PEMBENTUKAN KECAMATAN PONDOK TINGGI

PEMBENTUKAN KECAMATAN PONDOK TINGGI

by Syamsul Bahri, SE

(syamsul_12@yahoo.co.id)

Sebelum Pemekaran Kabupaten Kerinci menjadi 2 yaitu Kabupaten Induk adalah kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sesuai UU No 25 tahin 2008, comunitas adat wilayah Depati Payung Pondok Tinggi pada tahun 2006 mengajukan proposal pembentukan Kecamatan Popndok Tinggi, dan ditolak oleh rezim yang berkuasa saat itu, dengan pertimbangan yang tidak jelas, padahal secara administrasi dan hukum wilayah tersebut memenuhi persyaratan lebih untuk dibentuk menjadi sebuah kecamatan tersendiri, dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang telah dimekarkan.

Sampai sekarang proposal tersebut telah berumur 5 tahun, dengan berlakunya UU No. 25 tahun 2008, tanggal 21 Juli 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, menjadi momentum baru bagi masyarakat Adat Wilayah Depati Payung Pondok Tinggi untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan untuk menjadi sebuah kecamatan tersendiri dari Kota Sungai Penuh, melalui revisi Proposal sesuai dengan data dan fakta terkini dan akan segera diajukan ke Pihak Ekzsekutif dan legislative sebagai bahan untuk proses administrasi dan proses penyusunan Ranperda

Proposal Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi  merangkum secara administrative wilayah  desa yang terdiri dari 7 Desa ( Sungai jernih, Aur Duri, Pondok Agung, Permanti, Lawang Agung, Karya Bakti, dan Koto Lebu) serta 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Pondok Tinggi, sedangkan secara kewilayahan adat Depati payung Pondok Tinggi, merupakan satu kesatuan dengan Wilayah Adat Depat Nan Batujuh yaitu Wilayah adat 4 luhah Sungai Penuh, Wilayah Adat Dusun Baru dan Wilayah Adat Depati Payung Pondok Tinggi dan masyarakat Pasar Sungai Penuh (sebagian dari wilayah Kemendapoan 5 dusun, tanpa Kumun Debai), sehingga pembentukan kecamatan ini hanya bersifat wilayah administrative pemerintahan, sedangkan kewilayah adat tetap dalam komunitas yang sama.

Perjuangan untuk mewujudkan Kecamatan Pondok Tinggi, memang merupakan aspirasi murni masyarakat Pondok Tinggi menjadi beban dan tanggung jawab baik moral maupun fisik bagi tokoh dan generasi muda serta intelektual Pondok Tinggi untuk memperjuangkan sebuah Kecamatan, karena didasari disamping aspirasi secara murni, Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi telah memenuhi aspek hukum, aspek ekonomi, dan dinilai merupakan sebuah Kecamatan yang sangat layak dibandingkan dengan kecamatan yang telah dimekarkan sebelumnya.

Finalisasi revisi Proposal tersebut dilakukan dalam bentuk pertemuan tanggal 22 Januari 2011, dalam forum rapat negeri yang merupakan pertemuan akhir dari penyusunan revisi Proposal yang telah disiapkan oleh Tim Kerja. Peluang untuk menjadi Kecamatan Pondok Tinggi tersendiri tersebut cukup terbuka, dan proposal telah disampaikan kepada Walikota Sungaipenuh pada tanggal 27 Januari 2010 dan mendapat jawaban positif dari Walikota dengan melengkapi persyaratan tehnis lainnya yang masih belum lengkap. Proposal ini merupakan sebuah bentuk melestarikan ke”pondok tinggi”an yang selama ini hampir hilang di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan dalam kota Sungaipenuh, disamping secara yuridis dan administrasi untuk meningkat proses pembangunan yang lebih terkosentrasi serta meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat, meningkatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, meningkatan pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi, meningkatkan percepatan pengelolaan potensi daerah, meningkatakan keamanan dan ketertiban dan peningkatan hubungan serasi adat,  pemerintah

Jika kita lihat dari sejarah perjuangan aspirasi dalam tahapan proses proposal Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi sebelum pemekaran Kabupaten, bahwa proses proposal pebentukan Kecamatan ini sudah dilakukan dengar pendapat antara tokoh masyarakat Pondok Tinggi dengan DPRD Kabupaten Kerinci (sebelum pemekaran) pada tanggal 10 Januari 2007, (sesuai risalah Rapat Dengar Pendapat-RDP), terungkap bahwa Proposal Pembentukan Kecamatan Pondok Tinggi, dari aspek hukum dan aspek administrasi serta dukungan infrastruktur dan penunjang ekonomi sangat mendukung dan tidak bertentangan dengan UU dan Peraturan yang berlaku, sehingga Wilayah Pondok Tinggi sangat layak untuk di jadikan sebuah Kecamatan tersendiri.

Hal ini terbukti wilayah yang memiliki potensi ekonomi pertanian yang luas di Kota Sungaipenuh, baik persawahan, perkebunan, dan kegiatan pertanian lainnya, disamping potensi SDM yang cukup handal untuk mengelola potensi tersebut menjadi nilai tambah secara ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki peluang untuk home industry dll..

KECAMATAN SUNGAI PENUH PENENTU PILWAKO SUNGAIPENUH PUTARAN KEDUA

KECAMATAN SUNGAI PENUH

PENENTU PILWAKO SUNGAIPENUH PUTARAN KEDUA

Oleh Syamsul Bahri, SE (Pengamat, Conservationist)

Pelaksanaan Pemilihan Walikota Sungai Penuh putaran I telah berakhir dengan Keputusan Makhamah Konsitusi, yang memutuskan menolak gugatan calon walikota pasangan Hasvia Hasyimi dan Amrizal Jufri, serta pasangan Zulhelmi dan Novizon, tentunya pasangan Calon walikota Ahmadi Zubir dan Murshal Anzhari sebagai perolehan suara terbanyak I dan Calon walikota pasangan Asfari Jaya Bakri dan Adrinal Salim sebagai pasangan perolehan suara terbanyak II yang akan melaju pada putaran Pemilihan walikota Sungaipenuh Tahap II, direncanakan oleh KPUD Kota Sungaipenuh pada bulan Maret  2011

Memanas suhu politik saat ini di Kota Sungaipenuh, dikarenakan peta politik yang dinamis, terutama rebutan pengaruh dan klaim dukungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika Pilwako ini, sangat diharapkan dinamika politik ini jangan sampai membuat anarkhis dan merugikan salah satau pihak, sesuai apa yang terjadi saat ini, penyebaran selebaran yang bernada intimidasi dan provokatif serta bentuk-bentuk lain seyogyannya untuk dihindari

Jika kita amati kondisi pasca keputusan MK, calon pasangan walikota yang berasal dari Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun Debai yang merupakan pemilih yang besar di Kota Sungaipenuh merupakan pasangan yang belum bisa masuk pada putaran II, tentunya kondisi ini cukup stagnan dengan kondisi yang ada, sebuah keputus asaan atau kecewa dengan hasil Pilwako merupakan sebuah fakta kewajaran dari sebuah situasi yang ada, namun kekecewaan dan keputus asaan itu jangan berlanjut, karena Kota Sungaipenuh membutuhkan Pemimpin yang legitimasi dari sebuah Proses Pilkada tahap II, tentunya partisipasi masyarakat Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun Debai sangat diharapkan, karena memiliki nilai besar dan nilai strategis untuk suksesnya pelaksanaan dan penentuan Pemimpin Kota Sungaipenuh periode 2011-2016.

Bargaining position dari pasangan yang akan bertarung di Kota Sungaipenuh untuk merebut dan mendapat pengaruh di kecamatan Sungaipenuh menjadi bagian scenerio politik pasangan tersebut, tentunya kekecewaan dan keputus asaan masyarakat tersebut menjadi bagian dari startegi pasangan untuk mengembalikan situasi agar masyarakat kecamatan Sungaipenuh dan Kumun debai tetap optimis dan dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota tahap II ini, karena potensi suara yang lebih 50% dari jumlah suara pemilih dalam kota Sungaipenuh yang tentunya tidak bisa diabaikan.

Masyarakat Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun Debai yang dihuni oleh masyarakat pribumi dan beberapa etnis pendatang yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Kota, sebagai kecamatan yang mengedapankan kesatuan dan persatuan berdasarkan kewilayah adat, dengan tidak mengabaikan kewilayahan administrtif tentunya menjadi sebuah kekuatan bagi masyarakat yang tergabung dalam masyarakat wilayah Adat seperti Wilayah Adat Depati Payung Pondok Tinggi, Wilayah Adat Lima Luhah Sungaipenuh, Wilayah Adat Dusun Baru, Wilayah adat Depati IV Kumun debai, serta masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan organisasi lainnya.

Dengan kondisi tersebut diatas, perebutan pengaruh di wilayah Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun Debai, menjadi semakin hangat dan semakin kompetitif, begitu juga dengan tokoh – tokoh elit diwilayah tersebut berusaha mencari bargaining position terhadap kedua pasangan yang akan bertarung atau sebaliknya, kedua pasangan tersebut akan melakukan loby secara intensif dengan bargaining pisition, kondisi selanjutnya tentunya akan ditentuklan oleh kedua pasangan yang akan bertarung dengan kekuatan basis masa yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Sungaipenuh dan Kumun Debai, sepanjang memungkinkan menjadi keputusan yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

Disadari atau tidak disadari, bahwa dalam Pilkada selama ini, ikatan komunitas yang tergabung secara ikatan emosional atau persaudaraan dalam kewilayah adat menjadi penomena yang menjadi dasar utama menentukan pilihan dalam setiap even Pilklada di Indonesia, terutama diwilayah pedesaan/kampung, disamping pemlihan didasarkan pada rasionalitas secara tahap bertahap akan meningkat.

Kondisi itu, membuat masyarakat kecamatan Sungaipenuh yang memiliki kecenderungan masih manghargai pemerintahan informal secara bersamaan dengan pemerintahan formal, yaitu pemuka adat sebagai kelembagaan pemerintahan informal yang memiliki fungsi mengajun dan mengarah, serta mengajak masyarakatnya kepada sesuatu yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat terutama untuk pembangunan masih tetap eksis ditengah kehidupan saat ini, dimensi ini akan tetap berkembang dan menjadi bagian dari startegi baik pasangan cawako maupun masyarakat dalam pelaksanaan Pilwako tahap II ini.

POTENSI EKONOMI YANG TERABAIKAN (belum terintegrasi fungsi ekonomi dan fungsi konservasi)

POTENSI EKONOMI YANG TERABAIKAN

(belum terintegrasi fungsi ekonomi dan fungsi konservasi) 

Oleh Syamsul Bahri, SE (syamsul-12@yahoo.co.id)

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh sebagai Kabupaten/kota yang terletak diujung Propinsi Jambi pada ketinggian 300 mdpl-3805 mdpl, dengan suhu berkisar 18˚C sampai 27˚C, memiliki potensi ekonomi yang terabaikan selama ini, karena potensi tersebut baru memiliki nilai konservasi atau lingkungan untuk mencegah banjir, erosi dan pada umumnya tumbuh didaerah yang kritis dan pada topografi berbukit dan berlembah yang melingkari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh

Potensi yang dimaksud adalah pohon pinus/kayu sigi (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) memiliki manfaat ganda yaitu selain menjadi sumberdaya ekonomi langsung dan tidak langsung yang menguntungkan bagi pendapatan masyarakat baik pemilik maupun penyadap dan fungsi hidrologi dan konservasi tanah serta fungsi sosial, yang merupakan primadona utama pengelolaan hutan di dataran tinggi/pegunungan yang banyak memberikan manfaat.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pohon pinus (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) di Kabupaten Kerinci dan kota Sungaipenuh mencapai luas lebih dari lima ratus ha ±644 ha, (Asrul Sani ;2005, Analisis Nilai Ekonomi Langsung dari Kayu Pinus (Pinus mercusii) dalam bentuk Getah di Kecamatan Sungai Penuh-Kabupaten Kerinci”) dan diperinci diwilayah Kabupaten sebesar 46,3%, dan Kota Sungaipenuh seluas 53,7%, rata-rata berumur diatas 15 tahun  pada umumnya menyebar di lahan masyarakat, yang ditanam semenjak tahun 70-an sebagai tanaman reboisasi dan penghijauan oleh Pemerintah, disamping itu, bahwa Kerinci juga memiliki jenis pohon pinus endemik (Pinus merkusii Strain Kerinci) atau kayu sigi yang hidup didalam hutan TNKS wilayah Bukit Tapan, Pengasi dan Hutan Adat Hiang dan pungut.

Pohon pinus dengan sifat sebagai tanaman perintis secara alamiah telah menyebar di daerah lahan kritis dan lokasi bekas longsor, memiliki fungsi konservasi yang tinggi, juga memiliki nilai fungsi ekonomi yang cukup potensial jika dikelola dengan baik melalui managemen Community based development agroforestry secara partisipasi aktif masyarakat tentunya dengan managemen ekonomi berbasis koperasi.

Dengan umur rata-rata diatas 15 tahun yang merupakan umur potensi ekonomi  yang matang untuk diolah melalui penyadapan getah pinus, serta melakukan pemulian dan peremajaan pohon pinus terutama di lahan-lahan kritis yang cukup luas di kabupaten Kerinci dan kota Sungaipenuh.

Potensi pinus yang ada saat ini, memungkinkan sebagai suplayer perusahan pengolahan getah yang ada di Pulau Jawa, saat ini sangat kesulitan bahan baku, dengan kelayakan harga yang menguntungkan bagi petani, serta jika terjadi pemulian dan pengembangan penanam pinus tersebut, tentunya tidak menutup kemungkinan untuk membangun pabrik pengolahan di Kabupatabn atau kota.

Memang diakui, di beberapa wilayah di Indonesia pengolahan getah pinus menjadi Nilai tambah pendapatan petani/masyarakat (Value addition in-come) dan menjadi salah satu sumber PAD, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Propinsi di Sulawesi serta Sumatera, disamping harus memenuhi pasokan dalam negeri, juga dieksport  ke negara tujuan seperti Belanda, Prancis, dan AS, sedangkan di Asia antara lain India, Singapura, dan Pakistan.

Sesungguhnya pembangunan pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi regional maupun bilateral sehingga secara langsung dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik, disamping itu untuk meletakan landasan yang kokoh bagi tercapainya keadilan sosial

Pembangunan bidang kehutanan merupakan bagian yang terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya dan dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya, sehingga pembangunan Kehutanan lebih ditujukan pada 3 tujuan utama yaitu (1) Peningkatan daya guna sumber alam secara maksimal dan lestari, (2) Peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, (3) Peningkatan sumber penghasilan (devisa) negara.

Sehingga, dengan melihat bentang alam dan potensi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh sebagai wilayah yang memiliki konsekwensi dan tanggung jawab melestarikan dan memanfaatkan Taman Nasional Kerinci Seblat secara lestari, tentunya pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam kontek peningkatan pendapatan dan ekonomi dan PAD secara berkelanjutan untuk mengambil suatu langkah maju bagi pemanfaatan salah satu sumber daya alam yang selama ini belum terkelola secara maksimal yaitu Pengusahaan getah pinus merkusi (Pinus merkusii Jungh. Et de Vriese) dan Kayu Sigi (Pinus mercusii strain Kerinci) yang di olah menjadi Gondorukem dan Terpentin. Hal ini merupakan salah satu bidang usaha bagi tercapainya tujuan di atas, terutama bagi masyarakat disekitar pemilik lahan dan sekitar hutan.

Apakah Kabupaten Konservasi Merupakan Solusi Penyelamatan Hutan?

Apakah Kabupaten Konservasi Merupakan Solusi Penyelamatan Hutan? Syamsul Bahri*) Perambahan hutan dan illegal logging menimbulkan kerugian negara triliunan rupiah, bukan hanya di areal hutan produksi, hutan lindung, bahkan menjarah sampai kawasan konservasi, yang merupakan ancaman bagi lingkungan hidup dan berdampak secara global. Kondisi ini sangat memprihatinkan, disamping terdapat kerugian negara dan lebih lagi terhadap lingkungan dan mutu lingkungan yang berlanjut layaknya multiflier efect. Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan kawasan-kawasan konservasi, baik melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan institusi pengelolaa kawasan konservasi, pengamanan terpadu, dll. Namun,  hasilnya belum dapat dinikmati oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten atau Propinsi yang berada di sekitar kawasan konservasi tersebut. Hal ini diksebabkan adanya pemberlakuan yang secara riil belum adil, dimana era otonomi daerah semua wilayah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) daerah, dilain pihak Kabupaten yang memiliki kawasan konservasi dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) sangat terbatas untuk bisa memanfaatakn potensi SDA secara eksploitatif, karena bentang alam kawasan mengharuskan pengelolaan melalui aspek konservasi untuk melindungi wilayah Kabupaten sendiri dan Kabupaten Lainnnya yang berada di sekitarnya. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan kearifan dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat dan Pemkab yang memiliki kawasan Konservasi dalam upaya menggerak roda pembangunan dan mensejahterakan masyarakat agar tetap berprinsip pada pemanfaatan yang lestari. Di era globalisasi seperti sekarang ini, pengelolaan hutan di Indonesia, secara logika menimbulkan suatu penafsiran ketidak adilan, setiap kayu yang ditebang secara legal dikenai pungutan provisi sumber daya alam dan dana reboisasi yang dikembalikan kepada daerah penghasil sesuai prosentase yang telah ditentukan, untuk mereahabilitasi kawasan yang sudah ditebang, ini memacu Daerah untuk berlomba-lomba menebang hutan yang menjadi kewenangannnya, dengan harapan dana yang akan dikembalikan juga akan besar. Kondisi ini menimbulkan ironis bagi Kabupaten yang tiodak memiliki kawasan hutan yang bisa menghasilkan kayu illegal, tentunya akan membawa konsewensi dana untuk Pembangunan juga relatif tidak ada. Permasalahan ketidak adilan tersebut menimbulkan gagasan dan Ide untuk membentuk sebuah Kabupaten Konservasi dan Dana Alokasi Khusus Konservasi merupakan suatu hal yang memerlukan pemahaman dan pemihakan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten, dalam konsep Kabupaten Konservasi memerlukan komitmen dan konsekwensi Peningkatan PAD yang saling sinergis antara pemanfaatan yang lestari dan pembangunan ekonomi. Pembentukan Kabupaten Konservasi menjadikan masyarakat dan pemkab lebih memiliki komitmen untuk menyelamatkan hutan konservasi dan komitmen untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga Kabupaten Konservasi melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus Konservasi, antara lain Kabupaten Konservasi mendapat pembagian yang sama dengan daerah penghasil kayu yang memiliki areal Konversi dan Hutan Produksi, peluang untuk menjual jasa lingkungan dalam bentuk Carbon trade, air, dan kontribusi internasional dalam bentuk Payment for Enviromental Service – PES ( {Pembayaran untuk setiap jasa yang berkenaan dengan lingkungan) Beberapa Kabupaten yang memiliki indikasi Hight Conservation Value Forest (HCVF), telah ditetapkan dan akan mengajukan diri sebagai Kabupaten Konservasai, seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Murung Mas, Kabupaten Murung Jaya (Kalimantan), Kabupaten Lebong dan beberapa Kabupaten yang berada disekitar Taman Nasional. Sehingga beberapa Kabupaten yang memiliki kawasan Konservasi berteriak bahwa ” Mana konpensasi ?”, merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena mereka hanya menjadi lilin untuk memberikian kontribusi ekologis bagi Kabupaten lain dan dunia, sementara mereka belum bisa memanfaatkan potensi tersebut secara optimal untuk kepentingan pembangunan. Namun perangkat hukum di pemerintah Pusat untuk menjawab tantangan ini belum ada, kondisi ini menjadikan dilematis, sementara hutan konservasi yang menjadi ciri dari Negara Indonesia perlu diselamatkan, namun perangkat untuk Kabupaten Konservasi masih dalam proses Kabupaten Konservasi dengan mekanisme yang akan diatur dalam perangkat hukum, menjadi suatu solusi untuk menyelamatkan hutan di Indonesia, sekaligus menjawab tantangan bahwa masyarakat dan pemkab yang dilingkungi oleh Kawasan Konservasi juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk hidup yang layak di bumi persada Indonesia. *)Pengamat lingkungan, e-mail: bahritnks@telkom.net Sumber : http://www.conservation.or.id/home.php?modul=news&catid=28&tcatid=410&page=g_news.detail

DAS BATANGHARI DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT (2)

DAS BATANGHARI

DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT (2)

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationist di Jambi, Dosen STIE SAK)

Oleh banyak pengamat dan ekonom bahwa meanstream pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi terbukti telah gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup, bahkan telah terbukti menghasilkan pelanggaran terhadap hak azasi manusia dan peningkatan kemiskinan, penciptaan kelompok kaya dan kelompok miskin yang semekin jauh dan semakin jauh, kerusakan SDA yang membawa implikasi terhadap bencana alam, kerawanan pangan dll

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari menurut data dari BP DAS Batanghari hanya tersisa sebagai hutan sekiatr 173.300 hektar  dari total 5,1 juta hektar di sepanjang DAS Batanghari atau tinggal 3,5 persen. Sebanyak 4,9 juta hektar hutan dalam keadaan sangat kritis hingga potensial kritis (Kompas, Selasa, 23 November 2010), sungguh memprihatinkan, dan lahan seluas tersebut cenderung berada dalam kawasan konservasi antara lain TNKS, TNBD, TNBT, TNB, hal ini disebabkan berubuh fungsi hutan yang berada disekitar dan sepanjang Sungai Batanghari, hal ini terbukti semenjak euforia Otonomi Daerah yang diikuti desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam, yang memiliki kecenderungan bahwa potensi sumberdaya hutan yang ada dalam wilayah administratifnya bebas dieksploitasi untuk kepentingan daerah  dan berusaha mengeksploitasi hutan dari aspek ekonomi jangka pendek terutama penggelembungan PAD, sehingga  munculnya pembukaan hutan untuk beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertambangan, logging dan illegal logging yang mengabaikan aspek konservasi termasuk keinginan dan pembangunan jalan membelah Taman Nasional

Pemikiran implementasi euforia otonomi yang cenderung berorientasi pada ekonomi jangka pendek tersebut berakibat telah timbul dampak yang lebih luas seperti banjir besar-besaran setiap tahun, kebakaran hutan dalam skala besar, dan meningkatnya jumlah DAS kritis setiap tahun, yang berdampak pada tujuan Otonomi yang sesungguhnya menjadi bias, dalam arti tujuan kesejahteraan rakyat yang semu, karena cenderung kesejahteraan dengan ancaman bencana alam yang memiliki dimensi ancaman terhadap kesejahteraan yang semu, seperti kerawanan pangan, kerawanan energi listrik terutama yang bersumber dari PLTA, terganggunya transportasi darat dan sungai yang membawa implikasi pada ekonomi mikro dan makro.

Kondisi DAS Batanghari tersebut dalam frame ecobioregion management sebagai  aset ekonomi berkelanjutan, dan sebagai aset lingkungan dan ekologi memerlukan penanganan yang serius dalam kontek meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah DAS tersebut, melalui upaya terintegrasi multi sektor untuk merehablitasi DAS yang bergerak dalam frame ecobaioregion management, tentunya kajian komprehensif dalam tataruang berbasisi ekonomi dan ekosistem, apa lagi DAS Batang Hari diklasifikasi sebagai satu dari 22 DAS dengan kategori sangat kritis (super critical) yang merupakan DAS terbesar kedua di Sumatera dengan jumlah luas daerah tangkapan air (water catchment area) 4,9 juta hektar dan secara administratif meliputi propinsi Sumatera Barat dan Jambi.

Tentunya pendekatan muliti sektoral yang komprehensif berdasarkan batas ekologis yang terintegrasi dengan komunitas manusia, yang selama ini cenderung egosektoral dan spatial, tentunya harus di hindari, apalagi Upaya kearah ecobioregion management untuk DAS Batanghari yang terletak di Prop Jambi dan sebagaian di Prop Sumatera Barat, merupakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Prop Jambi, bahkan seluruh Pemerintahan di Pulau Sumartera sebagaimana yang telah menjadi ”Kesepakatan Gubernur se Sumatera dalam dokumen Kesepakatan bersama seluruh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera”, di Jakarta pada tanggal 18 September 2008 dalam upaya penyelamatan dan pelestarian ekosistem Sumatera guna menyeimbangkan fungsi ekologis dengan pembangunan ekonomi masyarakat melalui antara lain Penataan tata ruang pulau sumatera berbasis ekosistem, restorasi kawasan krisis untuk perlindungan sistem kehidupan, melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, kesepakatan tersebut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

Kenayataannya, apa yang menjadi kesepakatan Gubenrnur se-Sumatera belum dilaksanakan secara utuh, hal ini dapat dilihat dari implementasi yang terjadi, banyaknya keinginan untuk merubahn fungsi hutan untuk kepentingan diluar ekologi dan lingkungan, walaupun kenyataannyanya bahwa perubahan fungsi hutan yang memliki kecenderungan berfungsi lindung, sedangkan dampak yang kitarasakan saat ini bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dll sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan kehidupan masyarakat di sekitar DAS Batanghari, tentunya implikasi ekonomi dan kerawanan pangan sesuatu yang sangat sulit untuk hindari.

Oleh banyak pengamat dan ekonom bahwa meanstream pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi terbukti telah gagal dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup, bahkan telah terbukti menghasilkan pelanggaran terhadap hak azasi manusia dan peningkatan kemiskinan, penciptaan kelompok kaya dan kelompok miskin yang semekin jauh dan semakin jauh, kerusakan SDA yang membawa implikasi terhadap bencana alam, kerawanan pangan dll.

Pola ekonomi melalui Pertumbuhan ekonomi adalah implementasi dan manifestasi dari teori ekonomi kapitalis moderen, yang berorientasi pada keterbelakangan dan ketertinggalan yang ada terutama pada dunia ke tiga dapat dikejar dengan strtegi tertentu (Strategi and time dimension), yaitu hight economic growth dan International Free  Trade, yang menjadikan sebuah neolebaralis econimic dalam bentuk economic global atau pasar bebas.  Yaitu masyarakat moderen sebagai simbol kemajuan yang didominasi oleh negara majuk dan masyarakat tradisional sebagai simbol ketebelakangan  terutama negara dunia ke tiga

DAS BATANGHARI DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT

DAS BATANGHARI

DALAM TATANAN ECOBIOREGION MANAGEMENT

Oleh Syamsul Bahri, SE

(Pengamat, Conservationist di Jambi, Dosen STIE SAK)

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari yang membentang dari ujung Propinsi Jambi bahkan wilayah Sumatera Barat bagian Solok Selatan, Solok dan Kota Madya Solok, Dharmasraya menuju selat Berhala sesungguhnya merupakan satu kesatuan ekosistem yang mendukung hidup dan kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya baik yang dihulu, tengah maupun di muaranya, sehingga peran DAS ini sangat vital dalam mendukung pembangunan di Propinsi Jambi, bahkan dalam mendukung pengelolaan DAS berbasis ecobioregion saat ini sistim pengelolaan Taman Nasional di sekitar DAS ini terdapat 4 Taman Nasional yaitu untuk kawasan Hulu DAS Batanghari terdapat kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dibagaian tengah terdapat Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), dan hilir atau Muara terdapat Taman Nasional Berbak (TNB)

Kondisi DAS Batanghari dengan kondisi saat ini, yang banyak memunculkan lahan kritis, peramabahan, illegal logging, luasnya lahan monokultur, banjir, kebakaran hutan, pendangkalan sungai serta berbagai akibat dari kerusakan catchmen area dari DAS Batanghari, yang memunculkan bahwa kekeringan dan banjir serta dampak lingkungan lainnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penurunan nilai penting dan nilai fungsi DAS Batanghari sebagai suatu kesatuan ecobioregion planning management, apalagi dikaitkan dengan pemanasan global yang membawa implikasi terjadinya perubahan keseimbangan alam terhadap perubahan permukaan air laut yang semakin naik, pergeseran iklim, dampak negatif secara langsung atau tidak langsung terhadap sub sektor pertanian, Sub sektor Kehutanan, Sub sektor Perternakan, Kesehatan, kalender musim yang susah diprediksi, dengan side efek negatif terhadap kemanusian dan sistem sumber daya alam terutama sumber air, pertanian, kehutanan, sistem ekologi, keanekaragaman hayati dan kesehatan.

DAS Batanghari sebagai ecobioregion management tidak dilihat sebagai aset ekonomi dan aset politik semata-mata, karena ecobioregion adalah batas darat dan perairan di mana batas tersebut ditentukan bukan oleh batas secara politik, melainkan harus dilihat dari batas geografis dari komunitas manusia dan sistim lingkungan, dan memang DAS sebagai satu kesatuan ecobioregion management yang memiliki keluasan yang luas ini harus cukup besar guna mempertahankan integritas komunitas biologi wilayah tersebut, habitat dan ekosistem; untuk menyokong proses-proses ekologi yang penting seperti siklus nutrien dan limbah, migrasi dan aliran arus;  untuk menjaga habitat dari spesies-species penting;  dan juga mencakup komunitas manusia yang terlibat di dalam pengelolaanm, penggunaan, dan memahami proses-proses biologi.

DAS Batanghari sebagai ecobioregion management yang terimplementasi dalam  pemanfaatan daratan dan perairan di mana masing-masing wilayah menyediakan habitat dari berbagai macam species hidup dan berkembang dengan baik, dan masing-masing memiliki keterkaitan dengan populasi manusia pada wilayah tersebut. Semua elemen-elemen dalam  mosaic tersebut berinterkasi secara aktif. Sebagai contoh pengelolaan terhadap daerah tangkapan air akan mempengaruhi habitat aliran sungai, perikanan dan terumbu karang. 

Prinsip pengelolaan DAS Batanghari dalam ecobioregion management, hendaknya melihat DAS dalam kontek DAS sebagai (1) aset ekosistem adalah sumberdaya alam yang ada didalamnya sebagai aset ekosistim yang tak dapat diperbarui (non-renewable resources) atau dalam batas tertentu secara potensial dapat diperbarui (potentially renewable resources); Jika pemanfaatannya melebihi tingkat kelestarian maka berakibat degradasi lingkungan; Nilai kemanfaatan sumberdaya alam yang ada di DAS perlu diarahkan untuk mendapatkan manfaat nilai ekonomi tidak lagi mengarah pada maksimalisai tetapi optimalisasi; (2) Pemanfaan sumberdaya alam versus pertumbugan ekonomi adalah Kenaikan PAD atau PDRB sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi akan memberikan konsekuensi pada peningkatan konsumsi energi, konsumsi air,  konsumsi lahan, ruang dan mobilitas; (3) Sumberdaya alam suatu aset yaitu pembangunan ekonomi hanya mengejar pertumbuan saja cenderung tidak mengindahkan kelestarian sumberdaya alam itu sendiri yang pada gilirannya akan memberikan akibat pada menurunnya mutu lingkungan hidup, mengoptimalisasi pemanfaatan berarti sumberdaya alam dalam DAS tidak hanya dilihat sebagai suatu aset produksi tetapi juga aset lingkungan, Interaksi antara aktivitas ekonomi dan sumberdaya alam dalam DAS sebagai bagian dari lingkungan; (4) pembangunan berkelanjutan adalah usaha dan upaya menghormati dan memelihara komunitas kehidupan, memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan biodiversity, optimalisasi pemanfaatan SDA yang tak terbarukan sesuai daya dukung, mengintegrasikan kerangka kerja untuk memadukan upaya pembangunan dan pelestarian, menciptakan kerjasama global sumber penyediaan bahan mentah; (5) aset sumberdaya alam yang berwawasan konservasi melalui pendekatan Pelestarian fungsi lingkungan hidup, keuntungan pengusaha atau perusahaan digeser pada keuntungan sosial, kelestarian produksi digeser pada kelestarian ekosistem; (6) aset dalam pembangunan pertanian berkelanjutan adalah eksplotasi sumberdaya alam  erat kaitannya dengan proses bio produksi membawa dampak yang cukup signifikan dalam  keberlangsungan kehidupan; pembangunan pertanian yang berkelanjutan (sustainable agriculture).

Tentunya dalam management ecobioregion ini, adalah integrasi pengelolaan baik fisik maupun non fisik hulu, tengah dan muara secara komprehensif yang mengarah pada keseteraan ekonomi, kesetaraan lingkungan, kesetaraan sumber pendapatan, yang lepas dalam upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan melihat DAS dalam ecobioregion management, dalam pengelolaannya kontek utama sebagai aset ekonomi dan aset lingkungan, untuk menghindari dan mengurangi faktor stress lingkungan dan upaya yang biasa dilakukan untuk memperbaikinya  dilakukan dengan adaptasi dan modifikasi manusia dalam mengatasi faktor stress.

Upaya kearah ecobioregion management untuk DAS Batanghari yang terletak di Prop Jambi dan sebagaian di Prop Sumatera Barat, merupakan langkah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Prop Jambi, bahkan seluruh Pemerintahan di Pulau Sumartera sebagaimana yang telah menjadi ”Kesepakatan Gubernur se Sumatera dalam dokumen Kesepakatan bersama seluruh Gubernur Sumatera untuk penyelamatan ekosistem Pulau Sumatera”, di Jakarta pada tanggal 18 September 2008 dalam upaya penyelamatan dan pelestarian ekosistem Sumatera guna menyeimbangkan fungsi ekologis dengan pembangunan ekonomi masyarakat melalui antara lain Penataan tata ruang pulau sumatera berbasis ekosistem, restorasi kawasan krisis untuk perlindungan sistem kehidupan, melindungi kawasan yang memiliki nilai penting perlindungan sistem kehidupan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, kesepakatan tersebut disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan.

TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS (komitmen dalam pengelolaan)

TAMAN NASIONAL BUKIT DUA BELAS

(komitmen dalam pengelolaan)

Oleh syamsul Bahri, SE

Taman Nasional Bukit Duabelas, yang terletak cukup startegis  di antara 3 taman nasional yang ada di Propinsi Jambi, yaitu TN Kerinci Seblat, TN Berbak dan TN Bukit Tigapuluh, sebagai sebuah taman nasional perwakilan dataran rendah, dengan memiliki tujuan pengelolaan dwifungsi, yaitu fungsi konservasi dan fungsi ruang hidup suku anak dalam (SAD) atau orang rimba (OR).

Keberadaan Taman Nasional di Indonesia oleh beberapa pihak di era otonomi daerah dianggap sebegai faktor penghambat, hal itu juga dirasakan dalam pengelolaan TN Bukit Duabelas saat ini, dimana tekanan semakin kuat, dengan berbagai intrik untuk bisa melegalkan pemanfaatan kawasan untuk kebun/perkebunan, pertambangan, hasil kayu dll demi mengejar nilai-nilai ekonomi dan memperjuangkan nafsu kerakusan dan pemaksaaan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar, baik lingkungan maupun ekonomi secara mikro dan makro.

Jika kita fahami sejerah proses pembentukan TN Bukit Duabelas ini, bahwa pembentukan dimulai dari Surat usulan Bupati Sarolangun Bangko No: 522/182/1984 tanggal 17 Februari 1984  tentang Usulan Kawasan Hutan BD menjadi hutan lindung dan Cagar Biosfire, yang  diteruskan melaui 
Surat Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Jambi (sekarang SBKSDA Jambi) No: 163/V/813 PPA/1984 tanggal 15 Februari 1984 perihal yang sama, dan oleh Gubenrnur Jambi meneruskan usulan tersebut ke Manteri Kehutanan dengan No. 522.51/863/84 tgl 25 April 1984 agar Kawasan Bukit Duabelas seluas 28.707 ha diperuntukan sebagai Cagar biosfire yang oleh Menteri kehutanan kawasan tersebut di tetapkan sebagai kawasan Cagar Biosfire dengan SK Menhut No: 46/Kpts-II/1987 tgl 12 Februari 1987 seluas 29.485 ha, namun setelah dilakukan Penataan Batas tahun 1989, kawasan tersebut menjadi seluas 26.788 ha

Pada tahun 1997, LSM KKI Warsi  yang telah secara konkrit dan intensif melakukan pendampingan di wilayah tersebut melakukan kajian kehidupan dan penghidupan Orang Rimba (OR) di kawasan tersebut, merekomendasikan agar areal Kawasan PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Lestari yg terletak di sisi luar bagian utara Cagar Biosfire sebagai Kawasan hidup komunitas Orang Rimba, rekomendasi tersebut ditindak lanjut oleh Menteri Kegutanan dengan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan kajian mikro di Kawasan Bukit Duabelas, dan  melahirkan rekomendasikan agar areal Kawasan di sisi utara yang berbatasan dengan Cagar Biosfire Bukit Duabelas dijadikan Kawasan lindung

Menyikapi rekomendasi dari Tim terpadu tersebut, oleh Gubernur Jambi dengan surat No525/0496/Perek, tanggal 20 Januari 2000, mengusulkan agar Menhutbun membatalkan Pencadangan Lahan PT Inhutani V dan PT Sumber Hutan Hutan Lestari seluas 38.500 ha, guna diperntukkan bagi Kawasan Cagar Biosfire menjadi 65.300 ha.

Menteri Kehutanan, bertitik tolak, bahwa kawasan ini harus dikelola secara intensif melalui unit organisasi yang syah, makamelalui SK Menhutbun No : 258/Kpts-II/2000 tanggal 23/08/2000, kawasan tersebut ditunjuk dengan sistim pengelolaan Taman Nasional, yang bernama Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) seluas 60.500 ha yg terletak di  (3) tiga Kabupaten yaitu Sarolangun (6.758 ha),  Batanghari (41.259 ha), dan Tebo (12.483 ha), dan pada tanggal 26 Januari 2001, Presiden RI mendeklarasikan Taman Nasional Bukit Duabelas di di Jambi

Dari data dan kronologis yang diuraikan diatas, bahwa penetapan TNBD melalui sejarah yang cukup panjang, berawal dari semakin maraknya kegiatan eksploitasi hutan untuk HPH, Perkebunan, pertambangan pada dekade tahun 1980-an, yang berdampak areal dan tempat hidup OR semakin hari semakin sempit, bahkan mungkin hilang, dan merupakan sebuah keputusan Politik (political will) yang memiliki pemahaman yang mendasar, untuk menyelamatkan kawasan bukit duabelas sebagai kawasan biodiversity dataran rendah, serta melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya OR (Suku Anak Dalam) yg sejak lama berada dan hidup di kawasan bukit duabelas, disamping melindungi dan melestarikan serta mengembangkan tanaman obat-obatan yg merupakan sumber daya penghidupan OR, hal itu sebagai tindak lanjut dari kajian KKI Warsi melalui Rekomendasi untuk “perluasan kawasan Bukit Duabelas untuk menjadi kawasan “tempat hidup dan penghidupan Orang Rimba (OR)

Rentetan sejarah Taman Nasional Bukit Duabelas tersebut secara specifik memiliki dua tujuan pengelolaan, yaitu tujuan umum yaitu
melindungi proses ekologis yang menunjang kehidupan, mengawetkan keanekaragaman ekosistem, spesies dan genetik, memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang ada untuk kepentingan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, wisata alam dan jasa lingkungan serta kegiatan penunjang budi daya; sedangkan tujuan khusus adalah melindungi, memelihara, memperbaiki dan melestarikan kawasan hutan hujan dataran dataran rendah yg memiliki keanekaragaman flora, fauna dan ekosistem yg tinggi dan sudah terancam punah, melindungi dan melestarikan tempat kehidupan dan budaya orang rimba (OR) yang sejak lama berada di Kawasan Bukit Duabelas, melindungi dan melestarikan serta mengembangkan tanaman obat-obatan yg merupakan sumber daya penghidupan Orang Rimba.

Dengan melihat kronologis pembentukan tersebut, maka visi dari Balai Taman Nasional Bukit Duabelas adalah “Menjadi contoh TN yg mengintegrasikan kepentingan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dg pembangunan Masyarakat terasing”, yang ditindak lanjuti dalam misi-misi implementatif antara lain penyusunan Zonasi TNBD yang dilaksanakan secara partisipatif bersama-sama dengan suku anak dalam, mulai tahap perencanaan, sampai tersusunya rancangan zonasi (design Zonasi) yang saat ini dalam pembahasan di tingkat Kacamatan, sebagai tindak lanjut dari konsultasi Publik ditingkat lapangan dengan suku anak dalam (SAD)

Dari design zonasi TNBD yang telah dilakukan sebagai rancangan zonasi TNBD, jelas komitmen pengelolaan sejalan dan searah dengan sejarah pembentukan, sehingga dalam rancangan zonasi TNBD mencerminkan fungsi dan tujuan pengelolaan Taman Nasional, seperti tujuan khusus untuk tempat hidup dan penghidupan orang rimba, lebih dari 80% luas kawasan diperuntukan sebagai tempat hidup dan kehidupan Orang rimba, meliputi zona tradisional yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dgn sumber daya alam, seluas 68,30%; Zonas religi yang diperuntukan untuk kegiatan religi yg masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat, seluas 12,13%.

Sedangkan untuk tujuan umum yaitu tujuan murni konservasi dan rehabilitasi seluas 19,57%, yang meliputi zona inti seluas 16,19%, Zona rimba seluas 1,31%,  zona pemanfaatan seluas 0,9% dan zona rehablitasi seluas 1,08%

Sedangkan untuk masyarakat dan desa penyangga TNBD yang secara langsung atau tidak langsung menerima manfaat ekonomi TNBD, telah dan sedangkan dilakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi lokal berdasarkan skala prioritas, baik oleh BTNBD maupun oleh Instansi tehnis lainnya yang secara hirarki menjadi bagian dari tanggung jawab pemberdayaan masyarakat melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sampai saat i Kegiatan Penguatan Ekonomi lokal telah dimulai pada tahun ke 3 semenjak operasional secara resmi Balai Taman Nasional Bukit Duabelas yaitu semenjak tahun 2009, dari 23 desa Penyangga, telah dilakukan kegiatan pemberdayaan melalui kelompok usaha di 11 desa Penyangga, yang ditentukan berdasarkan kajian dan analisis skala prioritas.

Dari kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal tersebut melalui kelompok usaha di 11 desa, sebanyak 82 % bantuan dalam bentuk dukungan untuk kegiatan Pertanian masyarakat, sedangkan sisanya 18% bantuan dalam bentuk kegiatan Industri Rumah tangga (Home Industry) tepat guna, seperti Konveksi, dan pengolahan tahu, kerajinan dll.

Bantuan terasebut lebih bersifat ransangan dan ajakan kepada kelompok untuk mengurangi tekanan dan tingkat ketergantungan terhadap hasil hutan dan hutan secara langsung, sekaligus untuk menumbuh kembangkan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan keluarga anggota Kelompok Usaha, minimal dapat menembus terpenuhinya kebutuhan minimum keluarga atau menembus Powerty line (garis kemiskinan).

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan ekonomi lokal ini dilakukan melalui tahapan Orientasi lapangan yang dilanjutkan dengan identifikasi, analisis aspek kelayakan ekologi/konservasi, kelayakan ekonomi (yang tercermin dari kelayakan produksi, pasar), kelayakan financial, kelayakan tehnis, kelayakan sosial budaya dan lainnya, melalui pembahasan kesepakatan kelompok usaha/kelompok tani di desa penyangga TNBD secara transparan dan musyawarah, untuk mewjudkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Azas musyawarah, azas kesepahaman dan azas button up, azas kesetaraan  menjadi paradigma untuk ”membangunan kesepahaman” dalam proses pelaksanaan penguatan ekonomi lokal yang dilaksanakan di Taman Nasional Bukit Duabelas