hidup berdampingan, serta dapat mengantarkan Propinsi Jambi menuju “Propinsi terdepan dalam ekonomi di Indonesia” dalam tatanan dunia global dan masyarakat global

Jika kita lihat profile pasangan cagub Jambi tahun 2010, jika kita pilah-pilah pasangan HBA-Fachrori adalah pasangan berlatar belakang murni ”Birokrat”, pasangan MM-Hich murni ”Birokrat”, pasangan ZA-AMI berlatar belakang ”pengusaha” dan mantan ”politisi Senayan” dan pasangan Safrial-ASN berlatar belakang akademisi.

Sehingga dari data dan kebutuhan pemimpin Jambi di era pasar bebas dan globalisasi sekarang ini , dilihat dari profile pasangan, tentunya pemilih Sangat memahami siapa yang akan dipilih dengan melihat kebutuhan pimpinan masa yang akan datang, dan (”kebenaran dan pembenaran” yang ngak mungkin bersatu”) akan menjadi bagian dari sebuah tanggung jawab masyarakat Jambi untuk menentukan arah Prop Jambi, tentunya arah yang positif dan membawa kemajauan secara ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi agenda utama dari Pemerintah Indonesia saat ini dalam percaturan politik lingkungan dunia.

Dengan harapan, pemilukada ini dapat berjalan damai dan masyarakat Jambi dapat memilih pemimpin yang dibutuhkan dan diidamkan untuk mewujudakan Jambi yang lebih maju dan lebih bisa mensejahterakan masyarakatnya secara adil dan berkelanjutan.

Jauhkan upaya – upaya kotor untuk memenangkan Pilkada ini, karena akan sangat menodai demokrasi dan menghiananti masyarakat Jambi, yang sangat mengidamkan Pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan pemimpin yang mensejahterakan keluarga, kerabatnya dan mempertahankan dynasti.

PIL”GUB”KADA DAN LINGKUNGAN HIDUP

By Syamsul Bahri, SE (Conservationist, pengamat, Dosen STIE-SAK)

Pil”gub”kada Jambi tanggal 19 Juni 2010 secara bertahap telah menempuh fase-fase sesuai dengan tahapan, dengan ditandai telah ditetapkan calon tetap pasangan Calon Gubenrnur Jambi periode 2010-2015, yaitu sesuai no urut adalah ZA-Ami Nomor 1, HBA-Fachrori Nomor 2, MM-Hich nomor 3 dan Sf-ASN Nomor 4, dengan melihat fakta yang ada, bahwa dalam proses Pil”gub”kada Jambi, terkesan sikut menyikut antara tim sukses semakin memanas, seyogyannya pasangan cagub berprinsip bahwa Pil”gub”kada adalah dapat menunjukkan keteladanannya dengan melakukan proses politik yang santun dan tidak emosional. Kalau para tokoh politiknya sendiri sudah emosional, maka besar kemungkinan akan terjadi gesekan atau benturan di antara para pendukungnya di tingkat grass-root.

Dan marilah kita fahamilah bahwa Pil”gub”kada. adalah sarana dan bukan tujuan, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah  memilih seorang pemimpin yang mampu mewujudkan Propinsi Jambi yang maju, aman, damai dan sejahtera, tentunya sebuah sarana tidak  mengganggu pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sesumngguhnya PIL’gub”kada memiliki makna penting dan strategis, karena momentum tersebut tidak hanya memberikan peluang terjadinya rotasi dan sirkulasi kekuasaan dalam pemerintahan, tapi juga peluang bagi rakyat melakukan koreksi terhadap segala kesalahan dan kekurangan dimasa rezim terdahulu, untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan terbaik bagi masa depan daerahnya.

Marilah kita melihat Prop Jambi kedepan serta mengajak para elite politik dan masyarakat, terutama para pasangan Cagub untuk mengubah paradigma berpikir dalam memandang Pil”gub”kada, jangan lagi memandang Pil”gub”kada sebuah pertarungan hidup mati antara kelompok/kekuatan partai politik, tapi yakinilah bahwa Pil”gub”kada sebagai sebuah sarana untuk mewjudkan tujuan demokrasi, tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri

Jika kita menyimak tujuan bernegara dan berbangsa dalam UUD 1945, salah satunya adalah menuju masyarakat yang adil dan makmur secara mandiri yang diimplementasikan untuk mejudkannya salah satunya adalah Demokrasi melalui Pil”gub”kada.

Adil dan makmur tersebut, tentunya akan menjadi acuan dan tujuan yang akan diemabnkan oleh pasangan cagub tentunya tertuang dalam visi dan misi sebagai bagian dari proses tawar menawar dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat memilih pasangan tersebut dalam ajang kampanye nantinya

Adil dan maksmur, jika kita lihat fakta yang ada saat sekarang, tidak mungkin terwujud dengan kondisi alam dan lingkungan yang ada memiliki kecenderungan semakin tidak bersahabat, sehingga pemberdayaan ekonomi, peningkatan infrastruktur sebagai misi dari pasangan cagub itu tidak akan berate, apabila dalam visi dan misi tersebut kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi bagian utama dalam pembangunan berkelanjutan sebagai visi dan misi.

Isu lingkungan terutama global warming menjadi sebuah permasalahan global  yang menjadi tanggung jawab setiap Negara, pemerintahan, rakyat, bahkan isu tersebut sudah menjadi bagian terintegrasi dari pembangunan Indonesia saat ini, tidak terlepas dengan Provinsi Jambi.

Namun sungguh menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi masyarakat, sebanyak 4 pasangan calon gubenrnur Jambi, justru isu lingkungan tidak menjadi penting, dibanding isu infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari isu yang dijadikan startegi kampanye, sedangkan isu lingkungan diabaikan, pada hal fakta yang terjadi saat ini lingkungan menjadi bagian utama penyebab kerusakan infrastruktur, gagal panen dan lain-lain yang justru dana yang harus dikeluarkan untuk perbaikan akibat kerusakan lingkungan sangat besar

Isu yang cenderung dan  dominan yang dijadikan tema kampanye oleh para pasangan Cagub yang umumnya menjanjikan peningkatan PAD (pendapatan asli daerah) melalui pengembangan investasi.

Pengalaman penerapan otonomi daerah melalui Pil”gub”kada  selama ini yang cenderung melahirkan "raja-raja lokal" dengan kekuatan kekuasaannya yang besar indikasi menjalin hubungan bisnis secara legal dan illegal seperti tercermin pada kasus illegal logging di bberepa Propinsi di indonesia seharusnya menyadarkan semua pihak akan betapa rawan masa depan lingkungan hidup, bila dalam proses Pil”gub”kada aspek kepentingan lingkungan diabaikan.

Dengan melihat posisi dan peran kepala daerah semakin strategis dan menentukan, agenda lingkungan hidup seyogyanya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam Pil”gub”kada, akan sangat ideal bila sejak awal pasangan kontestan Pil”gub”kada dalam visi dan misinya memberikan porsi yang memadai terhadap pemecahan masalah lingkungan hidup di daerah setempat, karena dengan demikian, rakyat dalam menentukan pilihannya memiliki acuan serta pemahaman yang lengkap mengenai program-program pelestarian lingkungan hidup yang bakal dijalankan oleh calon yang mereka pilih.

Dengan harapan, jika pasangan Cagub yang nyata-nyata pernah terlibat atau ikut memberi peluang terjadinya perusakan lingkungan hidup, baik melalui kebijakan-kebijakan publik, maupun dalam aktivitas usahanya (non- pejabat), sebaiknya tidak dipilih, agar persoalan yang ada tidak bertambah runyam. Untuk itu, perlu kerja sama dan sikap proaktif dari semua pihak untuk melakukan publikasi dan penyadaran kepada masyarakat agar rakyat pemilih tidak terkecoh dalam menentukan pilihannya.

Hendaknya disadari bahwa masalah lingkungan hidup kini menjadi persoalan yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, sudah saatnya semua pihak menaruh perhatian serius terhadap masalah ini. Dalam konteks itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar kerusakan lingkungan senantiasa berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah, sudah seharusnya penyelamatan lingkungan ikut dijadikan kriteria pokok dan prasyarat formal penentuan pejabat publik (syamsul_12@yahoo.co.id).